Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puteri Anetta Komarudin: DPR RI Mencetak Sejarah dengan 18 UU Tahun 2023

Puteri Anetta Komarudin: DPR RI Mencetak Sejarah dengan 18 UU Tahun 2023

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 26 Jan 2024
  • visibility 70
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, mengumumkan prestasi luar biasa yang dicapai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2023. Dalam Forum Group Discussion (FGD) berjudul ‘DPR REWIND 2023’ dengan tema ‘Menilik Belakang Panggung Perwakilan Rakyat, Membedah Kinerja DPR 2023’, Puteri menyampaikan bahwa DPR RI berhasil mensahkan 18 Undang-Undang (UU) selama tahun tersebut.

Salah satu UU yang diungkapkan oleh Puteri adalah UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). UU ini memberikan landasan hukum untuk pinjaman online (pinjol), yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang dan hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga : Wakil Ketua TKN Senang Jokowi Berkampanye, Optimis Menang

“Dalam UU P2SK, kita memberikan landasan hukum untuk pinjol. Ini sangat penting, terutama terkait isu pinjol ilegal yang selama ini beroperasi tanpa landasan hukum yang kuat,” ujar Puteri. “Dengan adanya UU ini, pinjol ilegal sekarang dapat dihukum pidana maksimal 10 tahun dan didenda hingga 1 triliun rupiah.”

Puteri menjelaskan bahwa UU P2SK tidak hanya memberikan landasan hukum untuk pinjol, tetapi juga mengatur sanksi bagi pelaku pinjol ilegal yang merugikan masyarakat, termasuk tindakan teror dan perilaku kasar dari debt collector.

Selain UU P2SK, Komisi XI DPR RI juga berhasil mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menurut Puteri, UU ini memberikan efektivitas sistem perpajakan yang semakin membaik, dan memberikan landasan bagi pajak ramah lingkungan seperti pajak karbon yang akan ditetapkan sebelum tahun 2026.

“Kami mencetak sejarah dengan 18 UU pada tahun 2023, termasuk UU yang mengatur sektor keuangan dan perpajakan. Ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan, perlindungan masyarakat, dan efisiensi dalam sistem perundang-undangan,” tegas Puteri Anetta Komarudin.

Prestasi ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam menghasilkan kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menegaskan peran DPR RI sebagai lembaga legislatif yang proaktif dalam menciptakan perubahan positif bagi negara dan rakyat. (Dom)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 100 Hari Pertama Kinerja Prabowo, PKB: Momentum Presiden Gas Pol Program Prioritas

    100 Hari Pertama Kinerja Prabowo, PKB: Momentum Presiden Gas Pol Program Prioritas

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kinerja 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi tinggi dari publik. Situasi ini harus dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo untuk merealisasikan program prioritas dalam Asta Cita. “Kami tentu mengapresiasi kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo yang berhasil mendapatkan rating tinggi dalam survei kepuasan publik dalam 100 hari pertama kinerja beliau. Ini merupakan momentum tepat […]

  • Sekolah Rakyat Buka Jalan Anak Keluarga Miskin

    Sekolah Rakyat Buka Jalan Anak Keluarga Miskin

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Magelang,msinews.com — Anisa Dwi Pangestu (15), kini bisa kembali menggantungkan harapan. Ia dinyatakan siap menjadi salah satu calon siswa Sekolah Rakyat, program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Tinggal di rumah warisan berukuran 72 meter persegi di Dusun Samberan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Magelang, Anisa hidup bersama lima anggota keluarganya. […]

  • Wamensos Ajak Kepala Daerah Support Perubahan Paradigma Bansos dan Sekolah Rakyat

    Wamensos Ajak Kepala Daerah Support Perubahan Paradigma Bansos dan Sekolah Rakyat

    • calendar_month Jumat, 4 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial fokus mengubah paradigma bantuan sosial dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, sehingga penerima manfaat yang masih masuk usia produktif bisa mandiri dan tidak lagi menggantungkan diri ke bansos. Namun upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah. Untuk itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak mereka […]

  • Kerjasama Antara Pemprov Jabar dan PWI Sukses Selenggarakan UKW di 8 Daerah

    Kerjasama Antara Pemprov Jabar dan PWI Sukses Selenggarakan UKW di 8 Daerah

    • calendar_month Kamis, 31 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

      Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jabar mencatat rekor dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dengan peserta terbanyak di Indonesia dalam kurun waktu 8 bulan. Program yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini berhasil menjaring sebanyak 648 peserta dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. […]

  • Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    Soal Proses Kasus Ditahun Politik, KPK dan Kejagung Beda Pandangan Berikut Ulasannya:

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Proses penegakan hukum tahun-tahun politik dalam kasus terkait calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres) , calon legislatif (caleg) hingga kepala daerah dua lembaga KPK dan Kejagung nampak berbeda. Pasalnya KPK tetap melanjutkan bila ada temuan, sementara Kejagung akan menunda sementara. KPK menyatakan sikap dalam penanganan kasus korupsi di tahun politik. Lembaga antirasuah itu […]

  • Proyek BMTH di Palabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

    Proyek BMTH di Palabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Denpasar,msinews.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung berharap, proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali yang semakin. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI […]

expand_less