Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » ISKA Peringatkan Elite Politik: Pengganti Wapres Wajib Punya Rekam Jejak Bersih dan Merawat Persatuan

ISKA Peringatkan Elite Politik: Pengganti Wapres Wajib Punya Rekam Jejak Bersih dan Merawat Persatuan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 49
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, msinews.Com-Mencermati perkembangan politik dan ketatanegaraan nasional, khususnya menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) memandang bahwa peristiwa ini merupakan momentum penting bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan Indonesia.

Dalam situasi yang memerlukan kejernihan berpikir dan kedewasaan berpolitik, ISKA menegaskan bahwa setiap dinamika kekuasaan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, etika kehidupan berbangsa, serta kepentingan rakyat dan negara.

“Bahwa, demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian atau perebutan kekuasaan, tetapi harus senantiasa menjamin tegaknya hukum, keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama,” kata Ketua Presidium ISKA, Ir. Luky A. Yusgiantoro, BSc, MSc, MSpec, PhD , IPU dalam pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, ISKA menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, Meneguhkan supremasi konstitusi dan kepastian ketatanegaraan

ISKA menegaskan bahwa setiap perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun, pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan hendaknya dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.ISKA berharap seluruh lembaga negara yang memiliki kewenangan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, independen, serta mengutamakan kepentingan bangsa.

Selain itu, kepastian konstitusional merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan terpeliharanya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Kedua ,Mengutamakan integritas dan kualitas kepemimpinan nasional

ISKA berpandangan bahwa kepemimpinan nasional bukan semata-mata persoalan jabatan dan legitimasi politik, melainkan amanah konstitusional dan tanggung jawab moral kepada rakyat.Oleh karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden perlu mempertimbangkan secara sungguh-sungguh integritas, kapasitas, kompetensi, rekam jejak, serta komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki kemampuan menjalankan pemerintahan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, merawat keberagaman, memperkuat persatuan, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, “tegasnya.

Ketiga, Menjaga stabilitas politik dan kepercayaan ekonomi nasional

Dalam poin ketiga ini, ISKA mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya iklim usaha dan investasi yang sehat.Dinamika politik yang tidak dikelola secara bijaksana berpotensi menimbulkan ketidakpastian, melemahkan kepercayaan dunia usaha, dan pada akhirnya berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pemimpin politik dan penyelenggara negara, hendaknya mengedepankan sikap kenegarawanan, menjaga kesinambungan pemerintahan, serta memastikan bahwa agenda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Keempat, Memperkuat etika politik, supremasi hukum, dan akuntabilitas kekuasaan

ISKA memandang bahwa setiap dinamika politik nasional harus menjadi momentum refleksi dan pembenahan kehidupan demokrasi. Kekuasaan harus dijalankan dengan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum.

“Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga oleh kualitas etika para pemegang kekuasaan, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta keberanian untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan publik.”

ISKA menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, berlaku adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan tidak boleh diperalat untuk kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.

Kelima,Merawat persatuan,dialog,dan kedamaian dalam kehidupan berbangss

ISKA mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, pemimpin politik, akademisi, dan generasi muda untuk menyikapi perkembangan politik nasional secara dewasa, kritis, dan bertanggung jawab.

“Perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disalurkan melalui dialog yang bermartabat, argumentasi yang rasional, serta mekanisme hukum dan konstitusional yang tersedia,” ujar Luky Yusgiantoro.

Oleh sebab itu, ISKA mengingatkan agar dinamika politik tidak berkembang menjadi polarisasi, permusuhan, kekerasan, maupun tindakan yang dapat mengancam persatuan dan kehidupan sosial masyarakat. Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan politik sesaat.

Keenam, Menempatkan kepentingan rakyat dan keadilan di atas kepentingan kekuasaan

ISKA berpandangan bahwa ukuran keberhasilan kepemimpinan dan penyelenggaraan negara bukan semata-mata stabilitas kekuasaan, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi martabat manusia, memenuhi hak-hak warga negara, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam konteks tersebut, setiap keputusan politik harus diarahkan pada terwujudnya kepentingan umum, keberlanjutan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ISKA mengajak seluruh penyelenggara negara untuk tidak kehilangan orientasi utama dalam menjalankan mandatnya, yaitu mengabdi kepada rakyat dan menjaga masa depan bangsa.

