Menurut Sri Mulyani, realisasi APBN 2023 mengalami defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target.
Klarifikasi Sri Mulyani Terkait Hoaks Poster, Ini Pernyataannya:
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Sabtu, 6 Jan 2024
- visibility 60
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta, MSINews.com – Beredar luas di media sosial sebuah poster kontroversial yang menampilkan pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Poster tersebut menampilkan klaim bahwa Indonesia mengalami kemiskinan yang disertai gambar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di latar belakangnya.
Namun, klarifikasi dari Kementerian Keuangan membantah kebenaran klaim tersebut.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media terkait hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (2/1/2024).
Baca juga : 125 Jenderal Dukung Anies-Muhaimin, Menyongsong Debat Ketiga
Unggahan poster yang menarasikan Sri Mulyani sebut biaya negara habis untuk membiayai kampanye Prabowo-Gibran . Faktanya, Staf Khusus Kemenkeu, Yustinus Prastowo menjelaskan diakun media sosialnya poin-poin dalam poster tersebut merupakan hoaks. (X)
Dalam poster tersebut, disebutkan bahwa Jokowi menjual anggaran sebesar Rp63,8 triliun, menyebabkan dana pegawai pemda nihil, tiga perusahaan akan dijual, pabrik kertas leces dijual murah demi dana kampanye, tujuh BUMN pailit, hingga Sri Mulyani mengundurkan diri karena kecewa.
Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, menegaskan melalui akun media sosialnya bahwa poin-poin dalam poster tersebut adalah hoaks.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Terkait dengan peningkatan anggaran alutsista sebesar Rp63,8 triliun, Menkeu menyatakan bahwa hal tersebut adalah langkah yang wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik luar negeri. Tidak ada pernyataan kekecewaan yang disampaikan oleh Sri Mulyani terkait hal ini.
Pernyataan mengenai pembubaran tujuh BUMN juga dibantah oleh Menkeu. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah hasil dari Wamen BUMN, Kartika Wirjoatmojo, yang mengungkapkan pembubaran ketujuh BUMN karena dinilai tidak lagi mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara.
Meskipun beredar rumor tentang pengunduran diri Sri Mulyani, hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi dari Menteri Keuangan tersebut yang mengkonfirmasi hal tersebut.
Dengan demikian, poster yang menyebutkan bahwa biaya negara digunakan untuk membiayai kampanye Prabowo-Gibran juga diklarifikasi sebagai hoaks. Tidak ada informasi atau pernyataan dari Menkeu Sri Mulyani terkait hal tersebut.
Sebagai penutup, Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu mencari sumber informasi yang sah dan terverifikasi sebelum menyebarkan atau mempercayainya.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar