Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

Kasus Gang Royal, DPRD DKI Desak Pj. Heru Budi Evaluasi Walkot Jakarta Utara, Ali Maulana

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
  • visibility 62
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Infomsi.org-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengevaluasi Wali Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim.

Pasalnya, respon dari pihak Pemkot Jakarta Utara atas aspirasi masyarakat sangat lambat.

Pj.Gubernur DKI Jakarta,Heru Budi (Istimewa)

Oleh karena itu, masyarakat Jakarta Utara mendesak Pj.Heru Budi Hartono segera megevaluasi kinerja Wali Kota Jakarta Utara terkait kasus lokalisasi Gang Royal yang belakangan ini ramai disorot publik.

Sebagaimana diketahui, Gang Royal yang terletak di RT 02 / RW 13 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara itu sudah menjelma menjadi lokalisasi dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Suasana di Gang Royal,Penjaringan Jakarta Utara (istimewa)

Masyarakat menilai, keberadaan lokalisasi tersebut sudah sangat meresahkan warga sekitar.

“Pj harus segera evaluasi Ali Maulana sebagai Wali Kota Jakut, jika tidak mampu menutup lokalisasi Gang Royal, baiknya diganti saja. Semuanya pasti sepakat bahwa sarang maksiat harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Jamaludin, Sabtu (9/9/2023).

Ia menambahkan, sikap diam Pemkot Jakut terhadap kemungkaran berarti sama dengan setuju dengan kemungkaran yang terjadi di wilayah itu.

Jamaludin, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta (Istimewa)

“Nah, kalau Wali Kota diam dan tidak segera menutup lokalisasi itu? Nanti akan menjadi pertanyaan liar di benak publik. Ada apa dengan Wali Kota? Apa dapat setoran dari bisnis miras dan lendir Gang Royal?,” ujar Jamal.

Sebelumnya, desakan penutupan lokalisasi Gang Royal juga sudah dikemukakan oleh Deputi Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Rani Maulani.

Kasus TPPO di Gang Royal bukanlah yang pertama kalinya terjadi, kepolisian yang dibantu oleh beberapa pihak terkait pun telah beberapa kali berhasil mengungkapnya.

“Nah, tinggal kemauan dari Wali Kota Jakarta Utara, apakah akan terus melestarikan Gang Royal atau membubarkannya,” tegas Ratna. **

Editor : Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wacana Papua Timur Jadi Green Energi, Pemuda Tokoh Utama

    Wacana Papua Timur Jadi Green Energi, Pemuda Tokoh Utama

    • calendar_month Jumat, 10 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Staf Khusus Bupati Kabupaten (Kab) Pegunungan Bintang (Pegubin) Gabriel Goa menyampaikan wacana pembentukan Papua Timur sebagai langkah strategis, energi yang berkelanjutan. Ia menyebut pemuda Pegubibn menjadi tokoh utama dalam mengujudkan visi Bupati Speiyan Bidana untuk menjadikan Provinsi Papua Timur. Gabriel mengatakan, pegunungan Bintang (Pegubin) yang meliputi daerah otonomi baru, memiliki potensi besar […]

  • Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

    Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI ) tengah menggarap sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dan tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat kriteria penerima bansos, dengan prioritas utama diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). “BPS akan menjadi […]

  • Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

    Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

    • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengakui DPR melakukan pembahasan revisi UU Pilkada untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Hanya saja, Firman membantah revisi UU Pilkada untuk menganulir putusan MK. “Kalau keputusan MK kan final and binding, kalau final and binding artinya keputusan itu tidak boleh dianulir oleh undang-undang,” […]

  • Survei Elektabilitas

    Survei Elektabilitas Prabowo Unggul, Anies dan Ganjar Bersaing Ketat, Berikut Hasilnya:

    • calendar_month Senin, 22 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 67
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com –  Sejumlah lembaga survei merilis hasil elektabilitas calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) peserta Pilpres 2024 pada bulan Januari. Peserta yang menjadi fokus survei meliputi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Menariknya, hasil survei menunjukkan dominasi Prabowo-Gibran yang unggul di semua lembaga. Namun, posisi kedua menjadi sorotan dengan […]

  • Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda

    Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 40
    • 0Komentar

      Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah. SE bernomor 800.1.5/3349/SJ tersebut memuat sejumlah ketentuan, termasuk mengenai penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemerintah Daerah (Pemda). Adapun ASN Pemda dapat melaksanakan tugas kedinasan melalui kombinasi work from […]

  • Jelang Pilkada, Ribuan Kader dan Simpatisan PDIP di Sumabng Pamitan

    Jelang Pilkada, Ribuan Kader dan Simpatisan PDIP di Sumabng Pamitan

    • calendar_month Sabtu, 3 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 68
    • 0Komentar

    Subang,msinews.com – Menjelang Pilkada 2024,ribuan simpatisan dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Subang, Jawa Barat dikabarkan ramai-ramai menyatakan pamit dari partai politik  berlambang kepala banteng besutan Megawati Soekarnoputri itu. Adapun aksi pamitan tersebut diunggah dalam sebuah video you tube yang beredar di grup whtas app dan tiktok. Video tersebut memperlihatkan mantan Sekretaris DPC PDIP […]

expand_less