Menteri PKP Siapkan Rusun Subsidi Meikarta untuk Pekerja MBR di Cikarang

Msinews.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan, salah satunya di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Maruarar Sirait sapaan akrabnya  Ara menyampaikan rencana awal pembangunan rusun subsidi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

“Kami sudah laporkan rencana awal ini ke Pak Presiden dan Pak Satgas. Kementerian PKP terus memastikan penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan melalui pembangunan rusun subsidi,” ujar Ara saat meninjau dua titik lokasi lahan rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta, Sabtu (17/1/2026).

Dalam kunjungannya, Ara meninjau dua lokasi rencana pembangunan rusun subsidi yang berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Total luas lahan yang disiapkan mencapai sekitar 20 hektare, masing-masing 10 hektare.

“Kalau dilihat kedua lokasi ini strategis, dekat kawasan industri dan akses tol. Cocok untuk MBR yang bekerja di sekitar Cikarang,” kata Ara.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, pemerintah tidak hanya membangun rusun yang layak huni, tetapi juga menyiapkan lingkungan pendukung bagi para penghuni.

“Kami pastikan akses sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau tersedia dengan baik,” ucapnya.

Selain itu, Kementerian PKP akan menyiapkan skema pembiayaan, memastikan legalitas lahan, serta menyesuaikan desain bangunan agar pembangunan rusun subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden.

“Saya ingin rusun subsidi ini menjadi contoh yang baik bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan fasilitas yang layak. Kita berusaha mencari terobosan-terobosan,” tegas Ara.

Ia memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan sesuai aturan dan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan status lahan yang digunakan bukan merupakan lahan sawah.

“Kalau sawah tentu tidak boleh digunakan. Itu sudah pasti,” ucapnya.

Sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak, Ara menyebutkan akan melanjutkan survei ke beberapa lokasi lain bersama pengembang berbeda pada pekan depan.

“Kita akan terus bergerak cepat agar tahun ini ada terobosan yang nyata dan bermanfaat bagi rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati telah meninjau kesiapan lahan yang disiapkan Lippo Group untuk pembangunan rusun subsidi dan melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada Menteri PKP.

Sebagai tindak lanjut, Maruarar Sirait dijadwalkan bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate pada pekan depan untuk melakukan verifikasi lanjutan proyek rusun subsidi tersebut.

Sri Haryati mengatakan, pembangunan rumah subsidi tapak sudah tidak memungkinkan di kota-kota besar akibat keterbatasan lahan.

“Di kota besar hampir tidak ada lagi rumah subsidi tapak. Solusinya adalah hunian vertikal seperti rusun,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas, tren urbanisasi di Indonesia terus meningkat. Pada 2045, sekitar 73 persen penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di kawasan perkotaan, bahkan data terbaru menunjukkan angkanya telah mencapai 82 persen.

“Penduduk makin terpusat di kota. Negara harus siap dengan hunian vertikal agar rakyat tetap punya tempat tinggal layak,” pungkasnya.*