Wamendagri Bima: Kepala Desa Harus Punya Visi, Keberpihakan, dan Prioritas yang Jelas

PALEMBANG – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa seorang kepala desa harus memiliki visi, keberpihakan, dan prioritas yang jelas dalam menjalankan kepemimpinan. Ketiga hal tersebut menjadi landasan bagi pemimpin untuk menentukan arah pembangunan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Bima saat membuka kegiatan Kepala Desa Masuk Kampus (KDMK) Angkatan III di Graha Sriwijaya, Universitas Sriwijaya (Unsri), Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (4/11/2026).

Bima menjelaskan, visi memberikan arah kepemimpinan, sedangkan keberpihakan menentukan nilai dan kepentingan yang diperjuangkan. Adapun prioritas diperlukan untuk menentukan program yang harus didahulukan karena tidak semua cita-cita dapat diwujudkan secara bersamaan.

“Harus dipilih [prioritasnya], mimpinya 20 [program], enggak mungkin 20 itu [dijalankan semua], Pak. Sepuluh [program berhasil] aja udah bagus, lima top kalau semuanya jalan. Vision, ideology, and priorities, nah, di sini Bapak-Ibu,” katanya.

Lebih lanjut, Bima mendorong para kepala desa untuk keluar dari kejumudan dan jebakan birokrasi dengan lebih mengutamakan substansi daripada seremoni. Menurutnya, kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan mereka, bukan semata-mata ditampilkan dalam berbagai kegiatan formal.

“Negara itu hadir di loket-loket Dukcapil. Negara hadir di Posyandu-Posyandu. Ketika petugas bilang, ‘Terima kasih Bapak-Ibu sudah mengantri, berkasnya sudah lengkap,’ itu negara hadir. Negara hadir ketika petugas di enam Standar Pelayanan Minimal Posyandu itu melayani dengan senyum, itu negara hadir,” terangnya.

Untuk menggambarkan pentingnya kepemimpinan yang berdampak langsung bagi masyarakat, Bima mencontohkan dua sosok pemimpin di tingkat lokal. Pertama, Taufiq Supriadi Yusuf, Ketua RT 08/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ia melakukan berbagai inovasi untuk membangun lingkungannya, antara lain penghijauan gang, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan sistem peringatan melalui pengeras suara, serta penerapan laporan keuangan yang transparan.

Contoh berikutnya adalah Ari Anggara, Perbekel (sebutan kepala desa di Bali) Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Setelah menerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), ia memilih kembali ke daerah dan mencalonkan diri sebagai kepala desa hingga akhirnya terpilih. Saat mulai menjabat, ia menghadapi kondisi kas desa yang defisit. Namun, kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mengembangkan potensi desa, antara lain dengan mengupayakan dukungan pemerintah kabupaten bagi kegiatan seni, memberikan kursus menari dan memahat bagi anak-anak, serta mengembangkan kunjungan wisata dengan melibatkan masyarakat setempat.

“Pesan dari dua [contoh] ini adalah, leadership is everything, Pak. Kepemimpinan itu menentukan, Pak. Siapa pemimpinnya, apa yang dilakukan, maka itulah yang dirasakan oleh warga,” ujarnya.

Selain kepemimpinan, Bima menilai kemampuan membaca dan menganalisis data menjadi aspek penting yang perlu diperkuat oleh kepala desa. Ia berharap melalui kegiatan KDMK, Rektor Unsri beserta jajaran akademisi dapat membekali para kepala desa dengan kemampuan tersebut. Dengan demikian, kepala desa dapat memahami kondisi wilayahnya secara lebih komprehensif dan merumuskan program berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Pak RT yang hebat tadi, itu jago membaca data-datanya, Pak. Dia petakan tingkat ekonomi warga, kemampuan seperti apa. Dia petakan kebutuhannya apa, akhirnya dibuat programnya,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri Bernhard E. Rondonuwu menyampaikan bahwa program KDMK dirancang sebagai wahana pembelajaran bagi para kepala desa untuk memperoleh perspektif baru mengenai tata kelola pemerintahan desa. Materi pembelajaran mencakup transformasi digital, kepemimpinan publik, inovasi pelayanan, penggalian potensi desa, penguatan ekonomi desa, serta berbagai isu pembangunan berbasis data.

“Melalui program ini, kepala desa tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga mendapatkan kesempatan membangun jejaring kemitraan dengan perguruan tinggi, praktisi, dan sesama kepala desa dari berbagai daerah,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Rektor Unsri Taufiq Marwa, para wakil rektor dan dekan Unsri, serta 255 kepala desa terpilih dari Provinsi Sumatera Selatan.**