Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum

Transformasi Birokrasi Harus Hadirkan Kepastian Hukum

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
  • visibility 232
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa transformasi birokrasi harus mencakup kepastian hukum dan kepastian prosedur. Setiap kebijakan hukum harus diimplementasikan secara konsisten, memberikan dampak nyata bagi pengguna layanan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

“Bagi Kementerian PANRB, pelaksanaan rapat pengendalian kinerja ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih, lincah, berintegritas, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester 1 Kementerian Hukum Tahun 2026, di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menteri Rini menjelaskan, dalam konteks Kementerian Hukum, tuntutan publik adalah adanya kepastian hukum. Menurutnya, masyarakat yang mengakses layanan hukum tidak hanya membutuhkan dokumen. Mereka membutuhkan kepastian prosedur, kepastian waktu, kepastian hak, kepastian perlindungan, dan kepastian bahwa negara hadir secara adil.

Pada era disrupsi seperti sekarang ini, lanjutnya, tentu semakin menyadari bahwa tidak ada lagi satu pun instansi pemerintah yang dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan persoalan publik. Semakin kompleks tantangan yang di hadapi, semakin diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas aktor, dan lintas tingkat pemerintahan. Inilah yang menjadi esensi collaborative and network governance.

Transformasi birokrasi di Kementerian Hukum telah memiliki modal yang cukup kuat. Progres yang diraih Kementerian Hukum perlu dijadikan sebagai kompas arah perbaikan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, nilai SAKIP juga meningkat secara bertahap, yang menunjukkan akuntabilitas kinerja terus bergerak ke arah yang lebih baik. Namun tetap perlu akselerasi agar dapat naik kelas dan semakin terhubung dengan outcome bersama.

“Saya menitipkan pesan agar arah perbaikan ke depan tidak boleh sekadar mengejar nilai. Yang lebih penting adalah memastikan tata kelola menghasilkan layanan hukum yang dipercaya, pasti, dan berdampak bagi masyarakat. Jadi janganlah melakukan berbagai evaluasi hanya untuk predikat, namun lakukanlah untuk menjadikan birokrasi semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan publik,” jelasnya.

Menteri Rini mengatakan, menghadapi dinamika dan tantangan yang semakin kompleks, transformasi Kementerian Hukum perlu diarahkan untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin cepat, memberikan kepastian, serta semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Menteri Rini menyampaikan beberapa arah yang harus dilakukan Kementerian Hukum untuk menghadirkan layanan hukum yang semakin cepat dan relevan. Pertama, Transformasi Digital Terintegrasi. Kedua, Reformasi Regulasi dan Penataan Hukum Nasional. Ketiga, Akselerasi Ekosistem Kekayaan Intelektual.

“Ketiga fokus transformasi tersebut menunjukkan arah yang ingin kita capai. Namun, arah transformasi saja tidak cukup. Agar seluruh agenda tersebut dapat diwujudkan, diperlukan penguatan fondasi tata kelola sebagai enabler. Yakni pertama perluasan akses keadilan dan budaya hukum, kedua, penguatan Integritas, Reformasi Birokrasi, dan Akuntabilitas Kinerja, serta ketiga Transformasi Human Capital Hukum yang Adaptif,” imbuhnya.

Sementara itu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Hukum berkomitmen bahwa meritrokrasi adalah kunci birokrasi yang berhasil, dan dirinya ingin bagaimana birokrasi yang melayani itu dan bisa berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga.

“Organisasi ini bisa berjalan secara baik kalau kemudian kita menimbulkan seluruh partisipasi diantara semua unit kerja yang ada. Semua sumberdaya yang ada. Karena itu, nanti ke depannya, dalam rangka juga apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri, supaya tidak ada interest pribadi,” ungkapnya. (humas menpanrb).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Sebut Andhi Parmono Kerjasama Bisnis Keuntungan Fee

    • calendar_month Rabu, 30 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL) M Yusuf Barusman mengenai dugaan bisnis bersama dengan Andhi Pramono. Andhi yang sebelumnya merupakan mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Ada dugaan kerjasama bisnis dan adanya keuntungan fee yang diterima tersangka […]

  • Pemerintah Hadirkan Sistim Pelayanan Gov Tech, Berbasis Elektronik

    Pemerintah Hadirkan Sistim Pelayanan Gov Tech, Berbasis Elektronik

    • calendar_month Rabu, 29 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 253
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga yang dipimpinnya. Terkini, Presiden Joko Widodo meluncurkan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikah (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024). Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya kemudahan birokrasi pelayanan pemerintah […]

  • PWI Jaya Siapkan MHT Award 2024, “Mimpi dan Harapan Membangun Masa Depan Jakarta yang Lebih Baik”

    PWI Jaya Siapkan MHT Award 2024, “Mimpi dan Harapan Membangun Masa Depan Jakarta yang Lebih Baik”

    • calendar_month Rabu, 8 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi DKJ Jakarta (PWI Jaya) kembali menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers dengan menggelar Anugerah Jurnalistik Muhammad Hoesni Thamrin atau MH Thamrin Award 2024 yang bertema “Mimpi dan Harapan, Membangun Masa Depan Jakarta yang Lebih Baik”. MH Thamrin Award ke 51 ini bertujuan untuk mendukung edukasi masyarakat dengan menyediakan informasi yang […]

  • Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

    Jabatan Bupati Tersingkat, 15 Menit Setelah Dilantik, Langsung Dicopot

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 244
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Mungkin Anda pernah mendengar berita tentang rekor jabatan Bupati tercepat di Indonesia bahkan dunia? Ya, dia adalah Bupati Kabupaten Cirebon, Letnan Satu Caj (Purn) Dr Drs H Sunjaya Purwadi Sastra MM MSi. Beliau seorang perwira TNI berpangkat Letnan Satu Caj (Purn) Dr.Drs.H.Sunjaya Purwadi Sastra Bupati Cirebon periode 2014-2019. Purwadi dikaitkan dengan Kasus pembunuhan Vina Dewi […]

  • Audiensi Kolaborasi BNPB dan BMKG dalam Penanggulangan Bencana

    Audiensi Kolaborasi BNPB dan BMKG dalam Penanggulangan Bencana

    • calendar_month Minggu, 18 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penanggulangan bencana di Indonesia ibarat kerja tim raksasa yang membutuhkan dukungan banyak pihak di setiap fasenya. Tidak sekadar butuh tenaga di lapangan, kehadiran data, informasi cuaca, dan analisis dari ahlinya terbukti menjadi kunci sukses operasi penyelamatan maupun kesiapsiagaan bencana. Sadar akan krusialnya kolaborasi ini, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru saja […]

  • Bumdes NAS Tebat Agung Sosialisasikan Bank Sampah, “Memilah Sampah menjadi Emas”

    Bumdes NAS Tebat Agung Sosialisasikan Bank Sampah, “Memilah Sampah menjadi Emas”

    • calendar_month Minggu, 7 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 250
    • 0Komentar

    Muaraenim, msinews.com – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam naungan Pemerintahan Desa (Pemdes) Tebat Agung, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim membuat terobosan dengan membuat sampah menjadi berdaya guna. Bumdes Nas Tebat Agung menggelar sosialisasi Bank Sampah. Sosialisasi bertema “Memilah Sampah menjadi Emas” secara resmi dibuka oleh Kades Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Riswandi Ahmadnudin. […]

expand_less