Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Mimpi yang Tercoreng: Jerat Penipuan Bimbel Calon Polisi dan Desakan Integritas

Mimpi yang Tercoreng: Jerat Penipuan Bimbel Calon Polisi dan Desakan Integritas

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
  • visibility 234
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Di tengah hiruk pikuk persiapan seleksi anggota Polri, tersimpan kisah-kisah pahit tentang mimpi yang direnggut oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab.

Modus penipuan berkedok bimbingan belajar (bimbel) masuk kepolisian kembali mencuat, menjerat calon abdi negara dengan janji-janji manis kelulusan instan yang berujung pada kerugian material dan mental.

Kasus terbaru yang diungkap Polda Sumatera Utara, di mana tiga tersangka meraup miliaran rupiah dari orang tua calon siswa, menjadi bukti nyata betapa rentannya impian ini dimanfaatkan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, tak tinggal diam. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku.

“Penipuan berkedok bimbel masuk polisi ini sangat meresahkan. Aparat harus menindak tegas siapa pun pelakunya,” tegas Abdullah dalam keterangannya ,Kami 19 Juni 2025.

Bahaya Konflik Kepentingan dan Integritas Institusi

Sorotan Abdullah tidak hanya tertuju pada para penipu, melainkan juga pada maraknya bimbel yang diduga dikelola oleh oknum polisi atau keluarga mereka.

Praktik ini, menurutnya, menciptakan konflik kepentingan yang berbahaya dan berpotensi merusak integritas institusi kepolisian.

Ia menekankan pentingnya aturan tegas yang melarang anggota Polri, baik secara langsung maupun melalui keluarganya, untuk terlibat dalam bisnis bimbel atau memberikan jaminan kelulusan.

“Ini berbahaya. Kalau ada keluarga polisi yang membuka bimbel, apalagi menjanjikan kelulusan, itu bisa menciptakan kesan jual-beli jabatan dan merusak integritas institusi kepolisian. Harus ada aturan tegas melarang hal semacam ini,” ujarnya, menyoroti celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik culas.

Proses rekrutmen anggota Polri, lanjut Abdullah, harus dijaga transparansi dan akuntabilitasnya. Tujuannya jelas: memastikan bahwa Korps Bhayangkara diisi oleh individu-individu yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi.

Rekrutmen yang bersih adalah pondasi untuk membangun kepolisian yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Jerat Janji Palsu dan Seruan Kewaspadaan
Kasus di Sumatera Utara menjadi contoh pahit dari janji palsu ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menetapkan tiga tersangka: mantan anggota Polri Parlautan Banjarnahor dan istrinya, Rita Hurhaida Butar-Butar, serta karyawan Susilawati Siregar.

Mereka mengelola bimbel bernama “Maju Bersama” dan berhasil meraup uang tunai sebesar Rp 1,43 miliar dari lima orang tua calon siswa Bintara Polri 2024. Modus operandi mereka memanfaatkan keinginan kuat para calon siswa dan orang tua untuk melihat anak-anak mereka mengenakan seragam kebanggaan.

Menyikapi fenomena ini, Abdullah mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan calon peserta, untuk tidak mudah tergiur dengan janji-janji kelulusan yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya imbau kepada seluruh masyarakat, terutama para orang tua dan calon peserta, jangan percaya pada pihak yang mengaku bisa meluluskan dengan bayar. Semua harus lewat proses resmi yang objektif,” pungkasnya.

Komisi III DPR RI, menurut Abdullah, akan terus memantau proses rekrutmen anggota Polri. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan seleksi tetap bersih dari praktik-praktik curang dan tidak etis, demi menjaga marwah institusi kepolisian dan melindungi mimpi anak-anak bangsa dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus-kasus seperti ini menjadi pengingat pahit bahwa integritas harus dijaga di setiap lini, agar setiap seragam yang dikenakan benar-benar hasil dari perjuangan yang jujur dan bukan transaksi ilegal.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ada 4 Sultan Punya Media Besar di RI Yang Bakal Tarung Politik 2024, Ini Nama-namanya

    Ada 4 Sultan Punya Media Besar di RI Yang Bakal Tarung Politik 2024, Ini Nama-namanya

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Beberapa banyak konglomerat yang pada saat ini berkecimpung didunia bisnis dan memilih terjun ke dunia politik. Beberapa diantaranya merupakan pengusaha yang memiliki media kakap. Dalam rangkuman CNBCI mulai dari Erick Thohir, Aburizal Bakrie, Hary Tanoe, dan Surya Paloh. Adapun sederet pengusaha yang memiliki media dan memilih terjun ke politik diantaranya : 1. Erick Thohir […]

  • Hadapi Persaingan Dagang, Komisi IV Minta KKP Dukung Pemberdayaan Nelayan Kecil

    Hadapi Persaingan Dagang, Komisi IV Minta KKP Dukung Pemberdayaan Nelayan Kecil

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Anggota Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan pembudidaya ikan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta nelayan kecil di pesisir. Nelayan dan penambak dinilai mempunyai nilai tawar lemah dalam menghadapi persaingan pengusaha skala besar. “Mereka sangat membutuhkan dukungan untuk […]

  • Puan Maharani : DPR Beri Masukan dan Kajian Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    Puan Maharani : DPR Beri Masukan dan Kajian Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat RI melalului Komisi III akan menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan Pemilu. Terkait itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan bahwa hasil tersebut disusun dalam bentuk kajian dan masukan. Adapun, hasil kajian tersebut disampaikan melalui surat resmi Komisi III kepada pimpinan DPR dan telah dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan […]

  • JARI Ajak Masyarakat Dukung Paslon No. 2 dalam Pemilukada Sumsel 2024

    JARI Ajak Masyarakat Dukung Paslon No. 2 dalam Pemilukada Sumsel 2024

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Keluarga besar Jaringan Aliansi Rakyat Independen (JARI) se-Nusantara, mengajak masyarakat mendukung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang tepat untuk memimpin satkernya lima tahun ke depan. “Seperti di Pemilukada Sumsel, Pasangan E-RA BARU ini, dimana Ir. H. Eddy Santana Putra, M.T sudah terbukti berhasil dalam memimpin […]

  • Kemensos Dukung Penyandang Disabilitas Netra Buka Usaha Mandiri

    Kemensos Dukung Penyandang Disabilitas Netra Buka Usaha Mandiri

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 287
    • 0Komentar

    BREBES – Seorang penyandang disabilitas sensorik netra, Elan Himaludin tampak gembira. Pria 31 tahun itu sedang menunggu giliran untuk menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) kewirausahaan. Pria yang biasa disapa Hilman itu, merupakan satu dari 200 penerima bantuan pada kegiatan Penyaluran Bantuan Klaster Disabilitas Tahun 2023 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebelumnya mereka mengirimkan proposal […]

  • Jimly usulkan Pembubaran DPD RI, Begini Respon Anggota DPR RI

    Jimly usulkan Pembubaran DPD RI, Begini Respon Anggota DPR RI

    • calendar_month Kamis, 24 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jimly Asshiddiqie mengusulkan DPD dibubarkan. Menurut Jimly, selama menjabat sebagai Anggota DPD RI sudah empat tahun,tak ubahnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena hanya memberi usul tapi usulnya tidak pernah didengar. Merespon hal tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai wacana pembubaran DPD […]

expand_less