Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Mitra MSI » Warg Lapor Gubernur, Buntut Aparat Tak Jelas

Warg Lapor Gubernur, Buntut Aparat Tak Jelas

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
  • visibility 104
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Warga Lapor ke Gubernur

Ketua Rw.14 Iwan Pratama Susanto (sebelah kanan) saat mengikuti musyawarah wacana pagar akan dibongkar lokasinya di komplek Perumahan Taman Kencana, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Jakarta, Beberapa warga berencana akan lapor ke Plt. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, terkait wacana bongkar pagar penutup jalan warga di Verbenia II, RT01, RW14, Taman Kencana Tegal Alur.

Wacana lapor ke Gubernur buntut tidak ada kepastian dan kejelasan kapan pembokaran pagar itu dikerjakan. Pasalnya aparat kelurahan, RT, RW, hinga pengelola sudah musyawarah dan dapat kesepakatan.

Suhari warga komplek Taman Kencana,  menagapi bahwa wacana pembongkaran pagar itu sebelumnya sudah ada ketetapan usain jalur satu pintu berfungsi.

“Ya disepakati pembongkaran pagar penutup jalan itu dilakukan setelah berlakunya sistim satu pintu yakni penggunaan Auto gate,” kata Suhari pada awak media, Senin 18/9/2023.

Baca Juga : Soal Pintu Masuk Taman Kencana, RW14 Tegal Alur Kembali Berulah 

Suhari menilai kesepakatan itu sedikit rancu, dikarenakan kepastian pembongkaran pagar penutup jalan di Jln verbenia II masih tergantung ketua RW.

Tak pasti bokar pagar itu kapan Suhari bersama warga yang lainnya akan menyampaikan aspirasi dan harapan mereka ke Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono

“Mungkin kalau belum ada kejelasan kapan pembongkaran pagar, terpaksa saya akan membuat pengaduan lagi ke pak gubernur,” ujar Suhari Senin 18/9/2023.

Menurutnya aparat mulai dari Kelurahan, RT, RW hingga pengelola tidak serius meniyikapi persolan itu. Ia mengaku persoalan itu sudah dimediasi pihak Kecamatan dan kelurahan, namu belum membuahkan hasil.

“Karena saya lihat tidak ada ketegasan dari Lurah, maupun pengelola untuk pembongkaran pagar,” ujarnya

Oleh karena itu kata Suhari, memastikan secepatnya mengadu kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

“Kalau dalam tempo dua hari ini pagar belum dibuka/dibongkar maka akan saya buat pengaduan ke gubernur,” tangas Suhari.

Baca Juga : Ma’ruf  Amin Usulkan Dibangun Akademi, Hingga Tekan Tiga Hal Ini

Masih persoalan sama, mantan Rt.01 Yosafat Halim mengatakan bahwa RW. 014 Iwan Pratama Susanto, masih bersikukuh tetap ingin mempertahankan semua pagar pernah dia buat.

Halim mengungkapkan RW14 Iwan, tidak sepakat untuk bekerja sama atau join auto gate dengan pihak Rw. 012.

Dia menyebut RW.14 menghendaki kebijakan masing-masing wilayah atau masing-masing blok-blok hunian.

“Dia (Rw14 Iwan_red) merasa tidak mau ikut campur masalah auto gate, itu bagian yang menjadi urusan antara pengembang dengan Rw 012 info dari Sdr Subur Rt.01,” kata Halim melalui pesan tertulisnya.

Lebih lanjut Halim menyampaikan tentang dimulainya masa transisi pembelian kartu Tap pada, Senin 18-20/9/2023. Ia menjelaskan 3 hari warga masih diperkenankan keluar masuk check poin auto gate.

Sementara kendaraan tamu masih diminta meninggalkan identitas KTP ditukar dengan kartu tamu. Setelah 20/9/2023 maka kebijakan satu pintu akan diberlakukan secara normal.

“Dilain pihak nampaknya chek poin yang ada diwilayah Rw14 dan realisasi atas kesepakatan yang dibuat di kantor camat medio Mei 2023 lalu,” ujarnya

Terkait pembongkaran pagar setelah auto get satu pintu, Halim mengatakan bahwa belum ada kepastian jelas. Ia belum mengetahui pasti alasan kenapa pagan belum bisa dibongkar.

