Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Faisal Basri Minta Jokowi Segera Membenahi Hilirisasi Nikel RI

Faisal Basri Minta Jokowi Segera Membenahi Hilirisasi Nikel RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
  • visibility 68
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Pakar Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk segera membenahi hilirisasi nikel yang berada di RI. Ia mengungkapkan carut-marut hilirisasi nikel pada masa Jokowi. Dia menilai ada hal positif menambah hilirisasi yang datang dari smelter atau fasilitas pemurnian.

Pasalnya rumusnya ada pada output-input dengan kata lain nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel matte, dan input adalah bijih nikel.

“Jadi, kesimpulannya lebih dari 90 persen dinikmati oleh negara atau perekonomian China. Ada yang bilang saya rasis, enggak ada urusannya, ini China sebagai entitas negara,” kata Faisal dikutip CNNI, Senin 28/8/2023.

Baca Juga : Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi Demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator 

Masih dilansir halaman CNNI data United States Geological Survey (USGS) soal cadangan nikel di seluruh dunia per 2022. Indonesia dan Australia berada di urutan puncak dengan cadangan 21 juta metrik ton.

Tepat di bawah keduanya, ada Brasil dengan 16 juta metrik ton, Rusia 7,5 juta metrik ton, New Caledonia 7,1 juta metrik ton, dan Filipina 4,8 juta metrik ton. Lalu, Kanada punya 2,2 juta metrik ton, China 2,1 juta metrik ton, serta Amerika Serikat 0,37 juta metrik ton.

Namun, umur cadangan nikel Indonesia paling singkat dibandingkan negara-negara lain. Faisal mengatakan ini disebabkan ganasnya pengerukan nikel di tanah air, di mana produksinya menembus 1,6 juta metrik ton per tahun.

“RI paling gila, cuma 13 tahun kalau seperti yang sekarang. Ini kan smelter nambah terus, jadi bisa lebih cepat (habis). Pak Jokowi enggak peduli sama itu, dapat Rp510 triliun dengan mengeruk semakin dalam kekayaan kita. Enggak dihitung sebagai ongkos, dampak lingkungannya enggak dihitung, enggak benar,” ungkapnya

Faisal membandingkan dengan Australia yang sama-sama punya cadangan 21 juta metrik ton, tetapi produksinya hanya 160 ribu metrik ton per tahun. Dengan begitu, umur cadangan nikel Australia masih bisa bertahan 131 tahun, sehingga manfaatnya masih bisa dicicipi generasi-generasi selanjutnya.

Sementara itu, Filipina yang punya cadangan 4,8 juta metrik ton nikel akan habis dalam 15 tahun mendatang imbas produksi sebesar 330 ribu metrik ton per tahun. Faisal menegaskan nasib nikel Filipina juga dibelenggu China.

“China sekarang, bijih nikelnya hampir semua impor dari Filipina. Nah, yang seperempat jadi segala macam (impor) dari Indonesia. Jadi, smelter di China ada yang tidak memindahkan atau tidak bikin fasilitas baru di Indonesia, mereka mengandalkan pada yang lain-lain,” ungkap Faisal.

Baca Juga : Kemensos Mampu Disabilitas Netra Kenalin Lingkungan 

Ia pun mengkritik larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Jokowi. Menurutnya, lebih baik keran ekspor tetap dibuka agar mekanisme pasar berjalan.

Dengan larangan ekspor saat ini, pasokan bijih nikel di pasar internasional merosot sehingga harganya melonjak. Di lain sisi, harga di dalam ambruk karena pasokan melimpah.

“Larangan itu bikin kacau, bikin pasar tidak bekerja. Karena yang paling bagus buat dunia usaha adalah sinyal pasar bagaimana, ini tidak terjadi karena harga ditetapkan pemerintah dengan harga patokan mineral (HPM),” ujarnya.

“HPM menurut saya keliru sekali. Jadi, HPM itu ditetapkan berdasarkan harga timah murni 99 persen di pasar London Metal Exchange (LME) yang harganya puluhan ribu dolar AS. Masa patokan bijih nikel (kadar 1,8 persen-2 persen) pakai harga yang 99 persen? Ya itu dibikin-bikin saja,” sambung Faisal.

Ekspor Feronikel Untungkan China
Selain itu, Faisal mengkritisi ekspor feronikel yang dilakukan Indonesia. Berdasarkan data per 2022, ekspor produk turunan nikel ini malah mendukung industrialisasi China.

Faisal mengakui memang hitung-hitungan awalnya hanya berfokus pada ekspor turunan nikel berkode HS 72, tidak memasukkan HS 73 dan HS 75. Akan tetapi, ia menyebut ekspor turunan nikel HS 72 memang paling dominan, di mana hampir separuhnya berbentuk feronikel

“Feronikel itu diproduksi paling banyak, sebagian besar, hampir 100 persen (ekspor) ke China. Jadi, hampir 100 persen (96,7 persen) feronikel yang dihasilkan ‘brek’ dibawa ke China, bukan jadi bahan baku buat diolah lebih lanjut di Indonesia. Sisanya diekspor ke negara lain. Mulainya 2015 kenceng. Hilirisasi ini semua hampir diekspor ke China, tidak memperkokoh struktur industri di Indonesia,” bebernya

Ia kemudian membedah seberapa penting ekspor bahan mentah Indonesia ke China. Ternyata, 81,5 persen impor feronickel Negeri Tirai Bambu pada tahun lalu didatangkan dari Indonesia.

