Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Menko Polkam: Perdamaian Adalah Aset Berharga yang Harus Dijaga! 

Menko Polkam: Perdamaian Adalah Aset Berharga yang Harus Dijaga! 

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 3 Nov 2026
  • visibility 45
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah isu strategis di Aceh, meliputi keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta persoalan pengaturan bendera daerah.

Dijelaskan, bahwa penyelesaian ketiga isu tersebut memerlukan koordinasi dan keputusan lintas kementerian/lembaga agar mampu menjawab kebutuhan daerah, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat memimpin rapat pembahasan penyelesaian isu-isu strategis Aceh di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kepala Bappisus, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Ketua Komnas HAM, pejabat lintas kementerian/lembaga, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, juga Kapolda Aceh dan Pangdam Iskandar Muda.

“Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Menko Polkam.

Terkait keberlanjutan otonomi khusus, Menko Polkam menilai Dana Otsus selama ini telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan fisik dan sosial Aceh, khususnya dalam proses pemulihan pascakonflik dan tsunami.

Namun, seiring dengan penurunan alokasi Dana Otsus dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, pembahasan mengenai keberlanjutan pendanaan tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan dan kemampuan keuangan negara.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Otsus juga perlu diarahkan untuk mengukur dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, diperlukan identifikasi terhadap berbagai kendala dalam perencanaan, ketepatan sasaran belanja, dan pengawasan agar pemanfaatan dana tersebut semakin efektif dan akuntabel.

“Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembahasan alokasi, jangka waktu, dan tata kelolanya perlu segera dituntaskan bersama DPR RI, disertai penguatan akuntabilitas dan manfaat yang terukur,” ujar Menko Polkam.

Selanjutnya, terkait penyelesaian Lapangan Blang Padang juga memerlukan kejelasan antara status hukum aset dan pengaturan pemanfaatannya, termasuk memperhatikan kepentingan pertahanan yang melibatkan Kodam Iskandar Muda.

Adapun, Formula tata kelola bersama dapat dikaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas terkait pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan.

“Kami menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan penyelesaian status lahan Blang Padang secara adil dan berkepastian hukum, dengan memperhatikan aspek sejarah, wakaf, dan kekhususan Aceh. Langkah hukum dan administrasi perlu segera dituntaskan dengan pembagian tanggung jawab serta target waktu yang jelas,” tegasnya.

Pemerintah diharapkan dapat menemukan penyelesaian yang menjamin kemanfaatan Lapangan Blang Padang sebagai ruang publik, sekaligus menjaga hubungan baik antara Pemerintah Aceh, TNI, dan masyarakat.

Sementara itu, mengenai persoalan pengaturan bendera daerah Aceh, Menko Polkam menekankan pentingnya penyelesaian melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Persoalan yang telah bergulir sejak disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh tersebut perlu disikapi secara bijaksana dengan memperhatikan penghormatan terhadap identitas dan kekhususan Aceh, semangat perdamaian Helsinki, serta keselarasan dengan kerangka hukum nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

“Kami menekankan agar persoalan bendera Aceh segera diselesaikan melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Negara hadir untuk memastikan penyelesaian yang menghormati kekhususan Aceh, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perdamaian dan persatuan dalam bingkai NKRI,” ungkap Menko Polkam.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menilai persoalan status lahan Lapangan Blang Padang dan pengaturan bendera Aceh telah berlarut-larut dan perlu segera diselesaikan. Menurutnya, kedua persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden, namun hingga kini belum tuntas. “Kita segera selesaikan secepat mungkin agar tidak menjadi beban sejarah,” ujar Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang lahir pada 2006 merupakan bagian penting dari upaya menjaga perdamaian pascaperjanjian Helsinki. Undang-undang tersebut memberikan sejumlah kewenangan khusus kepada Aceh, termasuk penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pemberian dana otonomi khusus (Otsus). “Undang-undang ini lahir dari MoU Helsinki untuk menjaga perdamaian,” kata Tito.

