Respon Media Terkait Pemberhentian Ketua KPU RI,Hasyim Asy’ari oleh DKPP
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Kamis, 4 Jul 2024
- visibility 205
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, msinews.com-Pada Rabu 3 Juli 2024, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) memberhentikan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, sebagai Komisioner KPU RI, karena terbukti melanggar etik terkait perbuatan asusila.
Terkait hal tersebut,Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow merespon putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
“Putusan ini memang sudah ditunggu banyak orang. Sebab semestinya pemberhentian Ketua KPU RI tersebut sudah dilakukan dalam kasus asusila sebelumnya.” kata Jeirry Sumampow dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Lanjut dia, meski agak terlambat, putusan DKPP ini sudah tepat agar tak jatuh korban lagi ke depan. Disamping itu, integritas KPU sebagai lembaga terhormat memang perlu dijaga dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang sedang berlangsung.
Jeirry Sumampow ,Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Foto: Dok/Ist)
Paling tidak putusan DKPP ini bisa membuat publik sedikit lega. Sebab bisa saja kasus seperti ini dijadikan bahan untuk menyandera KPU untuk tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024 ini.
Dulu publik banyak curiga, persoalan persoalan etik yang menimpa Ketua KPU dijadikan alat untuk menyandera KPU agar bersikap tak profesional dan tak independen dalam proses Pemilu. Dijadikan alat untuk mengatur KPU mengikuti kemauan pihak yang berkepentingan terhadap Pemilu.
“Kuat dugaan bahwa ketidaknetralan dan ketidak profesional KPU dalam Pemilu lalu disebabkan oleh hal seperti itu. Jadi KPU dipaksa dan “terpaksa” mengikuti kemauan pihak yang berkepentingan sebab jika tidak maka kasus-kasus etiknya bisa diangkat dan diperkarakan.” kata Jeirry Sumampow.
Putusan pemberhentian ini juga menunjukkan bahwa KPU memang memiliki persoalan internal yang akut. Banyak kebijakan yang aneh dan tak sesuai dengan nilai, prinsip dan norma pemilu yang baik dan benar. KPU seolah abai dengan banyak substansi berpemilu yang baik dan benar.
“Banyaknya masalah dan kontroversi yang muncul terkait dengan KPU dalam menjalankan tahapan Pemilu sebelumnya dan Pilkada kini agaknya sedikit banyak dipengaruhi oleh perilaku perilaku yang tak terpuji, yang selama ini memang tak terungkap ke publik. Sebab KPU dibuat tak fokus dalam menjalankan tahapan dan proses Pemilu secara serius dan substansial.” ujarnya.
“Jadi dengan pemberhentian Ketua KPU RI ini, kita berharap KPU bisa memperbaiki diri dan bisa lebih profesional dan independen dalam melaksanakan tahapan Pilkada Serentak ini.” tutup Jeirry Sumampow, Koordinator Komite Pemilih Indonesia . ** SP/DM.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar