Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » PADMA Indonesia Desak Pemda TTS Segera Bentuk Gugus Tugas PP TPPO

PADMA Indonesia Desak Pemda TTS Segera Bentuk Gugus Tugas PP TPPO

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
  • visibility 261
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia  (Pelayanan Advokasi Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabriel Goa menegaskan,pentingnya  Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu ia merekomendasikan agar lembaga tersebut segera dibentuk oleh Pemerintah di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Kepulauan NTT.

“Pasal 28 G ayat 2 UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, Negara wajib hadir melindungi Warga Negara yang mengalami penyiksaan dan pelecehan harkat dan martabat manusia salah satu bentuknya adalah Perdagangan Orang”,tegas aktivis pejuan Hak Asasi Manusia (HAM) ini kepada media ini, Jumat (12/7/2024).

Ia menyebut, data Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dihimpun dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak(SIMFONI PPA) pada Maret 2024 tercatat ada 191 kasus tahun 2019, 382 kasus pada tahun 2020 dan 624 kasus pada tahun 2021.Pemerintah telah berkomitmen membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mulai dari Pusat hingga ke Daerah.

Jadi, kata dia, bahwa saat ini sudah ada di 32 Provinsi dan 245 Kabupaten /Kota. Khusus di NTT sudah ada Keputusan Gubernur NTT Nomor 135/KEP/HK/2024 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sedangkan di Kabupaten/Kota di NTT perlu keterbukaan publik mengumumkan secara resmi apakh sudah ada Perda dan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO?

Menyerahkan Dokumen Rekomendasai

“Jjika belum ada, maka Negara wajib hukum segera membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO beserta BLK(Balai Latihan Kerja) dan LTSA(Layanan Terpadu Satu Atap). Nantinya diikuti dengan Rencana Aksi Daerah (RAD)yang responsif gender. Hal tersebut karena Korban TPPO terbanyak Perempuan dan Anak Perempuan.”Kata Gabriel Goa.

Lanjut dia, Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia  (Pelayanan Advokasi Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sangat mendukung langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak yang diinisiasi oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO,Bapa Prijadi Santoso.

Mereka berkolaborasi dengan ibu Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti,Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosal dan Budaya serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Timor Tengah Selatan. Mereka juga telah melaksanakan kegiatan”Advokasi dan Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO selama 2 hari.

Kegiatan ini berlangsung ,Rabu,(10-11/7/2024) di Hotel Blessing,Soe,TTS dengan Nara Sumber dari KPPA,yakni 2(dua)Asdep dan Fasilitator Margaretha Bhubhu dan Gabriel Goa.

Peserta sangat antusias dan berhasil membuahkan Rekomendasi Bersama terdiri dari 12 butir dan Rencana Tindak Lanjut Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan,Nusa Tenggara Timur.

REKOMENDASI BERSAMA

Berikut adalah rekomendasi  dari hasil kegiatan Advokasi dan Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pindana Perdfagangan Orang (PP TPPO) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) :

  1. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 40 tahun 2018 untuk menyusun Surat Keputusan Bupati untuk membentuk GT PP TPPO.
  1. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO Kab. TTS.
  2. Dinas PPPA masuk ke dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan Anggaran Responsif Gender.
  3. Advokasi untuk mengaktifkan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Focal Point Gender termasuk pembuatan Rencana Aksi Pokja PUG.
  1. Perlu merencanakan kegiatan koordinasi lintas sektor terkait PP TPPO meliputi pencegahan, penanganan, reintegrasi, dan pemberdayaan oleh OPD terkait, terutama yang terlibat dalam GT PP TPPO Kab. TTS.
  1. Perlu adanya fasilitator dan peningkatan kapasitas PP TΡΡΟ; berkoordinasi dengan Sekolah Perempuan, program BKKBN, pendamping desa, pekerja sosial, tokoh agama dan tokoh adat.
  1. Perlu dilakukan tinjauan RKA oleh APIP untuk memastikan Anggaran Responsif Gender.
  1. Peningkatan status Rumah Sakit untuk rekam medik untuk calon pekerja migran dan korban TPΡΟ.
  1. Perlu dibentuk Balai Pelatihan Kerja (BLK) khusus Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Layanan Terpadu Satu Atap; termasuk unit imigrasi untuk pembuatan paspor.
  1. Perlu adanya pengaduan online kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) bekerja sama dengan Diskominfo.
  1. Mengoptimalkan fungsi aplikasi pengaduan SPAN LAPOR.
  2. Advokasi kepada BANGLA untuk anggaran GT TPPO dan implementasi PUG di lintas sektor.

 

Editor : Dese Dominikus

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Prabowo : Indonesia Tak Boleh Bergantung dari Pangan Luar

    Presiden Prabowo : Indonesia Tak Boleh Bergantung dari Pangan Luar

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com- Indonesia tidak boleh bergantung dari pangan luar. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalan pidato perdana usai diambil Sumpah oleh MPR Minggu (20/10/2024) . Menurut Presiden RI ke-8 ini bahwa banyak hal antara lain target swasembada pangan dan ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. “Indonesia tak boleh bergantung dari pangan luar, […]

  • Kemnaker: 81.171 Lowongan Kerja Aktif di Karirhub Masih Terbuka

    Kemnaker: 81.171 Lowongan Kerja Aktif di Karirhub Masih Terbuka

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 165
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM — Sebanyak 81.171 lowongan kerja masih aktif dan dapat dilamar melalui Karirhub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 4 September 2026. Lowongan tersebut tersebar di 32.086 perusahaan. Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan jumlah tersebut merupakan lowongan yang masih terbuka untuk dilamar, bukan keseluruhan lowongan yang tercatat dalam sistem Karirhub. “Jumlah loker yang benar-benar masih aktif […]

  • Ketua DPD : Hubungan Pusat dan Daerah Barek Samo Dipikua,Ringan Samo Dijinjing

    Ketua DPD : Hubungan Pusat dan Daerah Barek Samo Dipikua,Ringan Samo Dijinjing

    • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 209
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua DPD RI, Sultan Nadjamudin menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pembangunan nasional. Otonomi daerah kata Sutan, bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikan Sultan dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Ruang Sidang Paripurna, Gedung […]

  • Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat, DK PBB Sampaikan Belasungkawa

    Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat, DK PBB Sampaikan Belasungkawa

    • calendar_month Selasa, 21 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    msinews.com-Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (20/5/2024) mengheningkan cipta selama semenit untuk mendoakan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongan helikopter yang mengalami kecekaan Minggu (19/5/2024). Selain Ebrahim Raisi juga Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, dan penumpang lainnya yang meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter tersebut. Dikutip dari antaranews, pada awal pertemuan Dewan Keamanan […]

  • DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

    DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas otonomi daerah dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam forum tersebut, DPD RI menegaskan komitmennya mendorong pencabutan moratorium pembentukan DOB untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Wakil Ketua DPD RI GKR […]

  • Halomoan Tambunan, “Saya Prihatin Aspirasi Kaum Milenial di 2024”

    Halomoan Tambunan, “Saya Prihatin Aspirasi Kaum Milenial di 2024”

    • calendar_month Minggu, 21 Mei 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sosok Halomoan Tambunan, SE, salah satu caleg PSI Dapil I Jakarta Pusat menyatakan keprihatinannya ketika aspirasi atau keinginan kaum milenial untuk ikut melakukan perubahan tidak kesampaian atau tidak berhasil jika para elit dan politisi yang ikut dalam kontestasi politik tidak begitu cermat dan jelih melihat apa yang menjadi paling urgen anak-anak muda milenial […]

expand_less