Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KOMPAK Indonesia Desak KPK Segera Audit Aliran Dana Para Anggota Dewan dan Para Kepala Daerah Se-NTT

KOMPAK Indonesia Desak KPK Segera Audit Aliran Dana Para Anggota Dewan dan Para Kepala Daerah Se-NTT

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
  • visibility 166
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Imfomsi.org-Ketua KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) Gabriel Goa mengatakan, hak-hak Ekosob rakyat kecil NTT dirampok berjamaah para APH terkesan tertidur lelap tiupan angin Sabana sembari tidur berjemur di pasir pink beach Komodo abisin dolar dan ringgit.

“Sudah waktunya rakyat Flobamora bangkit dan berjuang bersama membongkar praktek korupsi berjamaah di NTT,” kata Gabriel.

Terkait hal tersebut, KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia) menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

Pertama, mendesak KPK RI bekerjasama BPK RI segera melakukan audit investigatif terhadap Anggota DPR dan DPD Ri Dapil NTT,Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta semua Bupati dan Walikota beserta semua Anggota DPRD se NTT.

Kedua,mengajak semua Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat dan Penggiat Anti Korupsi bersama-sama melakukan Aksi dan Tekanan ke KPK RI untuk bekerjasama dengan BPK RI dan PPATK untuk mengusut tuntas aliran dana dan aset semua Anggota DPR dan DPD RI Dapil NTT,Gubernur dan Wakil Gubernur beserta semua Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota beserta DPRD se NTT.

Ketiga,mendukung KPK Tangkap dan Proses Hukum jika hasil audit investigatif BPK dan PPATK ternyata terbukti ada diantaranya melakukan Tindak Pidana Korupsi Berjamaah merampok uang untuk orang miskin NTT. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puan Maharani; Pimpinan DPR Akan Diskusikan Konsekuensi Putusan Dana Reses Dipangkas Jadi 22 Titik

    Puan Maharani; Pimpinan DPR Akan Diskusikan Konsekuensi Putusan Dana Reses Dipangkas Jadi 22 Titik

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang meminta Kesekretariatan Jenderal (Kesetjenan) DPR RI untuk memotong anggaran reses anggota DPR dari 26 titik menjadi 22 titik. Menanggapi hal itu, Puan mengatakan, pimpinan DPR akan berdiskusi terlebih dahulu terkait konsekuensi putusan tersebut. “Ya karena titiknya berkurang, ya harusnya […]

  • Peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Presiden Prabowo: Negara Hadir untuk Buruh

    Peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Presiden Prabowo: Negara Hadir untuk Buruh

    • calendar_month Sabtu, 3 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 di Lapangan Monas,jakarta Pusat, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para pekerja atas dedikasi mereka dalam membangun bangsa. Secara tegas ia mengatakan, bahwa “buruh adalah pilar utama penggerak ekonomi nasional.” “Saya punya teori ekonomi sederhana—jika masyarakat berpenghasilan rendah menerima penghasilan yang layak, maka […]

  • Kolaborasi Kementerian PKP dan Swasta Jadi Solusi Penyediaan Hunian Layak Bagi MBR

    Kolaborasi Kementerian PKP dan Swasta Jadi Solusi Penyediaan Hunian Layak Bagi MBR

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 223
    • 0Komentar

    Msinews.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai pembangunan rumah susun berbasis kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan. Maruarar mencontohkan model kolaborasi yang diterapkan pada Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng, Jakarta. Ia menyebut pola tersebut […]

  • Hadapi Persaingan Dagang, Komisi IV Minta KKP Dukung Pemberdayaan Nelayan Kecil

    Hadapi Persaingan Dagang, Komisi IV Minta KKP Dukung Pemberdayaan Nelayan Kecil

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Anggota Komisi IV Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Rina Sa’adah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian lebih kepada pemberdayaan pembudidaya ikan skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta nelayan kecil di pesisir. Nelayan dan penambak dinilai mempunyai nilai tawar lemah dalam menghadapi persaingan pengusaha skala besar. “Mereka sangat membutuhkan dukungan untuk […]

  • Legislator Gerindra Ingatkan Pentingnya Kelayakan Pengemudi Bus Haji 2025

    Legislator Gerindra Ingatkan Pentingnya Kelayakan Pengemudi Bus Haji 2025

    • calendar_month Minggu, 6 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Alimudin Kolatlena mendorong pemerintah agar memastikan kelayakan pengemudi bus yang memiliki skill keahlian khusus untuk penyelengaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025. Alimudin mengingatkan sering terjadi kecelakaan rombongan bus Jemaah umrah di Arab Saudi. Terbaru pada Kamis 20 Maret 2025 sebanyak 20 orang jemaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid atau Madinah-Mecca […]

  • Sekjen Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Pendataan Calon Penerima BSPS

    Sekjen Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Pendataan Calon Penerima BSPS

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Perintah daerah (Pemda) diminta untuk mengoptimalkan pendataan calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah agar tepat sasaran. Menurutnya, Pemda berperan penting untuk memastikan program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat miskin yang masih menempati rumah tidak layak huni. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir. “Oleh sebab itu […]

expand_less