Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

Kunker ke Cirebon, Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Miniatur Pengentasan Kemiskinan Terpadu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
  • visibility 194
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Cirebon,msinews.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih.

“Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul kebugaran rendah, masalah telinga dan kekurangan gizi.

“(Hasil CKG) ini pegangan kita, akan kita periksa, kita beri makan bergizi, kita bantu untuk perawatan giginya. Mudah-mudahan setahun yang akan datang anak-anak kita akan semakin sehat,” kata Gus Ipul.

Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional.

“Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” ucapnya.

Selain dukungan gizi dan kesehatan, seluruh keluarga siswa terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan ATENSI. Setelah mengikuti pemberdayaan, bantuan akan difokuskan pada peningkatan modal usaha, atau keterampilan.

Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurut Gus Ipul, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

“Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

Di lapangan, perubahan mulai terasa. Rahman (24), guru Sekolah Rakyat, mengaku awalnya siswa sulit diatur. “Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” ujarnya.

Salah satu siswa, Naufal Azzam (8), mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat. “Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” kata siswa kelas 1A ini.

Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa. //

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Skandal eFishery: Jangan Biarkan Indonesia Dipersepsikan Sebagai Surga Kejahatan Korporasi

    Skandal eFishery: Jangan Biarkan Indonesia Dipersepsikan Sebagai Surga Kejahatan Korporasi

    • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA,MSINEWS-Anggota Komisi XIII DPR RI (Bidang Hukum dan HAM), Dr. Rieke Diah Pitaloka,menegaskan bahwa Kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery) bukan lagi sekadar perkara pidana korporasi. ”Ini adalah ujian nyata bagi kredibilitas negara hukum Indonesia, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan kepercayaan dunia terhadap sistem hukum nasional,” kata Rieke dalam keterangan pers tertulis diterima awak media Sabtu,18 […]

  • Komisi V : Pelayanan dan Fasilitas Bandara Ngurah Rai Bali Harus Ditingkatkan

    Komisi V : Pelayanan dan Fasilitas Bandara Ngurah Rai Bali Harus Ditingkatkan

    • calendar_month Sabtu, 13 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Badung,msinews.com-Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan dan fasilitas terutama di Abndara Ngura Rai,Denpasar-bali. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras. Dirinya menyadari bahwa bandara tersebut semakin ramai wisatawan, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih baik untuk menjaga kenyamanan dan kepuasan penumpang. “Bandara Ngurah Rai Bali kini semakin padat […]

  • DPR RI dan Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

    DPR RI dan Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

    • calendar_month Senin, 15 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 254
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun megatakan,bahwa dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen. Hal tersebut disampaikan saat memimpin agenda Pengambilan Keputusan Atas KEM-PPKF RAPBN TA 2027 yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. […]

  • Presiden Prabowo Kabulkan Permintaan Gubernur NTT, Siapkan Kapal Fery dan 10.000 Tenda Sekolah  di Palu’e

    Presiden Prabowo Kabulkan Permintaan Gubernur NTT, Siapkan Kapal Fery dan 10.000 Tenda Sekolah di Palu’e

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 102
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan Gubernur NTT,Melki Laka Lena terkait permintaan kebutuhan sarana transportasi dan papan atau tempat tinggal para pengungsi di Kecamatan Palu’e Kabupaten Sikka, Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur, pasca Gempa Flores 15 Agustus 2026. Permintaan tersebut disampaikan Melki dalam rapat terbatas secara daring bersama Presiden Pabowo, pimpinan TNI-Polri, dan tujuh kepala daerah […]

  • Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Lantik Sejumlah Pejabat

    Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Lantik Sejumlah Pejabat

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Jajarta-Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat dalam agenda perombakan atau reshuffle kabinet di Istana Kepresidenan, Kamis (15/10/2026). Sejumlah nama dikabarkan masuk dalam daftar pejabat yang akan dilantik. Mereka berasal dari unsur pemerintahan, TNI, akademisi, hingga kalangan politik. Berdasarkan informasi yang beredar, posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) disebut-sebut akan diisi Yusuf Jauhari dan Andyawan. Sementara […]

  • Jokowi

    Jokowi Tanggapi Soal Gubernur Maluku Utara yang Ditangkap KPK

    • calendar_month Selasa, 19 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait penangkapan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataannya di Jembatan Otista, Bogor, Jokowi menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berlangsung. “Hormati proses hukum yang ada. Hormati proses hukum yang ada di KPK,” ujar Jokowi, mempersilakan KPK untuk menjalankan proses […]

expand_less