Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Internasional » Timwas Haji DPR RI Kritik Pemerintah Soal Ini 

Timwas Haji DPR RI Kritik Pemerintah Soal Ini 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 10 Jun 2024
  • visibility 95
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Madinah,msinews.com– Kebijakan pemerintah RI mengimpor bahan makanan dari Thailand untuk Jemaah Haji Indonesia di Madinah,yang sedang menjalankan ibadah haji di Arab Saudi mendapat sorotan dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR.RI.

Dalam pengecekan di Madinah pada Sabtu (8/6/2024), Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah, menyayangkan kurangnya upaya pemerintah dalam mendukung produktivitas petani Indonesia.

“Kita sangat menyayangkan mengingat jumlah jemaah haji kita yang sangat besar. Mengapa tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk mendukung produktivitas petani kita sendiri?” kata Luluk kepada media Parlementaria.

Diketahui,saat ini Timwas Haji DPR melakukan inspeksi terhadap makanan yang disediakan oleh Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa.

Luluk berharap pemerintah agar lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia.

“Perluasan impor dan memperbesar jejaring agar pangan kita bisa memenuhi kebutuhan jemaah kita sendiri sangat penting. Thailand dan Vietnam mendapatkan manfaat dari jumlah jemaah kita yang besar, padahal kontribusi mereka relatif kecil,” jelasnya.

Lanjut Anggota Komisi IX DPR ini, penggunaan beras lokal dari Indonesia akan membuat jemaah merasa lebih nyaman dan sehat.

“Menggunakan beras lokal Indonesia akan membuat jemaah kita merasa nyaman dan sehat. Mengapa pemerintah terkendala dalam mengekspor bahan baku ke Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji kita?” ujarnya.

Selain itu, Luluk juga mempertanyakan kendala pemerintah dalam mengimpor bahan makanan bagi jemaah haji, terutama masalah harga ekspor.

“Jika kendalanya adalah harga ekspor, mengapa tidak ada langkah yang dipermudah? Jika perlu, subsidi dari negara bisa diberikan sehingga bahan baku tidak harus diimpor dari Thailand,” tambahnya.

Timwas Haji DPR berencana untuk mengecek langsung ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait impor pangan bagi jemaah haji Indonesia.

“Kita akan cek ke Kemendag apakah ada kendala dari sisi perjanjian perdagangan . dengan Arab Saudi,” kata dia.

Timwas Haji DPR meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji.

“Kami akan meminta BUMN pangan, seperti ID Food dan RNI, untuk melihat peluang perbaikan di tahun mendatang,” pungkas Luluk.

Respon tersebut menyoroti pentingnya upaya serius dari pemerintah dalam mendukung petani lokal dan memastikan kenyamanan serta kesehatan jemaah haji Indonesia melalui penyediaan bahan makanan berkualitas. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mantan Pejabat

    Mantan Direjen Pajak Divonis 14 Tahun Penjara, Kasus Gratifikasi

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta, subsider 3 bulan penjara terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Keputusan ini diumumkan oleh Hakim Ketua Suparman Nyompa pada Senin di Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut Hakim Suparman, Rafael […]

  • Imipas Diduga Terbitkan Paspor Anak Dibawa Usia Tanpa Persetujuan Ibu Kandung? Ini Penjelasanya

    Imipas Diduga Terbitkan Paspor Anak Dibawa Usia Tanpa Persetujuan Ibu Kandung? Ini Penjelasanya

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) kini diterpa isu mengejutkan, dugaan penerbitan paspor untuk anak di bawah umur tanpa persetujuan ibu kandung kini menjadi sorotan publik. Sumber menjelaskan secara gamblang bahwa Wakil Menteri (Wamen) Imigrasi pada saat menjabat diduga memberikan atensi secara prioritas terhadap proses penerbitan paspor. Berdasarkan data bahwa paspor itu, sebelumnya dikeluarkan oleh […]

  • KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Gorontalo.

    KPK Geledak Rumah di Gorontalo, Berikut Rangkuman Kasusnya:

    • calendar_month Selasa, 29 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Jakarta, KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Gorontalo. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). “Untuk mengumpulkan alat bukti, hari ini Tim Penyidik melaksanakan penggeledahan disalah satu rumah yang beralamat di Jl Merdeka / Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo,” kata Kabag Pemberitaan KPK […]

  • DPR Minta Pemerintah Kaji Peluang BUMN Ekspor Bahan Baku Makanan Jemaah Haji ke Arab Saudi

    DPR Minta Pemerintah Kaji Peluang BUMN Ekspor Bahan Baku Makanan Jemaah Haji ke Arab Saudi

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Madinah,msinews.com– Peluang pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengambil peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan haji. Adapun, salah satunya lewat penyediaan bahan makanan untuk jemaah haji. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah. Menurutnya,  selain mendapatkan benefit, langkah ini tentunya juga membuka peluang BUMN untuk menjajaki bisnis terkait dengan pelaksanaan […]

  • Ketua Fraksi PKB MPR RI :  Pasal 33 UUD 1945 Kunci Kemandirian Bangsa

    Ketua Fraksi PKB MPR RI :  Pasal 33 UUD 1945 Kunci Kemandirian Bangsa

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang disuarakan Ketua Dewan Syuro DPP PKB Ma’ruf Amin saat peringatan hari Ulang Tahun PKB ke-27, Kamis (24/7/2025), dinilai Fraksi PKB Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai kunci bagi kemandirian bangsa. Karena itu, F-PKB MPR RI akan terus mengawal pasal ini untuk selalu ada di dalam UUD 1945 dan […]

  • Wamenag Ajak Masyarakat Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

    Wamenag Ajak Masyarakat Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis. Program ini merupakan realisasi janji Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia. “Mari ramai-ramai manfaatkan kesempatan ini. Mengapa? Supaya biaya perawatan kesehatan kita menjadi lebih […]

expand_less