Faisal menyebut China sangat senang karena tidak perlu mempertahankan pabrik feronikel di China yang bertenagakan energi kotor. Negeri Tirai Bambu itu pun ‘berkotor-kotor’ ria di Indonesia, dengan membawa pulang harga bijih nikel murah dan bebas bayar pajak.

“Hilirisasi di Indonesia menopang industrialisasi di China. Indonesia kan ekspor ferronickel, itu keluarga HS 72. Dijual ke China, diproduksi lebih lanjut di China, diekspor ke seluruh dunia. Ekspor Indonesia ke China naik, ekspor China naik lebih kencang lagi. Itu tidak terjadi sebelumnya-sebelumnya dari 2000-an, tapi dia (China) dapat tenaga baru dari asupan Indonesia,” tandasnya

Di lain sisi, Faisal cukup yakin pemain di hilirisasi nikel tanah air saat ini tak memenuhi berbagai syarat untuk mendapatkan sederet fasilitas dari pemerintah.

“Supaya semua terbuka dan baik, audit saja. Audit tax holiday dan pekerja. Kalau mereka banyak melanggar, cabut, di situlah kita masuk. That’s the only way, karena ini bukan tambang tidak ada program divestasi. Ini bisa seumur-umur mereka di situ karena statusnya industri,” tegasnya.

“Itu yang bisa mengubah nasib kita dan ini harus cepat karena 13 tahun lagi habis (cadangan nikel)… Sudah jelas begini, jangan lagi buat kebijakan merembet ke bauksit dan ke mana-mana dengan cara kontroversial seperti ini, cukup nikel,” tutup Faisal. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PPATK Dorong Penanganan Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi Pelaku Dijerat TPPU 

    PPATK Dorong Penanganan Penyalahgunaan BBM dan Elpiji Subsidi Pelaku Dijerat TPPU 

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Msinews.com – usat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong aparat penegak hukum mengembangkan penanganan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, menyatakan pendekatan TPPU memungkinkan […]

  • Jokowi Tanggapi Isu Kecurangan ‘Jagan Teriak-teriak Bila Ada Bukti Laporkan’

    Jokowi Tanggapi Isu Kecurangan ‘Jagan Teriak-teriak Bila Ada Bukti Laporkan’

    • calendar_month Kamis, 15 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap isu kecurangan dalam penghitungan suara Pemilu 2024. Menurutnya, dengan adanya saksi, Bawaslu, dan aparat keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta mekanisme pengawasan yang berlapis, potensi kecurangan dapat diantisipasi. Jokowi menanggapi permasalahan kecurangan dalam Pemilu 2024, ia menyatakan bahwa keberadaan saksi dari caleg, partai politik, […]

  • Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    Pengungsi Rohingya di Aceh Capai 1.000 orang, Pemerintah Diminta Lakukan Hal Ini 

    • calendar_month Senin, 3 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 59
    • 0Komentar

    Banda Aceh,msinews.com- Kominis Hukum,Keamanan dan HAM (Komisi III)  DPR RI, meminta pemerintah untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait regulasi yang mengatur soal kewenangan tiap-tiap lembaga dalam menangani pengungsi yang datang dari negara luar. Hal tersebut menyusul jumlah pengungsi Rohingya di Aceh yang kini jumlahnya mencapai lebih dari 1.000 orang dan tersebar di tujuh […]

  • Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani Ingatkan Pendatang Baru usai Idul Fitri

    Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani Ingatkan Pendatang Baru usai Idul Fitri

    • calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 52
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta– Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Hj. Rany Mauliani mengingatkan para pendatang baru agar memastikan jika sudah punya tempat tinggal. Pernyataan itu disampaikan merespon kebijakan pemprov DKI  tidak menggelar Operasi  Yustisi guna menjaring pendatang baru  yang masuk ke Jakarta usai Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Baik tinggal bersama keluarga, kerabat, ataupun menyewa rumah. “Jika […]

  • Gubernur Maluku Utara

    Gubernur Maluku Utara Diamankan KPK, Ini Harta Kekayaannya :

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menjadi sorotan publik setelah diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Maluku Utara dan Jakarta. Selain Abdul, 14 orang lainnya juga terjaring dalam OTT ini. Sebelumnya, Abdul Gani Kasuba telah melaporkan harta kekayaan miliknya pada 14 Mei 2023 untuk […]

  • Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

    Ketua KOMPAK Indonesia : Polda Papua Sedang Memproses Kasus Tipikor Tolikara Senilai Rp 16 Miliar

    • calendar_month Sabtu, 10 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi) Indonesia, Gabriel De Sola menegaskan, bahwa pihak Polda Papua tengah memproses perkara dugaan Perkara Tipikor Tolikara. Dalam keterangan tertulis diterima media ini di Jakarta, Ia menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya menindaklanjuti aksi dan Laporan Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi […]

expand_less