Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

Massa Aksi Apdesi Desak DPR Sahkan Revisi UU Desa Sebelum Pemilu

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
  • visibility 151
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Massa demo dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kembali menggelar aksi di depan gedung DPR, menuntut agar DPR segera mengesahkan Revisi UU Desa. Aksi ini menjadi panggung ekspresi keseriusan para pemimpin desa untuk mendapatkan perubahan yang dianggap mendesak.

Dalam aksi tersebut, puluhan anggota Apdesi berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI dengan membawa poster dan spanduk yang menggaungkan pesan menuntut persetujuan revisi UU Desa sebelum Pemilu.

Secara lantang menyuarakan aspirasi mereka dari atas mobil komando. Mereka menyuarakan yel-yel suksek Apdesi ketok undangan-undangan nomor enam.

Baca juga : Menteri Keuangan Sri Mulyani Bicara Bansos dan Anggaran 2024

“Saya kira pada hari ini undang-undang desa terus akan kita perjuangkan. Kita berkumpul di gedung DPR, dan ini harga mati jangan sampai undangan-undangan tidak bisa diketok harus dikerok, kata Sarman dalam unjuk rasa, Rabu 31/1/2024.

Dalam orasinya, Saeman berdoa agar hati ketua DPR terbuka, menyadari bahwa yang hadir hari itu adalah masyarakat kecil dari desa, pemerintahan terkecil di desa. Ia menegaskan bahwa perjuangan Apdesi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk seluruh masyarakat di desa.

“Pokonya disini kita menunggu dan kita sudah menunggu sudah lelah, berbulan-bulan. Kita berdoa agar Ibu Puan Maharani membuka hatinya untuk merevisi undang-undang,” tegasnya, menyiratkan kekecewaan terhadap lambannya proses revisi UU Desa.

Surta Wijaya menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama Apdesi melakukan aksi serupa, bahkan sudah tiga kali, namun tuntutan mereka tetap tak diindahkan oleh DPR. Oleh karena itu, mereka meminta DPR untuk mengesahkan revisi UU Desa pada sidang paripurna tanggal 6 Februari 2024 mendatang.

“Jangan ngomong besar Indonesia emas 2024 kalau desa tidak diperbaiki. Jangan ngomong besar ekonomi kita bangkit kalau desa tidak diperbaiki,” pungkasnya dengan nada tegas, mencerminkan kepentingan masyarakat desa dalam kontribusi pembangunan nasional.

Tak lama setelah orasi, Surta Wijaya dan sejumlah pengurus Apdesi mengaku diterima untuk melakukan audiensi di dalam gedung DPR, menunjukkan respons awal dari pihak legislatif terhadap tuntutan mereka.

Sementara itu, sejumlah massa lainnya masih terus berorasi di depan gedung, menandakan kesatuan dan keteguhan hati dalam mengejar perubahan yang diinginkan. (Dhr)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Catat,  SPPG yang Tak Penuhi Standar Akan Ditindak Tegas

    Catat,  SPPG yang Tak Penuhi Standar Akan Ditindak Tegas

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 61
    • 0Komentar

    BOGOR,MSINEWS.COM-Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan. SPPG yang tidak mampu memenuhi standar tersebut akan dibina dan dievaluasi. Namun, apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas […]

  • Komisi IV Apresiasi Keputusan Prabowo Tetapkan GKP Petani Rp 6500

    Komisi IV Apresiasi Keputusan Prabowo Tetapkan GKP Petani Rp 6500

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 150
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM- Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengapresiasi keputusan tersebut. Menurutnya, Pemerintah sudah sangat bersungguh-sungguh untuk memperhatikan nasib petani dari keterpurukan selama ini dan dalam situasi apapun panen petani harus memang diserap dengan HET tersebut. “Saya bersyukur dan menyakini […]

  • Tanggapi Gas LPG 3 Kg: Menkopolkam Tekankan Kelancaran Distribusi dan Cegah Penimbunan

    Tanggapi Gas LPG 3 Kg: Menkopolkam Tekankan Kelancaran Distribusi dan Cegah Penimbunan

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong distribusi gas LPG 3 kg tetap berjalan dengan lancar dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Seiring dengan penerapan kebijakan baru yang menetapkan pembelian gas LPG 3 kg sudah dapat dilakukan kembali di tingkat pengecer dan tidak lagi terbatas pada pangkalan resmi Pertamina, pemerintah akan terus melakukan […]

  • Gelar RDP, Komisi II Setujui Perubahan PKPU untuk Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

    Gelar RDP, Komisi II Setujui Perubahan PKPU untuk Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

    • calendar_month Minggu, 25 Agt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait persetujuan draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk Pilkada 2024 sesuai dengan Putusan MK. Adapun Putusan MK yang dimaksud adalah Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. “RDP hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka menunggu janji kita, komitmen […]

  • Sidang Praperadilan Karen Agustiawan

    Bupati Erik Adtrada Diamanka KPK, Ini 5 Fakta Terungkap:

    • calendar_month Jumat, 12 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhanbatu, Sumatera Utara, yang berujung pada penangkapan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga. “Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengonfirmasi kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terhadap terduga penyelenggara negara,” kata Ghufron saat dihubungi dikutip detikcom, Jum’at 12/1/2024. Baca juga : PPATK Temukan […]

  • Gerak Cepat, Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Bantu Korban Kebakaran di Barabai Darat

    Gerak Cepat, Sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Bantu Korban Kebakaran di Barabai Darat

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Solidaritas dan sinergi yang kuat ditunjukkan oleh Koramil 1002-06/Barabai, Polres HST, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) HST bersama warga dalam membantu korban kebakaran di Jalan M. Ramli Kitun Raya, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pasca-kebakaran tragis yang melanda pemukiman padat penduduk pada Sabtu, 22 Februari 2025, ketiga instansi ini bersama warga […]

expand_less