Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kementerian ESDM: Program PPM Dongkrak Petani Kakau di Berau

Kementerian ESDM: Program PPM Dongkrak Petani Kakau di Berau

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Sabtu, 9 Des 2023
  • visibility 240
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Kementerian ESDM bagian Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik (KLIK), Agus Cahyono Adi menyampaikan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perlu sinergi kuat antara pemerintah dan pihak swasta.

Kementerian ESDM  mengharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu produsen kakao terbesar di dunia.

“Pemerintah dan swasta perlu bersinergi untuk meningkatkan produksi dan kualitas kakao Indonesia. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu produsen kakao terbesar di dunia,” kata Agus Cahyono di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Baca juga : Bonyamin Tanggapi Keputusan Dewas KPK Terkait Firli Bahuri

Agus Cahyono mengatakan, PPM tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kakao dengan tingkatan produksi yang melimpah.

Dalam upaya mengembangkan hal itu kata dia, perlu ada inovasi teknologi, dan mendukung keberlanjutan industri kakao di Indonesia dengan berkualitas.

“Salah satu inovasi PPM yang sukses memberikan dampak positif bagi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat adalah budidaya kakao oleh PT Berau Coal,” ujarnya.

Sementara, Social Enterprise Coordinator Berau Coal Yandi Rama Krisna mengakui
bahwa PT Berau Coal telah sukses melakukan pendampingan di Kampung Rantau Panjang, Kalimantan Timur. Pendampingan tersebut diantaranya memberikan pelatihan teknik budidaya dan pengolahan biji kakao untuk meningkatkan nilai jual.

“Program budidaya Kakao telah dimulai sejak 2010. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Yandi di kebun Kakao Kampung Rantau Panjang kemarin Kamis (7/12/2023).

Lanjut, Yandi mengatakan, program budidaya kakao melibatkan 184 petani di lahan seluas 600 hektar.

Meskipun menurutnya, Dinas Perkebunan mencatat penurunan lahan kebun kakao, PT Berau Coal bertekad mengembalikan petani dan mengembangkan kakao dengan pasaran yang belum terpenuhi sepenuhnya.

Dirinya menjelaskan selain pelatihan teknis, petani juga mendapatkan pendampingan pemasaran.

“Tugas kami agar petani bisa kembali dan mengembangkan kakao menjadi lebih besar,” terang Yandi.

Dalam upaya pemberdayaan, PT Berau Coal melibatkan warga binaan dalam mengkoordinasikan produk dan memasarkannya di Rumah Kemas Batiwakkal, dengan 55 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ikut serta.

Senuddin, mewakili petani binaan, menyampaikan, program pemberdayaan pengolahan kakao dari hulu ke hilir di PT Berau Coal. Ia mengakui PT. tersebut telah memberikan dampak positif dan  meningkatkan pengetahuan keterampilan petani, hingga pendapatan mereka.

“Program PPM budidaya kakao ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami mendapatkan bibit kakao berkualitas, pelatihan budidaya kakao, dan pendampingan pemasaran,” kata Saenuddin.

Baca juga : Jokowi Sebut Fokus Perbaikan Iklim Investasi pada Rakernas.

“Hal ini sangat membantu kami untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kakao kami,” imbuhnya.

Selain budidaya kakao, PT Berau Coal juga berkontribusi dengan membangun Politeknik Sinar Mas Berau.

Politeknik ini fokus pada pengembangan pendidikan dan peningkatan peluang ekonomi di Kabupaten Berau, menjadi pusat pendidikan diminati oleh pelajar setempat.

Program ini bukan hanya tentang budidaya, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan ekonomi, menjadikan PT Berau Coal sebagai agen perubahan yang berdaya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Klarifikasi Sri Mulyani

    Sri Mulyani Minta Kementerian Blokir Anggaran Senilai Rp 50,14 Triliun

    • calendar_month Jumat, 9 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 222
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian dan lembaga untuk memblokir anggaran mereka pada tahun ini melalui mekanisme automatic adjustment sebesar Rp 50,14 triliun. Pemberitahuan mengenai automatic adjustment ini telah disampaikan oleh Sri Mulyani sejak 29 Desember 2023, sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dilangsir dari halaman tempo, tidak semua program […]

  • DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    DPR Minta Latihan Militer Dihentikan dan Komnas HAM Lakukan Investigasi

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 203
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Pemerintah didesak melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan pelatihan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty. Ia mendesak pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menyusul meninggalnya lima peserta selama mengikuti pendidikan tersebut. Menurut Saadiah, […]

  • Umbu Kabunang ; Perlindungan Karya Tradisional dan Transparansi Pengelolaan Royalti Harus Masuk dalam Pembahasan RUU Hak Cipta

    Umbu Kabunang ; Perlindungan Karya Tradisional dan Transparansi Pengelolaan Royalti Harus Masuk dalam Pembahasan RUU Hak Cipta

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto menegaskan pentingnya penguatan perlindungan karya tradisional serta transparansi pengelolaan royalti dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun, bahwa Pembahasan RUU ini tidak hanya menyangkut musik dan lagu sebagai pintu masuk, tetapi juga harus memastikan perlindungan atas […]

  • Siapa Sajakah yang Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK 2024-2029?

    Siapa Sajakah yang Lolos Seleksi Administrasi Capim KPK 2024-2029?

    • calendar_month Minggu, 28 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Panitia seleksi Calaon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI periode  2024-2029 telah membacakan ratusan peserta capim KPK  yang dinyatakan lolos secara administrasi untuk menjalankan tes berikutnya. Pansel calon pimpinan (capim) KPK saat ini telah menyelesaikan tahapan administrasi. Sebanyak 236 pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti rangkaian tes selanjutnya. Adapun, daftar nama-nama peserta lolos […]

  • Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah

    Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 293
    • 0Komentar

    Msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya mendukung percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di daerah. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah (Pemda) dan Danantara terkait percepatan pembangunan PSEL. Bima mengatakan, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program tersebut agar […]

  • Beredar Daftar “Dugaan” Penerima CSR BI-OJK, Nama Puteri Komarudin Disebut

    Beredar Daftar “Dugaan” Penerima CSR BI-OJK, Nama Puteri Komarudin Disebut

    • calendar_month Selasa, 19 Agt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini tengah membongkar kasus dugaan korupsi penyaluran dana program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melibatkan sejumlah nama penerima Anggota DPR RI Komisi XI. Sebagaimana janjinya KPK pada bulan Agustus 2025 telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi […]

expand_less