Jakarta_Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham meminta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar tak takut untuk mengganti ketua umum partai Golongan Karya (Golkar).
Idrus mengatakan bahwa para kader partai Golkar harus menyadari ada banyaknya kasus yang diduga melibatkan Airlangga beberapa waktu terakhir.
“Jangan pernah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum,” ujar Idrus di Hotel Sultan, dikutip CNN Kamis (27/7).
Idrus mengatakan kasus yang diduga melibatkan Airlangga harus dipikirkan para anggota DPD I Partai Golkar dengan seksama.
“Apakah memberatkan partai atau tidak. Harus ada kesadaran bersama untuk menjawab. Iya memberatkan? Kalau memberatkan mari sama-sama menentukan langkah,” tandasnya
Adapun maksud dari langkah tersebut karena membebaskan partai dari hal-hal yang memberatkan seperti kasus-kasus yang diduga melibatkan Airlangga.
“Kan mestinya itu cara berpikirnya, jangan terpaksa. Masa sih kader? Kami ini kan tidak pernah takut untuk memperjuangkan kebenaran,” kata dia.
Ia mengingatkan kepada para kader Golkar untuk tak takut dipecat jika memiliki dasarnya ideologi dan konsep.
“Kita tidak perlu takut dipecat. Kenapa susah-susah? Ini kan persoalan ini. Kan kasihan Golkar kalau DPD 1 dan 2 ada semacam informasi yang tidak benar,” ucapnya.
Idrus juga mengaku khawatir Partai Golkar akan ditolak berbagai pihak jika Airlangga diproses oleh lembaga hukum.
“Kalau ini diproses, ini kan sudah tahu tahun politik ini tolak menolak. Kan susah, kalau ini sudah terjadi implikasinya terhadap Golkar sangat naratif,” ujar Idrus.
“Kalau tidak ada kesadaran ini, kita jangan berpikir Golkar akan lebih maju ke depan, jangan bermimpi mau menang,” demikian Idrus.
Idrus Marham menghirup udara bebas setelah menjalani 2 tahun divonis penjara terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 pada akhir tahun 2020 lalu. Kasus ini yang sebelumnya membuat Idrus mengundurkan diri dari Mensos Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Idrus disebut terbukti secara sah dan meyakinkan menerima hadiah senilai Rp2,25 miliar pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin terkait tudingan Idrus soal kasus hukum yang menimpa Airlangga. Namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang akan digelar partainya.
“Golkar tidak ada Munaslub,” kata Airlangga di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono angkat suara merespons pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyatakan kesiapan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Dave menegaskan pencalonan ketua umum partainya hanya bisa lewat Munas yang akan digelar pada akhir 2024. Dia menegaskan bahwa Golkar tak akan menggelar Munaslub seiring wacananya yang berkembang beberapa waktu terakhir.
“Silakan ikut Munas yang akan datang pada penghujung 2024. Tidak ada Munaslub,” kata Dave saat dihubungi, Selasa (25/7).
Sebelumnya, sejumlah kader senior mendorong pergantian ketua umum melalui Munaslub.
Salah satu pertimbangannya yakni elektabilitas Airlangga yang rendah. Selain itu, Airlangga juga dinilai tak mampu menggenjot suara Golkar menjelang Pemilu 2024. Dewan Pakar Golkar juga telah memberikan tiga rekomendasi kepada Airlangga pada 10 Juli lalu.
Pertama Airlangga harus menggelar deklarasi capres sekaligus cawapres paling lambat Agustus 2023. Kedua Airlangga segera membentuk poros baru di Pilpres 2024 di luar poros KIB yang ada saat ini. Ketiga Airlangga segera menggelar program Airlangga Menyapa Rakyat ke seluruh wilayah Indonesia.
Sejumlah nama kader Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo didorong menjadi ketua umum menggantikan Airlangga jika benar-benar terjadi munaslub. Luhut mengaku siap menjadi ketua umum jika banyak kader Golkar yang mendukungnya