“Tentang pembongkaran pagar setelah auto get satu pintu berjalan nampaknya belum ada tanda tanda dibongkar dan masih seperti semula. Kendalanya kita tidak tau. Demikian info singkat yang dapat kami sampaikan, pungkasnya.

Menangapi persoalan pembongkaran pagar penutup jalan di Jln. Verbenia II, RT01, RW14, Komplek Taman Kencana Iwan Pratama Susanto selaku ketua RW14 lebih memilih bungkam.

Meski sudah dihungi melalui pesan WhatsApp, telpon selulernya RT. 14 Iwan mengatakan masih sibuk. Lagi-lagi Iwan menyebut tidak ada kepentingan bagi media atau wartawan mengetahui dan mencari informasi tersebut.

“Ya sapa ini? Maaf ya saya lagi nyetir. Kalau masalah pagar bukan urusan kalian juga ya. Saya lagi bawa mobil nati ada apa-apa,” kata Iwan dengan langsung matikan telepon tanpa ada hak jawab. (ror)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  •  Legislator Dorong Pemerintah,Gencarkan Program Penyuluhan Pernikahan

     Legislator Dorong Pemerintah,Gencarkan Program Penyuluhan Pernikahan

    • calendar_month Sabtu, 16 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.org– Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berakhir dengan suami membunuh istrinya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendorong Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina angkat bicara. Dia meminta pemerintah untuk menggencarkan program penyuluhan pernikahan guna meminimalisir kasus-kasus KDRT. “Kurangnya bimbingan konseling agama dan rumah tangga saat sebelum pernikahan dan sesudah pernikahan menjadi […]

  • Puan Dorong Pengelolaan Museum

    Puan Dorong Pengelolaan Museum

    • calendar_month Rabu, 23 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong  pengelolaan museum di Indonesia dimaksimalkan. Menurutnya museum adalah tempat untuk melestarikan sejarah. Pernyataan Puan merujuk pada banyaknya museum yang kurang terawat. “Bangsa yang maju memiliki data sejarah yang terkoleksi dan terarsip dengan baik, sehingga dapat dipelajari secara komprehensif untuk menjadi dasar kajian yang bisa dimanfaatkan untuk […]

  • PG-PAUD FKIP UMC Terbaik di Ciayumajakuning, Raih Predikat Akreditasi Unggul Oleh LAMDIK

    PG-PAUD FKIP UMC Terbaik di Ciayumajakuning, Raih Predikat Akreditasi Unggul Oleh LAMDIK

    • calendar_month Minggu, 19 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 69
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Program Studi Sarjana (S1) Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) berhasil meraih akreditasi “UNGGUL” yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Penetapan predikat akreditasi Unggul ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 566/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024. Dekan FKIP UMC, Dr. Dewi Nurdiyanti, M.Pd mengatakan kerja keras pada 26-27 April menjadi […]

  • Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    Pakar Hukum Dorong RUU KUHAP Melindungi Hak Asasi Manusia

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com -Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia  diharapkan dapat melindungi masyarakat yang berdampak. Hal itu disampaikan oleh Pakar hukum pidana Hery Firmansyah dalam sebuah diskusi publik di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen RI  dalam forum legislasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Komitmen DPR Menguatkan Hukum Pidana melalui […]

  • Masyarakat Laporkan Masalah Pembayaran

    Kemnaker Terima 1.187 Kasus Laporkan Masalah Pembayaran THR, dari Masyarakat.

    • calendar_month Minggu, 7 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima 1.187 kasus terkait masalah pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sejak tanggal 4 April hingga pukul 15.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Haiyani Rumondang, kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jakarta Minggu 7/4/2024. Menurut Haiyani, jumlah pengaduan yang tercatat tersebut […]

  • Puteri Komarudin : Pengelolaan Dana Desa Semakin Akuntabel

    Puteri Komarudin : Pengelolaan Dana Desa Semakin Akuntabel

    • calendar_month Selasa, 22 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org- Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Jumlah ini dialokasikan akan bertambah menjadi Rp80 triliun dalam RAPBN 2024. Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin pada acara Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, pada Jumat Jumat pekan lalu. Ia mengingatkan […]

expand_less