Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

Komisi II Dukung Presiden Prabowo: Pejabat yang Tak Bisa Bekerja Harus Mundur!

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
  • visibility 147
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohammad Toha mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak kompeten dan melanggar undang-undang.

Menurut Toha, sikap tegas Presiden untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional dan melanggar aturan adalah langkah tepat demi menjaga marwah pemerintahan dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Pejabat negara harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kalau tidak bisa bekerja atau malah melanggar Undang-Undang, lebih baik mereka mundur sebelum diberhentikan. Jangan sampai jadi beban bagi pemerintahan dan rakyat,” tegas Toha, Senin (2/6/2025).

Politisi asal Dapil Jawa Tengah V itu juga menegaskan bahwa pejabat negara harus bekerja dengan baik, profesional, serta taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kepatuhan terhadap konstitusi adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Pejabat negara wajib bekerja dengan baik, menjaga integritas, profesional dalam bertugas, dan harus taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada pejabat yang justru mengkhianati nilai-nilai dasar negara dan aturan hukum yang berlaku. Kalau tidak bisa, lebih baik mundur sebelum diberhentikan,” tegas Toha.

Lebih lanjut, Toha menegaskan bahwa sebagai mitra pemerintah, DPR akan terus mendukung upaya Presiden dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Fraksi PKB mendukung penuh kebijakan Presiden untuk merombak jajaran pejabat yang tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo. Kita harus fokus membangun bangsa, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkas Toha.

Anggota DPR RI empat periodr itu meminta kepada seluruh pejabat negara agar menjaga integritas, bekerja dengan profesional, dan selalu mematuhi aturan yang berlaku demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam amanatnya saat upacara perayaan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Prabowo meminta para pejabat pemerintah segera berbenah dan membersihkan diridiri, karena akan segera bertindak.

Mereka yang mau bekerja dengan baik dan tidak setia kepada negara akan disingkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa bandang bulu, tanpa melihat asal keluarga, partai, dan asal suku. Mereka akan dibersihkan dari Kabinet Merah Putih.

“Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” tegas Prabowo.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPR : Pemberantasan Judi Online Harus Menyeluruh Hulu ke Hilir

    Komisi III DPR : Pemberantasan Judi Online Harus Menyeluruh Hulu ke Hilir

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Yogyakarta, msinews.com-Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan praktik judi online (judol). Ia menilai, negara seharusnya tidak perlu berfokus pada soal penyebutan inisial tersebut. Hal itu karena terlepas benar atau tidaknya inisial tersebut, aparat penegak hukum (APH) […]

  • Kepala BGN: Presiden Prabowo Akan Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola Program MBG 

    Kepala BGN: Presiden Prabowo Akan Segera Terbitkan Perpres Tata Kelola Program MBG 

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan segera menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). “Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi, yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX di DPR […]

  • Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli Menteri Kemensos Terlibat Korupsi Bansos

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. “Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES […]

  • Pangdam II Sriwijaya Berangkatkan 450 Personel Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 141/AYJP

    Pangdam II Sriwijaya Berangkatkan 450 Personel Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 141/AYJP

    • calendar_month Rabu, 19 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Komandan Lanal (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan menghadiri Upacara Pemberangkatan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG (Satgas Pamtas) Kewilayahan Batalyon Infanteri (Yonif) 141/Aneka Yudha Jaya Perkasa (AYJP). Pemberangkatan pasukan itu dilakukan dari Dermaga B Pelabuhan Boom Baru Palembang, Jum’at (14/06), dalam rangka latihan pratugas dan penugasan ke wilayah Papua. Dalam upacara pelepasan […]

  • Soal Kasus MBG, Bos BGN Sebut Pelanggaran SOP Jadi Penyebab Utama

    Soal Kasus MBG, Bos BGN Sebut Pelanggaran SOP Jadi Penyebab Utama

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Msinews.com- Pemerintah melaluibBadan Gizi Nasional (BGN) menyatakan maraknya insiden dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebabkan tak dijalankannya standar operasional prosedur atau SOP oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Demikian yang disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, merespon atas insiden yang mencuat dalam dua bulan terakhir memperlihatkan banyaknya pelanggaran teknis, mulai dari pembelian bahan baku […]

  • Istri Menteri Agus Gumiwang Gagal Bayar Utang Rp 76,96 miliar, Begini Kisahnya

    Istri Menteri Agus Gumiwang Gagal Bayar Utang Rp 76,96 miliar, Begini Kisahnya

    • calendar_month Sabtu, 16 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kasus hukum yang melibatkan PT Asiana Senopati, perusahaan properti milik Loemongga Haoemasan, istri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, digugat. Diketahui, Perusahaan tersebut resmi diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengusaha Muhammad Marzuki di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. pengajuan tersebut didaftarkan pada 12 Agustus 2025 dengan nomor perkara 237/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Pihak wajib […]

expand_less