Jakarta, Infomsi.News–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengatur pedoman penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg di seluruh daerah-daerah RI.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, HET LPG 3 kg saat ini ditentukan oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda). Pasalnya hasil evaluasi di lapangan ditemukan harga gas subsidi yang jauh di atas HET.
“Kami sudah koordinasi dengan pemda. Harapan bulan ini bisa diselesaikan pedoman HET itu sehingga bisa diterapkan dan dilakukan evaluasi. Karena sekarang masing-masing daerah menentukan HET sendiri dan kenyataan di lapangan masih sangat tinggi dibandingkan HET,” kata Ariadji dalam Konferensi Pers Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran secara daring, dikutip cnni Sabtu 5/8/2023.
“Apa maksud (pedoman) HET? Bukan membuat HET nasional sama satu harga, tapi pedoman saja. Pedoman bukan menghasilkan angka, tapi cara hitung,” sambungnya
Ariadji menuturkan masing-masing daerah memang akan berbeda HET-nya. Ia menyebut hal yang berpengaruh, antara lain biaya transportasi, jarak, hingga kondisi geografis.
Lebih lanjut Ariadji mengungkapkan HET LPG 3 kg tetap akan ditentukan pemda. Namun, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM bakal memberikan formula perhitungan HET agar harga antardaerah wajar.
Dirinya mengatakan LPG 3 kg diperuntukkan untuk warga miskin. Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah akan melayani pembelian gas melon pada 2024 mendatang hanya untuk warga terdata.
“Kami akan dorong terus Pertamina selesaikan registrasi di tahun ini (2023). Kami pemerintah bersungguh-sungguh agar yang sudah diregistrasi ini akan dilaksanakan kebijakan tahun depan, di mana yang registrasi ini yang akan dilayani oleh Pertamina. Kami mendorong Pertamina agar bisa menyelesaikan tepat waktu,” ungkapannya
Tempat terpisah Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Maompang Harahap merinci pendataan warga miskin dilakukan dalam 5 gelombang pada 6 Maret-3 Juli 2023. Ia menyebut ada 411 kabupaten/kota yang sudah terdata, yakni di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, dan Sulawesi.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan pendataan dilakukan dalam sistem digital. Ia merinci ada 6,7 juta konsumen terdata hingga 31 Juli 2023. (ror)
