Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Transaksi Keuangan Digital, Wapres: Ada Pemangku Kepentingan

Transaksi Keuangan Digital, Wapres: Ada Pemangku Kepentingan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
  • visibility 292
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ma'ruf Amin mengatakan Transaksi keuangan

Jakarta, MSINews.com – Transaksi keuangan daerah berbasis digital menjadi upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya tersebut adanya transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan publik.

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan upaya berkontribusi positif pada percepatan, bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah dan para pemangku kepentingan terkait agar terus memperkuat kebijakan digitalisasi transaksi keuangan di daerah.

“Perlu adanya langkah-langkah yang strategis, agar sinergi, kolaborasi semua pemangku kepentingan menjadi langkah esensial. Ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas penggunaan teknologi digital di berbagai daerah,” kata Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), Selasa (03/10/2023).

Baca Juga : 4 Bos Pengusaha Media Terjun Dunia Politik, Siapa Paling Tajir?

“Kedua, pemerintah daerah agar segera menetapkan regulasi pasca penetapan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maupun dalam rangka penguatan kebijakan P2DD,” sebutnya.

Lebih lanjut Ma’ruf Amin menjelaskan penerbitan Perda terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan Perkada. Ia menyebut Kartu Kredit Indonesia, dapat mendukung peningkatan kualitas belanja daerah.

“Menteri Dalam Negeri agar membantu pemda dalam penyusunan regulasi dan pedoman, termasuk dalam pedoman APBD rutin,” jelasnya

Ma’ruf Amin menginstruksikan para kepala daerah untuk terus berinovasi dalam upaya meningkatkan kontribusi Retribusi Daerah. Ia
mendukung kementerian dan lembaga terkait, termasuk anggota Satgas P2DD, dapat aktif mendorong inovasi sistem retribusi daerah.

“Keempat, perkuat infrastruktur untuk perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ujarnya.

Ma’ruf berharap, seluruh pemerintan daerah dapat memanfaatkan Proyek Strategis Nasional Satelit SATRIA-1. Dia menilai baru-baru ini diluncurkan untuk mendukung penyediaan layanan jaringan di wilayahnya masing-masing.

“Menteri Dalam Negeri agar melibatkan secara aktif para pihak, termasuk lewat forum koordinasi P2DD dalam mengawal desain, penguatan, dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh tahun 2024,” paparnya.

Baca Juga : Tiga Sengketa Tanah Mencuat, Dirjen Adwil Bocorakan Penyebabnya 

Lebih dalam Ma’ruf Amin mengingatkan perlunya pemberian insentif fiskal tambahan bagi pemerintah. Lagi-lagi dia mendorong elektronifikasi transaksi daerah dan kebijakan P2DD.

“Menteri Keuangan perlu mempertimbangkan untuk merealisasikan tambahan insentif fiskal untuk pemda yang dinilai berhasil dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemda dan Kebijakan P2DD mulai tahun 2024,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa untuk mendukung digitalisasi keuangan daerah. Menkeu bersama Kemendagri telah membentuk Bagan Akun Standar (BAS).

“Digitalisasi kalau semua kabupaten, kota, dan provinsi punya sendiri-sendiri coding-nya, maka tidak akan ada dampak secara nasional,” kata Sri Mulyani

Oleh karena itu, ia meminta setiap daerah untuk mensinkronkan coding digitalisasi transaksi dan kegiatan keuangannya melalui BAS agar berdampak lebih luas.

“Sinergi BAS yang sekarang ini dan terus akan dibangun bersama-sama dengan Kemendagri, Kemenkeu, dan seluruh pemerintah daerah menjadi sangat penting sebagai syarat untuk bisa meningkatkan digitalisasi secara meaningful,” ungkapnya.

Selain itu, Sri Mulyani menuturkan sinergi BAS dengan sistem keuangan daerah juga diperlukan meningkatkan efektivitas intervensi fiskal. Ia menilai seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara, dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan.

“Adanya BAS akan makin mampu untuk melakukan tracing, monitoring, dan sinergi kebijakan fiskal daerah dan nasional, melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dalam hal ini dikelola oleh Kemenkeu dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kemendagri,” pungkasnya.

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ancam Kebebasan Pres, Komisi I : Teror Kepala Babi ke Tempo Harus Diusut Tuntas

    Ancam Kebebasan Pres, Komisi I : Teror Kepala Babi ke Tempo Harus Diusut Tuntas

    • calendar_month Selasa, 25 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM (Jakarta)- Teror kepala babi dan bangkai tikus ke Redaksi Tempo dikecam banyak kalangan. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syamsu Rizal menilai aksi tersebut merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pres di tanah air. “Teror kepada redaksi Tempo ini mengancam kemerdekaan pers. Padahal perlindungan atas praktik kerja pers harus mendapat […]

  • MK Panggil 4 Menteri

    MK Panggil 4 Menteri Jadi Saksi Sidang PHPU, ‘Tak Perlu Izin ke Jokowi’

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk memanggil empat menteri penting dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Keempat menteri yang akan dimintai keterangan oleh MK adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Menyikapi pemanggilan tersebut, Stafsus […]

  • Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    Mendagri Pastikan Negara Hadir Bangun Hunian Tetap bagi Warga Terdampak Bencana di Sibolga

    • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 381
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran negara dalam membantu masyarakat terdampak bencana di Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), melalui pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan dan pemulihan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. “Saya dengan Pak Ara Sirait, […]

  • KPK Gandeng PPATK Bongkar Kasus Aliran Dana Pembagian Fee Korupsi Kouta Haji

    KPK Gandeng PPATK Bongkar Kasus Aliran Dana Pembagian Fee Korupsi Kouta Haji

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Perkembangan mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji pada tahun 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan main-main mengusut aliran dana dalam perkara tersebut, di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) iperiode kepimpinan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. Dalam perkara kasus korupsi kouta haji ini, KPK akan bersinergi dengan Pusat Pelaporan Analis Keuangan (PPATK) untuk menelusuri […]

  • Komisi IX DPR Dukung Menkes Beri Label ‘Color Guide’di Kemasan Minuman

    Komisi IX DPR Dukung Menkes Beri Label ‘Color Guide’di Kemasan Minuman

    • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihakny berencana memberi label dengan warna atau color guide terkait kandungan gula di kemasan minuman. Hal ini bertujuan menekan tingkat konsumsi gula di masyarakat Indonesia yang tinggi. Merespon hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mendukung penuh kebijakan Menkes soal pemberian color guide di kemasan minuman. “Pemberian […]

  • Pemilu Mendekat

    Survei Kompas Partai PSI, Berpotensi Tak Lolos ke DPR RI

    • calendar_month Selasa, 12 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Survei terbaru Litbang Kompas yang dilakukan pada November-Desember 2023 mengindikasikan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersama 8 lainnya berisiko tidak mencapai ambang batas 4 persen pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Menurut survei tersebut, tingkat keterpilihan PSI mencapai 2,6 persen pada Desember 2023, dengan kenaikan 1,8 persen dalam empat bulan. Meski mengalami peningkatan elektabilitas, […]

expand_less