Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Faisal Basri Minta Jokowi Segera Membenahi Hilirisasi Nikel RI

Faisal Basri Minta Jokowi Segera Membenahi Hilirisasi Nikel RI

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
  • visibility 149
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Pakar Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk segera membenahi hilirisasi nikel yang berada di RI. Ia mengungkapkan carut-marut hilirisasi nikel pada masa Jokowi. Dia menilai ada hal positif menambah hilirisasi yang datang dari smelter atau fasilitas pemurnian.

Pasalnya rumusnya ada pada output-input dengan kata lain nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel matte, dan input adalah bijih nikel.

“Jadi, kesimpulannya lebih dari 90 persen dinikmati oleh negara atau perekonomian China. Ada yang bilang saya rasis, enggak ada urusannya, ini China sebagai entitas negara,” kata Faisal dikutip CNNI, Senin 28/8/2023.

Baca Juga : Masyarakat Diminta Beralih ke BBM Oktan Tinggi Demi Tekan Polusi, Ini Kata Legislator 

Masih dilansir halaman CNNI data United States Geological Survey (USGS) soal cadangan nikel di seluruh dunia per 2022. Indonesia dan Australia berada di urutan puncak dengan cadangan 21 juta metrik ton.

Tepat di bawah keduanya, ada Brasil dengan 16 juta metrik ton, Rusia 7,5 juta metrik ton, New Caledonia 7,1 juta metrik ton, dan Filipina 4,8 juta metrik ton. Lalu, Kanada punya 2,2 juta metrik ton, China 2,1 juta metrik ton, serta Amerika Serikat 0,37 juta metrik ton.

Namun, umur cadangan nikel Indonesia paling singkat dibandingkan negara-negara lain. Faisal mengatakan ini disebabkan ganasnya pengerukan nikel di tanah air, di mana produksinya menembus 1,6 juta metrik ton per tahun.

“RI paling gila, cuma 13 tahun kalau seperti yang sekarang. Ini kan smelter nambah terus, jadi bisa lebih cepat (habis). Pak Jokowi enggak peduli sama itu, dapat Rp510 triliun dengan mengeruk semakin dalam kekayaan kita. Enggak dihitung sebagai ongkos, dampak lingkungannya enggak dihitung, enggak benar,” ungkapnya

Faisal membandingkan dengan Australia yang sama-sama punya cadangan 21 juta metrik ton, tetapi produksinya hanya 160 ribu metrik ton per tahun. Dengan begitu, umur cadangan nikel Australia masih bisa bertahan 131 tahun, sehingga manfaatnya masih bisa dicicipi generasi-generasi selanjutnya.

Sementara itu, Filipina yang punya cadangan 4,8 juta metrik ton nikel akan habis dalam 15 tahun mendatang imbas produksi sebesar 330 ribu metrik ton per tahun. Faisal menegaskan nasib nikel Filipina juga dibelenggu China.

“China sekarang, bijih nikelnya hampir semua impor dari Filipina. Nah, yang seperempat jadi segala macam (impor) dari Indonesia. Jadi, smelter di China ada yang tidak memindahkan atau tidak bikin fasilitas baru di Indonesia, mereka mengandalkan pada yang lain-lain,” ungkap Faisal.

Baca Juga : Kemensos Mampu Disabilitas Netra Kenalin Lingkungan 

Ia pun mengkritik larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Jokowi. Menurutnya, lebih baik keran ekspor tetap dibuka agar mekanisme pasar berjalan.

Dengan larangan ekspor saat ini, pasokan bijih nikel di pasar internasional merosot sehingga harganya melonjak. Di lain sisi, harga di dalam ambruk karena pasokan melimpah.

“Larangan itu bikin kacau, bikin pasar tidak bekerja. Karena yang paling bagus buat dunia usaha adalah sinyal pasar bagaimana, ini tidak terjadi karena harga ditetapkan pemerintah dengan harga patokan mineral (HPM),” ujarnya.

“HPM menurut saya keliru sekali. Jadi, HPM itu ditetapkan berdasarkan harga timah murni 99 persen di pasar London Metal Exchange (LME) yang harganya puluhan ribu dolar AS. Masa patokan bijih nikel (kadar 1,8 persen-2 persen) pakai harga yang 99 persen? Ya itu dibikin-bikin saja,” sambung Faisal.

Ekspor Feronikel Untungkan China
Selain itu, Faisal mengkritisi ekspor feronikel yang dilakukan Indonesia. Berdasarkan data per 2022, ekspor produk turunan nikel ini malah mendukung industrialisasi China.

Faisal mengakui memang hitung-hitungan awalnya hanya berfokus pada ekspor turunan nikel berkode HS 72, tidak memasukkan HS 73 dan HS 75. Akan tetapi, ia menyebut ekspor turunan nikel HS 72 memang paling dominan, di mana hampir separuhnya berbentuk feronikel

“Feronikel itu diproduksi paling banyak, sebagian besar, hampir 100 persen (ekspor) ke China. Jadi, hampir 100 persen (96,7 persen) feronikel yang dihasilkan ‘brek’ dibawa ke China, bukan jadi bahan baku buat diolah lebih lanjut di Indonesia. Sisanya diekspor ke negara lain. Mulainya 2015 kenceng. Hilirisasi ini semua hampir diekspor ke China, tidak memperkokoh struktur industri di Indonesia,” bebernya

Ia kemudian membedah seberapa penting ekspor bahan mentah Indonesia ke China. Ternyata, 81,5 persen impor feronickel Negeri Tirai Bambu pada tahun lalu didatangkan dari Indonesia.

