Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
  • visibility 170
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengevaluasi Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim.

Pasalnya, respon dari pihak Pemkot Jakarta Utara atas aspirasi masyarakat sangat lambat.

Pj.Gubernur DKI Jakarta,Heru Budi (Istimewa)

Oleh karena itu, masyarakat Jakarta Utara mendesak Pj.Heru Budi Hartono segera megevaluasi kinerja Wali Kota Jakarta Utara terkait kasus lokalisasi Gang Royal yang belakangan ini ramai disorot publik.

Sebagaimana diketahui, Gang Royal yang terletak di RT 02 / RW 13 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara itu sudah menjelma menjadi lokalisasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Suasana di Gang Royal,Penjaringan Jakarta Utara (istimewa)

Masyarakat menilai, keberadaan lokalisasi tersebut sudah sangat meresahkan warga sekitar.

“Pj harus segera evaluasi Ali Maulana sebagai Wali Kota Jakut, jika tidak mampu menutup lokalisasi Gang Royal, baiknya diganti saja. Semuanya pasti sepakat bahwa sarang maksiat harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jamaludin, Sabtu (9/9/2023).

Ia menambahkan, sikap diam Pemkot Jakut terhadap kemungkaran berarti sama dengan setuju dengan kemungkaran yang terjadi di wilayah itu.

Jamaludin, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta (Istimewa)

“Nah, kalau Wali Kota diam dan tidak segera menutup lokalisasi itu? Nanti akan menjadi pertanyaan liar di benak publik. Ada apa dengan Wali Kota? Apa dapat setoran dari bisnis miras dan lendir Gang Royal?,” ujar Jamal.

Sebelumnya, desakan penutupan lokalisasi Gang Royal juga sudah dikemukakan oleh Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Rani Maulani.

Kasus TPPO di Gang Royal bukanlah yang pertama kalinya terjadi, kepolisian yang dibantu oleh beberapa pihak terkait pun telah beberapa kali berhasil mengungkapnya.

“Nah, tinggal kemauan dari Wali Kota Jakarta Utara, apakah akan terus melestarikan Gang Royal atau membubarkannya,” tegas Ratna. **

Editor : Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Halal Bihalal, Gus Imin Sowan Kiai Sepuh di Tapal Kuda Jatim

    Halal Bihalal, Gus Imin Sowan Kiai Sepuh di Tapal Kuda Jatim

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 158
    • 0Komentar

    BANYUWANGI – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar silaturahim dalam rangka Halal Bihalal ke sejumlah kiai sepuh di Banyuwangi, Situbondo dan Jember atau disebut juga wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kegiatan safari ini digelar pada Sabtu, 26 April 2025. Gus Imin, sapaan akrabnya, mengawali safari dengan silaturahim ke Pondok Pesantren (Ponpes) […]

  • Baleg DPR Berharap, RUU Kawasan Industri dan Perindustrian dapat Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional

    Baleg DPR Berharap, RUU Kawasan Industri dan Perindustrian dapat Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi RUU Kawasan Industri masuk dalam kategori RUU yang diprioritaskan dan menjadi insiatif DPR untuk selesai tahun 2025 bersama dengan RUU lainnya seperti RUU Kadin Indonesia, Perampasan Aset dan RUU Perindustrian. Khusus RUU Kawasan Industri dan RUU Perindustrian Firman berharap RUU ini dapat meningkatkan daya saing industri […]

  • Wamendagri Ribka Pastikan Enam Provinsi di Papua Alokasikan Dana untuk Tangani Kasus Malaria

    Wamendagri Ribka Pastikan Enam Provinsi di Papua Alokasikan Dana untuk Tangani Kasus Malaria

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Badung,msinews.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pihaknya terus memastikan enam provinsi di wilayah Papua mengalokasikan anggaran untuk program eliminasi malaria dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini ditegaskan Ribka dalam acara Opening 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination. Kegiatan ini berlangsung di Graha Paruman 1+2+3 Hilton Bali […]

  • Legislator Maluku : Ini Negara Apa? Hak Masyarakat Adat Dihabisi oleh Tambang Ilegal

    Legislator Maluku : Ini Negara Apa? Hak Masyarakat Adat Dihabisi oleh Tambang Ilegal

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 141
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti dugaan masih beroperasinya perusahaan tambang tanpa izin dan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Legislator asal Desa Negeri Lima, Kabupaten Maluku Tengah ini, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat yang dijamin konstitusi. Aluni Universitas Patiura,Ambon,Maluku ini juga mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga […]

  • Visi, Misi, dan Orientasi E-RA Jika Warga Sumsel Memilih ESP sebagai Gubernur dan RA sebagai Wakil Gubernur

    Visi, Misi, dan Orientasi E-RA Jika Warga Sumsel Memilih ESP sebagai Gubernur dan RA sebagai Wakil Gubernur

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – KPU Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) telah menetapkan pemetaan 13.055 TPS hasil sinkronisasi dalam pelaksanakan Pemilihan tahun 2024 di Sumsel. berkurang hampir separuh dari TPS Pemilu 2024 yang berjumlah 25.985. Perbedaan itu dikarenakan jumlah maksimal pemilih per TPS pada Pemilu 2024 berjumlah 300 pemilih, sedangkan jumlah pemilih per TPS pada Pemilihan adalah 800 […]

  • Erick Thohir Apresiasi Gibran Soal SGIE, Bukan Tofik Sembarangan

    Erick Thohir Apresiasi Gibran Soal SGIE, Bukan Tofik Sembarangan

    • calendar_month Senin, 25 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick Thohir, mengungkapkan apresiasinya terhadap Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming, yang mengangkat isu State of The Global Islamic Economy (SGIE) dalam debat Pilpres kedua pada 22 Desember lalu. “Saya mengapresiasi Mas Gibran yang sudah mengangkat isu SGIE. […]

expand_less