Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » DPR Angkat Jempol untuk Satgas Rokok Ilegal, Garda Terdepan Penyelamat Uang Negara dan Industri

DPR Angkat Jempol untuk Satgas Rokok Ilegal, Garda Terdepan Penyelamat Uang Negara dan Industri

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 263
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com– Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, tak segan-segan menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Pasalnya, DJBC baru saja membentuk Satuan Tugas Nasional Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, yang secara khusus menargetkan rokok ilegal.

Menurut Hanif, gebrakan ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mengamankan keuangan negara sekaligus melindungi industri rokok legal dari praktik curang yang kian merajalela.

“Satgas ini adalah langkah yang sangat strategis. Negara wajib hadir secara tegas untuk menjaga penerimaan dari sektor cukai dan melindungi industri yang sudah patuh dari serbuan barang ilegal,” kata Hanif di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025.

Bayangkan saja, per awal Juli 2025, DJBC melalui Operasi Gurita sudah melakukan lebih dari 4.200 penindakan terhadap rokok ilegal.

Sebanyak 195 juta batang rokok ilegal berhasil disita, yang berarti puluhan miliar rupiah potensi kerugian negara berhasil diselamatkan. Di Jawa Timur saja, nilai barang sitaan mencapai Rp80 miliar, dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan sebesar Rp48 miliar. Angka-angka ini bukan main-main.

Hanif menegaskan, kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal ini sangat besar dan tidak bisa lagi ditoleransi. Data dari Indodata Research Center menunjukkan, peredaran rokok ilegal pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 46% dari total pasar, melonjak drastis dari 28% pada 2021. Akibatnya, potensi kerugian negara di tahun 2024 mencapai angka fantastis: Rp97,81 triliun.

“Kalau dibiarkan terus-menerus, kebocoran ini bisa menggerogoti fiskal kita habis-habisan. Ini bukan hanya kerugian finansial besar bagi negara, tapi juga merusak keadilan bagi industri legal yang selama ini patuh membayar cukai,” tegas mantan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Penindakan rokok ilegal ini semakin krusial mengingat daya beli masyarakat yang sedang melemah. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2025 bahkan menyentuh level terendah sejak September 2022, yaitu 117,5.

Pelemahan daya beli ini berdampak langsung pada industri rokok legal, yang produksinya terus menurun, bahkan saat tidak ada kenaikan cukai di tahun 2025. Hingga kuartal I 2025, volume produksi rokok legal turun 4,2% secara year-on-year.

Hanif juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam Satgas ini. Ia berharap keterlibatan Bea Cukai, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga Satpol PP akan memperkuat pengawasan di daerah-daerah yang rawan distribusi rokok ilegal.

“Ini adalah pekerjaan besar. Butuh sinergi nasional yang kuat. Satgas ini bukan sekadar nama, tapi harus benar-benar menjadi alat untuk menutup semua celah distribusi ilegal di berbagai wilayah,” tambahnya.

Sebagai mitra kerja Kementerian Keuangan, Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal efektivitas Satgas ini, baik dari segi anggaran maupun regulasi. Hanif juga mendesak agar ada evaluasi berkala agar kebijakan ini tidak hanya berhenti pada deklarasi, melainkan memberikan dampak konkret dalam menekan peredaran rokok ilegal.

“Menjaga penerimaan negara dan melindungi industri legal harus menjadi dua kunci utama dalam kebijakan cukai ke depan. Kami di DPR siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan Satgas ini bekerja efektif hingga ke akar masalah,” pungkas Hanif.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendagri Undang Tiga Pemprov di Papua Bahas Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Realisasi APBD

    Kemendagri Undang Tiga Pemprov di Papua Bahas Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Realisasi APBD

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengundang jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk membahas sejumlah tantangan strategis yang perlu segera ditangani. Ketiga provinsi tersebut memiliki permasalahan yang berbeda, namun sama-sama mendesak untuk diselesaikan. Papua Selatan menjadi sorotan karena mencatatkan inflasi tertinggi di tingkat nasional. Terkait realisasi […]

  • Yahukimo Timur Diusulkan Masuk Daerah Otonom Baru

    Yahukimo Timur Diusulkan Masuk Daerah Otonom Baru

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Jakarta – Perjuangan Panjang rakyat di Yahukimo Timur untuk melepaskan diri dari Kabupaten induk sepertinya makin mendapat respon baik dari pemerintah. Kabar menariknya adalah meskipun ada sebagian kelompok masyarakat yang belum sepakat atas perjuangan DOB ini, tetapi ada lima distrik di Yahukimo Timur yang justru telah nyatakan siap menyambut peristiwa bersejarah tersebut. Mereka yang tergabung […]

  • Senator Agita Soroti Layanan Pasien BPJS dalam Tahap Reaktivasi dan Dampak Integrasi DTSEN

    Senator Agita Soroti Layanan Pasien BPJS dalam Tahap Reaktivasi dan Dampak Integrasi DTSEN

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Msinews.com – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menyampaikan sejumlah perhatian strategis dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan BPJS Kesehatan, Selasa (14/4), di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat ini dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun […]

  • masa protes masalah rohingya

    Massa Kembali Gelar Aksi Bela Rohingya di Kedubes Myanmar

    • calendar_month Jumat, 8 Sep 2017
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 371
    • 0Komentar

    Jumat (8/9) pagi ini, sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Kepolisian Sektor Metro Menteng telah bersiaga dibantu aparat dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Ada 3 aliansi masyarakat yang telah melayangkan surat pemberitahuan menggelar aksi di depan Kedubes Myanmar dengan perkiraan massa mencapai […]

  • Pemuda asli Maluku Fren

    Kondisi Ekonomi MBD Merana, ‘Pren Sesalkan Tak ada Solusi’

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 270
    • 0Komentar

    MSINews.com, Jakarta, – Daya beli masyarakat Maluku Barat Daya (MBD) merosot ke tingkat yang mengkhawatirkan, menyisakan kekhawatiran akan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Pemerintah setempat dikecam karena dianggap lalai dan tidak mampu mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi rakyat. Fasilitas ruko (rumah toko) yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten MBD menjadi sorotan utama. Baca juga : Debat Ketiga […]

  • Menkeu dan DPR RI Tak Setuju PMN 10 T untuk PLN, Apa Cerita?

    Menkeu dan DPR RI Tak Setuju PMN 10 T untuk PLN, Apa Cerita?

    • calendar_month Senin, 2 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 217
    • 0Komentar

        Jakarta, MSINews – Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI sepakat untuk tidak merestui pemberian PMN senilai Rp10 triliun untuk PT PLN (Persero) pada tahun ini. Keputusan ini diambil setelah berbagai pertimbangan yang matang. Sri Mulyani, mengungkapkan penolakan ini didasarkan pada situasi ekonomi yang sedang berjalan. Ia juga tidak merestui suntikan PNM […]

expand_less