Melalui pembahasan lintas kementerian/lembaga ini, pemerintah mendorong agar ketiga isu strategis tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret, terukur, dan terkoordinasi. Penyelesaian yang komprehensif diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum dan kejelasan kebijakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat serta menjaga keberlanjutan perdamaian dan pembangunan di Aceh.

Dalam rapat tersebut, Menko Polkam didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi Kemenko Polkam, serta para Staf Khusus dan Staf Ahli Menko Polkam.**

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadir di Ende, Kepala BNPB Pastikan Dukungan Rumah Rusak dan Kebutuhan Penyintas Gempa Terpenuhi

    Hadir di Ende, Kepala BNPB Pastikan Dukungan Rumah Rusak dan Kebutuhan Penyintas Gempa Terpenuhi

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 492
    • 0Komentar

    ENDE,MSINEWS.COM- Guncangan gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang terjadi di wilayah Flores pada Sabtu (15/8) turut dirasakan masyarakat Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Guncangan tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan sehingga masyarakat memilih mengungsi ke tenda darurat untuk menghindari risiko apabila terjadi gempa susulan. Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan […]

  • HUT ke-16 BNPP, Mendagri Soroti Capaian dan Upaya Penguatan Pengelolaan Perbatasan

    HUT ke-16 BNPP, Mendagri Soroti Capaian dan Upaya Penguatan Pengelolaan Perbatasan

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 187
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyoroti sejumlah capaian sekaligus mendorong penguatan pengelolaan wilayah perbatasan agar semakin berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Dalam […]

  • DPR Apresiasi Anugerah Jurnalistik IV dan Pameran Foto XIII KWP 2024

    DPR Apresiasi Anugerah Jurnalistik IV dan Pameran Foto XIII KWP 2024

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburrokhman mengapresiasi kinerja Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Anugerah Jurnalistik (AJK) IV dan Pameran Foto Warna-Warni Parlemen XIV. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kontribusi KWP yang selalu menyiarkan kerja-kerja para anggota Dewan. “Saya sebagai wakil dari Pimpinan DPR yang diminta hadir dan membuka acara hari ini menyampaikan terima kasih […]

  • Kasus Pembunuh Acua, MPSI Menduga 3 Tersangka Diloloskan

    Kasus Pembunuh Acua, MPSI Menduga 3 Tersangka Diloloskan

    • calendar_month Sabtu, 7 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

        Jakarta, MSINews.com – Kasus pembunuhan warga Jakarta Utara (Jakut) Herdi Sibolga atau Acuan. tahun 2018 lalu masih menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat. Kasus ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan terkait penanganannya oleh aparat kepolisian. “Ditkrimum Polda Metro Jaya, didugaan melepaskan tiga tersangka pembunuh almarhum Herdi Sibolga atau Acuan. Hilangnya nyawa acuan akibat ditembak […]

  • Sufmi Dasco Ahmad ; DPR Bakal Kaji Putusan MK Polisi Aktif Harus Mundur atau Pensiun Dini Jika Duduki Jabatan Sipil

    Sufmi Dasco Ahmad ; DPR Bakal Kaji Putusan MK Polisi Aktif Harus Mundur atau Pensiun Dini Jika Duduki Jabatan Sipil

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatakan bahwa, pihaknya akan mengkaji putusan MK Soal Polisi Aktif yang harus mundur atau pensiun jika duduki jabatan sipil. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. “Saya baru mau pelajari, kebetulan ada Wakil Menteri Hukum. Jadi, secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari,” kata […]

  • Erick Thohir : Pembangunan Tol Padang-Sicincin Capai 55%

    Erick Thohir : Pembangunan Tol Padang-Sicincin Capai 55%

    • calendar_month Rabu, 6 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengumumkan proyek pembangunan Tol Padang-Sicincin telah mencapai 55 persen. Rencananya, tol ini akan dapat digunakan pada tahun ini. Dalam pernyataannya melalui akun Instagramnya @erickthohir pada Rabu, 6 Maret 2024, Erick menjelaskan Tol Padang-Sicincin ini memiliki panjang sekitar 36 kilometer dan akan menghubungkan wilayah […]

expand_less