Pengembangan Program MBG Diprioritaskan pada Wilayah dengan Risiko Gizi Tinggi

JAKARTA,MSINEWS.COM-– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa pengembangan dan operasionalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan akan semakin berbasis pada data risiko gizi. Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai bagian dari upaya memastikan intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar dan juga merupakan anak petani dari Grobogan, menjelaskan bahwa dalam Rakortas, Kementerian Kesehatan memaparkan data terbaru mengenai wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting dan kerawanan gizi yang masih tinggi. Data tersebut akan menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan prioritas pengembangan layanan Program MBG.

“Dalam rapat ini kami mendapatkan pemaparan dari Kementerian Kesehatan mengenai daerah-daerah yang memang memerlukan sentuhan gizi segera, termasuk wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Data tersebut akan menjadi acuan kami dalam menentukan prioritas operasional Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Mas Dar di Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut Mas Dar, BGN akan terlebih dahulu memetakan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah prioritas. Apabila infrastruktur SPPG telah tersedia, operasional akan segera dioptimalkan. Sementara itu, pada wilayah yang belum memiliki layanan, BGN akan mempersiapkan pengembangannya secara bertahap sesuai kebutuhan.

“Kalau di wilayah tersebut sudah ada dapur yang siap beroperasi, tentu akan segera kami optimalkan. Namun apabila belum tersedia, maka akan menjadi prioritas pengembangan berikutnya. Prinsip kami adalah memastikan masyarakat yang paling membutuhkan mendapatkan intervensi gizi lebih dahulu,” kata Mas Dar.

Ia menambahkan bahwa penajaman sasaran tersebut dilakukan seiring dengan pembenahan tata kelola Program MBG yang saat ini terus berlangsung. BGN memastikan bahwa penyempurnaan sistem operasional berjalan beriringan dengan perluasan layanan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko gizi lebih tinggi.

“Yang sudah berjalan akan terus kami benahi agar semakin baik, sementara pengembangan berikutnya akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang memang membutuhkan intervensi gizi secara lebih mendesak,” ujar Mas Dar.

Melalui pendekatan berbasis data, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu memperluas jangkauan layanan, tetapi juga meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam menurunkan stunting, mengatasi kerawanan gizi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.** [Biro Hukum dan Humas].