Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Beban Biaya Rp713 Miliar Penerbangan Haji Disorot DPR

Beban Biaya Rp713 Miliar Penerbangan Haji Disorot DPR

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
  • visibility 477
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM-Anggota Komisi VIII DPR RI,Hj. Mahdalena mempertanya kan beban tambahan sebesar Rp713 miliar akibat kenaikan biaya penerbang an dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah RI membuka perjanjian atau kontrak dengan pihak penerbangan untuk memastikan dasar pembebanan biaya tersebut.

Mahdalena menyebut, nilai tambahan biaya tersebut bukan jumlah yang kecil sehingga perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama terkait kesepakatan harga yang telah dibuat sebelum penyelenggaraan ibadah haji.

“Agak tidak rasional menurut saya kalau hari ini kita dibebankan untuk membayar Rp713 miliar. Ini bukan Rp71 juta, tetapi Rp713 miliar. Ini hampir dananya Rp1 triliun,” kata Mahdalena dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Wakil rakyat dari Fraksi PKB itu menegaskan bahwa, Komisi VIII perlu mengetahui secara rinci isi perjanjian antara Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak penerbangan, termasuk ketentuan mengenai perubahan harga.

Menurutnya, bahwa hal tersebut diperlukan untuk memastikan kenaikan biaya memiliki dasar yang jelas dan tidak serta-merta dibebankan kepada negara.

“Saya ingin melihat dan kita juga di Komisi VIII harus membaca apa sebenarnya isi perjanjian. Kok bisa secara sepihak ketika ada kenaikan harga avtur, pihak penerbangan baik itu Saudi Airlines dan Garuda Airlines seenaknya saja menaikkan harga,” ujarnya.

Lanjut Mahdalena, apabila sejak awal telah terdapat kesepakatan harga dalam nota kesepahaman (MoU) atau kontrak, setiap perubahan harga seharusnya memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.

“Ketika Kementerian Haji membuat MoU dengan penerbangan, tentu ada deal-deal di sana, ada harga yang ditetapkan. Kalau dalam perjalanan ada kenaikan harga, harusnya tidak terbebani,” katanya.

Tak hanya itu, Mahdalena  juga mempertanyakan mekanisme yang berlaku apabila pada tahun berikutnya harga bahan bakar penerbangan mengalami penurunan.

Sehingga, menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kemungkinan pengembalian kelebihan biaya yang sebelumnya dibebankan kepada negara.

“Kalau misalnya tahun depan harga avturnya turun, apa iya mereka akan kembalikan dana ini ke kas negara?” ujar Mahdalena.

Ia juga menyoroti anggaran perlengkapan jemaah haji yang disebut mencapai hampir Rp6 miliar. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan rincian harga setiap barang, termasuk koper dan tas ransel.

“Bukan semata-mata kita ini ingin kepoin secara satu per satu, tetapi penting agar dalam rangka peningkatan kualitas barang-barang yang akan diterima oleh jemaah haji kita,” ungkapnya.

Untuk itu, Mahdalena mengingatkan, kualitas perlengkapan jemaah perlu menjadi perhatian karena sebelumnya terdapat keluhan mengenai koper yang rusak sebelum digunakan serta tas ransel yang harus diperbaiki berulang kali.

“Jangan sampai kejadian seperti kemarin, kopernya belum dipakai, kopernya sudah pecah. Tas ranselnya belum sampai di Makkah-Madinah, jemaah itu harus dijahit berkali-kali agar hasilnya bisa kuat,” tegasnya mengingatkan.

Oleh karena itu,ia meminta rincian harga dan spesifikasi perlengkapan tersebut disampaikan kepada Komisi VIII sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan haji sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.

Oleh sebab itu, Mahdalena meminta penjelasan mengenai penggunaan nilai manfaat dana haji untuk operasional penyelenggaraan haji. Ia menyoroti alokasi nilai manfaat untuk pelayanan jemaah haji sebesar Rp6,5 triliun dengan realisasi Rp6,4 triliun, serta alokasi operasional haji sekitar Rp97 miliar dengan realisasi Rp57 miliar.

“Saya heran, kenapa kok nilai manfaat ini kan harusnya khusus untuk jemaah haji, bukan untuk operasional haji. Kalau ini diambil dari nilai manfaat untuk operasional haji, berarti double dong,” tegasnya.

