Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

Legislator: Putusan MK Bersifat Final dan Binding, Tak Boleh Dianulir Undang-Undang

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 23 Agt 2024
  • visibility 201
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengakui DPR melakukan pembahasan revisi UU Pilkada untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Hanya saja, Firman membantah revisi UU Pilkada untuk menganulir putusan MK.

“Kalau keputusan MK kan final and binding, kalau final and binding artinya keputusan itu tidak boleh dianulir oleh undang-undang,” ujar Firman, Jumat (23/8/2024).

Firman mengatakan, DPR harus segera merespons putusan MK tersebut karena mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dalam UU Pilkada.

“Kan itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu yang dibahas kemungkinan Pasal 7 dan Pasal 40 UU Pilkada, menyesuaikan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dan kemungkinan akan mempertegas apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, karena ini kan mendadak sekali,” jelas Firman.

DPR, kata Firman, sebenarnya mempertanyakan alasan MK menambahkan norma baru dalam UU Pilkada. Seharusnya, MK hanya berwenang menerima maupun menolak gugatan.

“Memang kami juga sedikit bertanya-tanya, karena sebetulnya MK hanya menerima atau menolak gugatan bertentangan dengan konstitusi atau tidak, kan begitu sebetulnya. Namun, MK membuat norma baru, maka itu yang mungkin menjadi perdebatan,” pungkas Firman.

Rapat pembahasan revisi UU Pilkada digelar pukul 10.00 WIB antara Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (RUU Pilkada).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi VIII : Revisi UU Haji Akan Fokus pada Asrama, Petugas, dan Investasi di Arab Saudi

    Komisi VIII : Revisi UU Haji Akan Fokus pada Asrama, Petugas, dan Investasi di Arab Saudi

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ri ,Abdul Wachid mengatakan bahwa, Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi fokus Komisi VIII DPR RI. Dijelaskan, revisi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari asrama haji, petugas haji, hingga investasi dana haji di Arab Saudi. “Perubahan inilah yang sekaligus yang […]

  • Di Kalbar, BMKG Gunakan Sistim OMC untuk Redakan Karhutla 

    Di Kalbar, BMKG Gunakan Sistim OMC untuk Redakan Karhutla 

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 161
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengoptimalkan dukungan analisis cuaca dan pemantauan dinamika atmosfer untuk menyukseskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Barat. Adapun, langkah pencegahan berbasis teknologi tersebut terbukti memicu hujan yang membasahi lahan gambut serta memadamkan titik api di sejumlah titik rawan. […]

  • Klarifikasi Sri Mulyani

    Klarifikasi Sri Mulyani Terkait Hoaks Poster, Ini Pernyataannya:

    • calendar_month Sabtu, 6 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 299
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Beredar luas di media sosial sebuah poster kontroversial yang menampilkan pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani. Poster tersebut menampilkan klaim bahwa Indonesia mengalami kemiskinan yang disertai gambar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di latar belakangnya. Namun, klarifikasi dari Kementerian Keuangan membantah kebenaran klaim tersebut. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan […]

  • Problem Digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan

    Problem Digitalisasi di Indonesia dan Politik Pencitraan

    • calendar_month Rabu, 5 Apr 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 261
    • 0Komentar

    Penulis: Fren Lutrun Saya beberapa kali mengikuti riak-riak politik dari beberapa ormas di Jakarta yang mengatasnamakan rakyat demi tujuan politik mereka. Sepintas situasi itu saya lihat masih belum terlepas dari cengkraman elit-elit lama yang bergaya paham politik di era milenial dan mempertontonkan kehidupan kita seperti berada di 15 tahun lalu. Lagi-lagi momentum politik ini dipakai […]

  • Menaker: Sertifikasi Kompetensi Perlu Diakui Industri hingga Level Internasional

    Menaker: Sertifikasi Kompetensi Perlu Diakui Industri hingga Level Internasional

    • calendar_month Minggu, 30 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 146
    • 0Komentar

    BANDUNG,MSINEWS.COM — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi yang tidak sekadar menjadi bukti pelatihan, tetapi juga diakui industri hingga level internasional. Menurutnya, sertifikasi harus mencerminkan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. “Jangan sampai kita hanya memiliki sertifikasi, tetapi sertifikasi itu tidak diakui oleh industri. Karena itu, kompetensi dan sertifikasinya harus mendapatkan _recognition_, bahkan […]

  • Prabowo Dorong Food Estate Sebagai Strategi pada Dialog Kadin

    Prabowo Dorong Food Estate Sebagai Strategi pada Dialog Kadin

    • calendar_month Jumat, 12 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya terhadap pembangunan food estate sebagai strategi utama untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Pernyataan Prabowo dorong food estate disampaikan dalam acara dialog capres bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat. Baca juga : Tingkat Kepuasan Publik atas Kinerja […]

expand_less