Penegas Akhir

Sebagai organisasi intelektual Katolik yang memiliki tanggung jawab moral dan kebangsaan, ISKA memandang bahwa momentum ini hendaknya tidak semata-mata dibaca sebagai dinamika pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meneguhkan kembali etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

ISKA tidak menempatkan diri sebagai bagian dari kepentingan politik praktis maupun kelompok politik tertentu. ISKA mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat sipil yang berkepentingan terhadap tegaknya konstitusi, berjalannya demokrasi yang sehat, terpeliharanya supremasi hukum, dan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Kami meyakini bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah belah; mengutamakan pengabdian, bukan kepentingan kekuasaan; serta menghadirkan keadilanku dan kesejahteraan, bukan sekadar janji politik.Demokrasi harus dijaga, konstitusi harus dihormati, kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, dan martabat manusia harus senantiasa dimuliakan.

“Mari bersama-sama merawat persatuan Indonesia, memperkuat kehidupan demokrasi, dan memastikan bahwa setiap proses politik bermuara pada kebaikan bersama (bonum commune).Demi Indonesia yang lebih adil, demokratis, bermartabat, dan sejahteranya.” ajak ISKA.

Editor : Dese Lewuk.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Resmi Diakui oleh UNESCO,Atas Usulan Indonesia

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 256
    • 0Komentar

    Paris,Prancis,msinews.com-Usulan Indonesia agar UNESCO mengakui Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Eksekutif UNESCO. Dengan dukungan lebih dari 30 negara sebagai co-sponsor, proposal ini telah dibahas dan diputuskan dalam Pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO ke-219 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis, akhir Maret  2024, melalui Draft Decision 219/EX 37. Adapun, […]

  • Prabowo Harus Pecat Nusron Wahid Terkait OTT KPK

    Prabowo Harus Pecat Nusron Wahid Terkait OTT KPK

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    PADA Senin (14/9/2026) Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan indikasi penerimaan-penerimaan lainnya. Dalam operasi ini KPK menangkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional […]

  • Paradoks Jalan Swadaya dan Ancaman Sistem Transportasi Nasional

    Paradoks Jalan Swadaya dan Ancaman Sistem Transportasi Nasional

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 228
    • 0Komentar

    Oleh : Djoko Setijowarn  INFRASTRUKTUR Jalan adalah salah satu wujud pelayanan dasar yang hakiki dari negara untuk rakyat. Ketika hak atas mobilitas yang aman ini berbenturan dengan lambatnya birokrasi dan keterbatasan anggaran daerah, masyarakat kerap dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membiarkan ekonomi lumpuh atau mendanai sendiri perbaikan fasilitas publik tersebut_ . Belakangan ini, fenomena masyarakat […]

  • Kemendagri dan BP Tapera Teken Kerja sama, Bangun Hunian Layak bagi Pegawai Berpenghasilan Rendah 

    Kemendagri dan BP Tapera Teken Kerja sama, Bangun Hunian Layak bagi Pegawai Berpenghasilan Rendah 

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk membantu pegawai berpenghasilan rendah mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau. Langkah ini merupakan bagian dari program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi […]

  • Masa Depan Intelejen di Tanganmu, Daftar STIN Sekarang!

    Masa Depan Intelejen di Tanganmu, Daftar STIN Sekarang!

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 273
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Persiapkan dirimu untuk menjadi bagian dari garda terdepan keamanan negara Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). STIN membuka pendaftaran tahun 2025 ini, bagi putra-putri terbaik bangsa, ini kesempatan emasmu untuk meniti karier cemerlang di dunia intelijen. Kenapa Harus STIN, Pendidikan Berkualitas Tinggi, Dapatkan kurikulum terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan intelijen modern. STIN memliki fasilitas […]

  • DPR RI Ingatkan, Barang Kiriman PMI dari Laur Negeri Bukan untuk Komersial

    DPR RI Ingatkan, Barang Kiriman PMI dari Laur Negeri Bukan untuk Komersial

    • calendar_month Selasa, 9 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Penerapan aturan impor yang berdampak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI,Edy Wuryanto. Ia menilai, banyaknya barang bawaan milik PMI yang pulang kampung adalah hal yang wajar. Edy meyakini, barang kiriman atau bawaan PMI bukan bertujuan komersil, melainkan kebutuhan keluarga mereka di kampung halaman. “Mereka tidak sering pulang. Ada yang […]

expand_less