Malang, MSINews.com – Ditengah gejolak politik menjelang Pemilu 2024, sivitas akademika Universitas Brawijaya (UB) Malang mengeluarkan pernyataan tegas terkait ancaman terhadap demokrasi di Indonesia. Pada Selasa pagi (6/2/2024), ratusan sivitas akademika, termasuk dewan profesor, guru besar, dosen, dan mahasiswa, berkumpul di Gedung Rektorat UB untuk membacakan pernyataan sikap.
Sebelumnya, pembacaan pernyataan juga dilakukan di Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB. Menurut Prof. Sukir Maryanto, Sekretaris Dewan Profesor UB yang membacakan pernyataan sikap, Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi Pancasila.
Baca Juga : Hasto : Ganjar-Anies Tunjukkan Kemampuan Serupa Debat Kelima, ada Sesuatukah?
“Negara hukum memberikan perlindungan bagi yang benar dan hukuman bagi yang melanggar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum mencerminkan lemahnya etika, tata kelola, dan kepemimpinan. Gejolak politik menjelang Pemilu 2024 yang semakin meningkat, serta praktik penegakan hukum yang dipertanyakan, menjadi dasar seruan sivitas akademika UB untuk melakukan koreksi total.
Mereka menginginkan reformasi pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prof. Sukir juga menekankan pentingnya menjaga demokrasi dan nilai Pancasila sebagai landasan politik bangsa.
Universitas Brawijaya, sebagai lembaga yang komitmen pada nilai perjuangan, persatuan, dan etika luhur, mengimbau semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan dan berbudaya.
Baca juga : Kepolisian Cegah Aksi Tawuran Remaja di Jaktim, 20 Orang Diamankan
Gelombang Kritik Terhadap Kehilangan Etika Berdemokrasi. Sejumlah kampus di Malang juga turut mengecam kehilangan etika berdemokrasi dan penegakan hukum yang terus berlanjut.
Akademisi dari Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Negeri Malang (UM), serta lintas kampus seperti Universitas Widyagama, Universitas Merdeka, Universitas Kanjuruhan, dan Universitas Gajayana, bersuara dalam sikap kritikan mereka terhadap Presiden Joko Widodo.
Mereka menyatakan keprihatinan atas hilangnya etika moral dalam praktek demokrasi dan menyerukan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan Pancasila sebagai fondasi bangsa. Kritik ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat demokrasi dan mengingatkan pada pentingnya etika dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan sikap yang diangkat oleh sivitas akademika UB dan sejumlah kampus di Malang, sebagai bentuk keprihatinan terhadap keadaan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Semoga seruan ini menjadi panggilan untuk bersama-sama memperjuangkan demokrasi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa.