Faisal menyebut China sangat senang karena tidak perlu mempertahankan pabrik feronikel di China yang bertenagakan energi kotor. Negeri Tirai Bambu itu pun ‘berkotor-kotor’ ria di Indonesia, dengan membawa pulang harga bijih nikel murah dan bebas bayar pajak.

“Hilirisasi di Indonesia menopang industrialisasi di China. Indonesia kan ekspor ferronickel, itu keluarga HS 72. Dijual ke China, diproduksi lebih lanjut di China, diekspor ke seluruh dunia. Ekspor Indonesia ke China naik, ekspor China naik lebih kencang lagi. Itu tidak terjadi sebelumnya-sebelumnya dari 2000-an, tapi dia (China) dapat tenaga baru dari asupan Indonesia,” tandasnya

Di lain sisi, Faisal cukup yakin pemain di hilirisasi nikel tanah air saat ini tak memenuhi berbagai syarat untuk mendapatkan sederet fasilitas dari pemerintah.

“Supaya semua terbuka dan baik, audit saja. Audit tax holiday dan pekerja. Kalau mereka banyak melanggar, cabut, di situlah kita masuk. That’s the only way, karena ini bukan tambang tidak ada program divestasi. Ini bisa seumur-umur mereka di situ karena statusnya industri,” tegasnya.

“Itu yang bisa mengubah nasib kita dan ini harus cepat karena 13 tahun lagi habis (cadangan nikel)… Sudah jelas begini, jangan lagi buat kebijakan merembet ke bauksit dan ke mana-mana dengan cara kontroversial seperti ini, cukup nikel,” tutup Faisal. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Anggaran PSU, Ini Kata Wamendagri Ribka Haluk

    Soal Anggaran PSU, Ini Kata Wamendagri Ribka Haluk

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 124
    • 0Komentar

    MSINES.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus mengoptimalkan pendanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jangan langsung membebankannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU secara hybrid […]

  • Kemensos Berhasil Cairkan Bansos Gagal Salur untuk Ratusan Ribu KPM

    Kemensos Berhasil Cairkan Bansos Gagal Salur untuk Ratusan Ribu KPM

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan kemajuan signifikan dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang sebelumnya gagal disalurkan. Dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkendala masalah rekening, 580.798 KPM kini telah berhasil menerima Bantuan Sosial (Bansos). Angka ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memastikan Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran, meskipun masih ada 768.381 KPM yang […]

  • 41 Perusahaan di Jawa Barat Nunggak BPJS, Kemnaker Minta Penjelasan

    41 Perusahaan di Jawa Barat Nunggak BPJS, Kemnaker Minta Penjelasan

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    msinews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil 41 perusahaan di Jawa Barat yang belum memenuhi kewajiban dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap 95 perusahaan pada Maret 2025. Dari hasil pengawasan, ditemukan sejumlah pelanggaran seperti tidak mendaftarkan pekerja, melaporkan upah lebih rendah dari yang sebenarnya, hingga menunggak iuran. Tim pengawas Kemnaker […]

  • Kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC 2025 di Gyeongju, Bukti Komitmen RI dalam Kerja Sama Ekonomi Kawasan

    Kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC 2025 di Gyeongju, Bukti Komitmen RI dalam Kerja Sama Ekonomi Kawasan

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Presiden RI Ke-8, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2025 yang diselenggarakan di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025). Dikutip dari web resmi Kemensekneg ri,Jumat 31 Oktober 2025, bahwa Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan akan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerja […]

  • Harimau Sumatera Kembali Serang Warga Pekon Sukamarga

    Harimau Sumatera Kembali Serang Warga Pekon Sukamarga

    • calendar_month Senin, 11 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Lampung Barat, MSINews.com – Pekon (Desa) Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat – Senin, 11 Maret 2024, sore hari, menjadi saksi ketegangan saat seorang warga, Samanan, menjadi korban serangan harimau Sumatera. Beruntungnya, Samanan berhasil selamat dari serangan tersebut dan segera dilarikan ke Puskesmas setempat oleh rekannya yang turut berkebun di wilayah Cibitung, Sukamarga. Menurut sumber […]

  • RI -Korsel Pererat Kerja Sama Permudah Proses Pembuatan Visa

    RI -Korsel Pererat Kerja Sama Permudah Proses Pembuatan Visa

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea Selatan telah terjalin baik sejak September tahun 1973. Hal itu terus berkesinambungan, berkelanjutan, dan bergerak maju ke arah yang positif hingga kini. Prinsip People to people contact telah berkembang pesat antarkedua negara. Terbukti kini budaya pop Korea melalui musik, film, dan makanan telah menjadi favorit baru di kalangan anak muda Indonesia. […]

expand_less