Biaya operasional haji sejatinya telah dialokasikan melalui APBN sehingga perlu ada kejelasan apabila terdapat penggunaan nilai manfaat untuk kebutuhan serupa.

“Operasional haji setahu saya itu diambil dari APBN. Kalau diambil lagi dari nilai manfaat, ini bukannya double?”tutup legislator dari daerajmh pemikihan Nusa Tenggara Barat I (NTB I) yang meliputi Pulau Sumbawa (Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima) itu.

Editor : tim redaksi/dsl.

 

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wacana Menko PMK Naik Haji 1 Kali, Begini Tanggapan Komisi VIII DPR RI

    Wacana Menko PMK Naik Haji 1 Kali, Begini Tanggapan Komisi VIII DPR RI

    • calendar_month Sabtu, 26 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengeluarkan wacana untuk melarang orang naik haji lebih dari sekali. Muhadjir mengatakan, Indonesia perlu melakukan transformasi penyelenggaraan haji. Dia beranggapan agar tetap dapat menjaga kesehatan jemaah selama beribadah hingga kembali pulang ke rumah masing-masing. “Wacana ini perlu dibahas karena jemaah haji yang semakin menua […]

  • Faisal Basri Minta Jokowi Segera Membenahi Hilirisasi Nikel RI

    Faisal Basri Minta Jokowi Segera Membenahi Hilirisasi Nikel RI

    • calendar_month Senin, 28 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Jakarta, Pakar Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk segera membenahi hilirisasi nikel yang berada di RI. Ia mengungkapkan carut-marut hilirisasi nikel pada masa Jokowi. Dia menilai ada hal positif menambah hilirisasi yang datang dari smelter atau fasilitas pemurnian. Pasalnya rumusnya ada pada output-input dengan kata lain nickel pig iron (NPI), ferronickel, nickel […]

  • Komisi II Sebut, Masih ada Oknum “Ngutip Duit” Rp 40-50 Juta dari CPNS

    Komisi II Sebut, Masih ada Oknum “Ngutip Duit” Rp 40-50 Juta dari CPNS

    • calendar_month Kamis, 14 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti pelaksanaan proses seleksi CASN 2023 yang dinilainya banyak terjadi polemik. Doli blak-blakan menyebut pihaknya selalu menagih komitmen KemenPAN-RB dan BKN dalam menghadirkan proses seleksi CASN yang transparan dan profesional. ”Berkali-kali bapak-bapak dan ibu-ibu ber-statement, tidak akan ada percaloan, tidak akan ada perjokian, kongkalikong, dan kami percaya […]

  • E-RA Targetkan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai Proyek Strategis Sumse

    E-RA Targetkan Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sebagai Proyek Strategis Sumse

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Palembang, msiews.com – Pintu gerbang utama jalur laut ke Sumatra Selatan (Sumsel) telah ditopografikan terletak di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Titik koordinatnya telah diproyeksikan langsung  menghadap ke Selat Bangka, tak jauh dari muara Sungai Musi. Implementasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat (PTC) menjadi salah satu program strategis E-RA. Pengimplementasian program itu dapat mewujud nyata jika masyarakat […]

  • MAKI Heran, Harun Masiku Tak Tertangkap: Diduga Meninggal

    MAKI Heran, Harun Masiku Tak Tertangkap: Diduga Meninggal

    • calendar_month Selasa, 2 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan keheranannya terkait tidak tertangkapnya Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan keyakinannya bahwa Harun yang dianggap tidak kaya seharusnya tidak bisa bersembunyi lama. Baca juga : Gempa di Jepang, 1.315 WNI Tinggal Dikawasan Apa Yang Dilakukan RI? […]

  • DPR RI Pantau Ketat Persiapan Haji 2024

    DPR RI Pantau Ketat Persiapan Haji 2024

    • calendar_month Rabu, 12 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Madinah,msinews.com-Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan langkah-langkah yang diambil DPR RI dalam mempersiapkan pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Lodewijk menjelaskan bahwa tim pengawas DPR telah mengidentifikasi beberapa area kritis yang memerlukan kunjungan dan pengawasan langsung. “Sebenarnya tadi sudah rapat kita dari tim pengawas DPR tadi kita sepakati objek apa saja yang harus […]

expand_less