Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » KPK Ungkap Korupsi Kouta Haji Kepimpinan Eks Menag Yaqut Negara Rugi Rp1 Triliun

KPK Ungkap Korupsi Kouta Haji Kepimpinan Eks Menag Yaqut Negara Rugi Rp1 Triliun

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
  • visibility 233
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini tengah mendalami kasus korupsi pembagian kuota haji yang dipimpin oleh mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada tahun 2024 lalu.

KPK membongkar kasus korupsi tersebut yang melibatkan eks Menag Yaqut ini, sebagaimana pihak yang merancang Surat Keputusan (SK) dalam pembagian kouta haji.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan mengenai Surat Keputusan (SK) biasanya dirangcang pejabat tinggi tingkat Menteri.

“Pada umumnya pada jabatan setingkat menteri, yang bersangkutan apakah memang merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi, jadi kita lihat seperti tadi di awal, itu siapa yang memberi perintah , apakah ada yang lebih tinggi dari itu kemudian memberi perintah atau bagaimana, itu yang sedang kita dalami,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 12 Agustus 2025.

Asep mengatakan SK tersebut, merupakan jadi salah satu bukti KPK untuk membongkar perkara kouta pembagian haji pada tahun 2024 , oleh karena itu KPK akan menggali lebih dalam perkara ini, apa usulan dari tingkat bawah, apa dari pihak travel haji umroh.

“Dan dibuatkan SKnya, apakah ini usulan dari bottom-up, dari bawah atau ini memang perintah dari top-down, itu yang sedang kita dalami,” kata Asep.

Seperti diketahui sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pihak KPK telah menghitung jumlah total kerugian Negara akibat kasus korupsi pembagian kuota 2024 mencapai senilai Rp1 Triliun lebih.

“Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp 1 triliun,” kata jubir KPK, Budi Prasetyo, di Gedung KPK Jakarta ,pada Senin 11 Agustus 2025.

Selain itu, Budi menerangkan bahwa hitungan kerugian negara tersebut, berdasarkan hasil kolaborasi internal KPK bersama Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK.

“Hitungan internal KPK namun sudah didiskusikan juga dengan teman-teman di BPK, tapi masih hitungan awal. Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi,”terang Budi.

Dalam kasus korupsi pembagian kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2024 ini, KPK telah menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik), KPK untuk menangani perkara ini beluma bisa menetapkan tersangka, meski KPK sudah mengeluarkan keterangan resmi mengenai mencegah Yaqut Cholil Qoumas, mantan Stafsus dan pihak travel pergi ke luar negeri.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meninggal di Hari Natal II 2023, Ini Profil Singakat Lukas Enembe

    Meninggal di Hari Natal II 2023, Ini Profil Singakat Lukas Enembe

    • calendar_month Selasa, 26 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe meninggal dunia persis di Hari Natal ke -2 , Selasa (26/12/2023). Sebagaimana dketahui, Eks Gubernur Papua ,Lukas Enembe saat ini berstatus terpidana Kasus Suap yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, (KPK). Lukas Enembe lahir di Kabupaten Tolikara Tanah Papua, pada 27 Juli 1967. Ia merupakan lulusan FISIP […]

  • Tersangka Heri Gunawan Kembali Diperiksa KPK Soal Aliran CSR BI-OJK

    Tersangka Heri Gunawan Kembali Diperiksa KPK Soal Aliran CSR BI-OJK

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana CSR BI-OJK, Satori dan Heri Gunawan. “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama ST dan HG, anggota Komisi XI DPR RI tahun 2019-2023,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, pada Senin 1 September […]

  • Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 31 Agustus 2026

    Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 31 Agustus 2026

    • calendar_month Senin, 31 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 153
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat enam kejadian baru kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah pada periode Minggu (30/8) hingga Senin (31/8/2026. Adapun, sebaran wilayah kejadian tersebut berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; Kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan; serta Kabupaten Halmahera Timur, […]

  • Pendaptaran CASN 2023

    Pendaftaran CASN 2023, Pesan BKN dan 3 Alternatif Kanalnya: 

    • calendar_month Jumat, 22 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Jakarta – Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah resmi membuka pada Rabu malam 20/9/2023. CPNS 2023 dan PPPK 2023 akan dibuka hingga 9 Oktober 202, Pendaftaran bisa dilakukan lewat laman sscasn.bkn.go.id Berdasarkan situs resmi SSCASN BKN, pelamar hanya dapat membuat akun SSCASN 1 kali untuk satu periode pendaftaran. […]

  • SBJ Mandiri Suarakan Ketidakadilan Desil DTSEN: Pekerja Rumah Tangga Jadi Korban, Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Terputus

    SBJ Mandiri Suarakan Ketidakadilan Desil DTSEN: Pekerja Rumah Tangga Jadi Korban, Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Terputus

    • calendar_month Sabtu, 26 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSIMEWS.COM — Kebijakan pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terus menuai protes keras dari berbagai elemen masyarakat sipil. Serikat Buruh Jakarta Mandiri (SBJ Mandiri) secara lantang menuding sistem pemeringkatan ini tidak adil, tidak konstitusional, serta bias gender karena sangat merugikan kelompok perempuan, khususnya para pekerja rumah tangga (PRT). Ketua SBJ Mandiri, Tuti […]

  • Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 26 Oktober 2026

    Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 26 Oktober 2026

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 422
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan hingga Senin (26/10) pukul 07.00 WIB, kejadian bencana hidrometeorologi basah telah melanda wilayah Pulau Sumatera dan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Timur. Banjir terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (23/10) sekitar pukul 18.00 WIB […]

expand_less