Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Info Agama » Komisi VIII DPR Bahas Persiapan Ibadah Haji 1446 H/2025 M

Komisi VIII DPR Bahas Persiapan Ibadah Haji 1446 H/2025 M

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 13 Mar 2025
  • visibility 261
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MMSINEWS.COM-Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar, menggelar rapat kerja bersama sebagai kelanjutan dari pertemuan pada 4 Maret 2025. Salah satu topik utama yang dibahas adalah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.

Dalam kesempatan itu, DPR mendorong Menteri Agama untuk melakukan lobi kepada pemerintah Arab Saudi guna menambah kuota petugas haji. Penambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

Ketua Komisi VIll DPR RI Marwan Dasopang juga meminta Menteri Agama RI, Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji untuk saling berkoordinasi dalam menyiapkan mitigasi risiko.

“Mitigasi risiko ini penting dibuat agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata dia Rabu kemarin.

Selain itu, Marwan juga menyampaikan harapannya agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan sukses dan memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah.

Sementara itu, Menag Nasarudin Umar mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi terkait penambahan kuota petugas. Menurutnya, akan lebih optimal jika petugas haji dari Indonesia sendiri lah yang melayani jemaah haji. Selain masalah bahasa, karakter orang Indonesia tentu lebih dapat dipahami oleh petugas asal Indonesia.

“Prinsip kami lebih baik orang Indonesia melayani jemaah Indonesia dari pada dari Arab. Di sana kan ada kesulitan bahasa. Masyarakat kita nggak bisa bahasa Arab, ya kan? Kalau orang Mesir, orang Syria, mereka semuanya bisa bahasa Arab. Kalau ada yang sakit, ada yang tersesat, orang Arab nggak bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab,” kata Menag.

“Nah, karena itu kami minta kepada pemerintah Saudi Arabia kemarin supaya diberikan kuota tambahan demi untuk membantu petugas haji Saudi Arabia,” sambungnya.

Usai mendiskusikan beberapa hal, Menag juga mengungkapkan ucapan terima kasih kepada Komisi VIII yang selama ini terus mengawal Kemenag, sehingga bisa tetap pada track-nya.

“Izinkan kami mengungkapkan rasa kebanggaan kami, sehingga mendapat masukan dan solusi dari komisi VIII,” ucapnya.

Ia pun bersedia jika ada informasi yang perlu diselesaikan di Kemenag di luar rapat-rapat resmi yang terjadwal.

“Kapan pun kami siap di luar rapat resmi, insya Allah meski libur panjang kami tidak akan libur demi umat,” jelasnya.

Ketua Komisi VIII , Marwan juga  mengapresiasi keterbukaan Kemenag dalam menerima masukan dan solusi yang diungkapkan anggota komisi VIII.

“Sebentar lagi kita reses, biasanya banyak masyarakat yang memberi keluhan, baik masalah haji atau lainnya. Saya juga berharap Kemenag merespon dengan cepat pada saat itu,” ujarnya. ** timred/dm.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terima Bupati Indramayu, Wamendagri Bima Tekankan Pentingnya Kepala Daerah Pahami Tugas dan Fungsi

    Terima Bupati Indramayu, Wamendagri Bima Tekankan Pentingnya Kepala Daerah Pahami Tugas dan Fungsi

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 258
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menerima kunjungan Bupati Indramayu Lucky Hakim di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (8/4/2025). Dalam pertemuan tersebut, Lucky menyampaikan penjelasan sekaligus permohonan maaf menyusul perjalanannya berlibur ke Jepang beberapa waktu lalu yang tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Jawa Barat. […]

  • Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    Soal 5 Proposal Kenegaraan DPD RI, LaNyalla: DPD RI dan Stakeholder Bangsa Akan Desak MPR

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 259
    • 0Komentar

    SURABAYA,MSINEWS.COM – Banyak yang menanyakan sejauh mana perkembangan terkait usulan 5 Proposal Kenegaraan DPD RI tentang penguatan sistem bernegara. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan bahwa usulan tersebut telah dilengkapi dengan Naskah Akademik dan terus diresonansikan kepada seluruh stakeholder bangsa. “Kemudian seluruh stakeholder bangsa tersebut bersama DPD RI yang akan mendesak MPR agar […]

  • DPR Setujui Pagu Anggaran Kemendes PDTT Rp.2,75 Triliun

    DPR Setujui Pagu Anggaran Kemendes PDTT Rp.2,75 Triliun

    • calendar_month Selasa, 12 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 267
    • 0Komentar

    Jakartta – Komisi V DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tahun anggaran 2024 senilai Rp2,75 triliun. Pagu anggaran tersebut mengacu pada hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR. “Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2024,” kata Wakil Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan […]

  • MA RI

    MA RI dan Dewan Agung Qatar Perpanjang Kerjasama Peradilan

    • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 286
    • 0Komentar

    Doha, MSINews.com – MA RI (Mahkamah Agung) dan Dewan Peradilan Agung Qatar mengukuhkan kembali hubungan kerjasama mereka dengan menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Yang Mulia Prof. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar. Dalam sambutannya, Syeikh Dr. […]

  • Pesan Presiden BGN Harus Tegaskan Pengetatan Standar, Ratusan SPPG Masih Disuspend

    Pesan Presiden BGN Harus Tegaskan Pengetatan Standar, Ratusan SPPG Masih Disuspend

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 319
    • 0Komentar

    Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengetatan standar operasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden agar program prioritas nasional tersebut tidak hanya memiliki jangkauan luas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kepala […]

  • Anies Baswedan Kritik Pasal Karet UU ITE, Yang Merepotkan

    Anies Baswedan Kritik Pasal Karet UU ITE, Yang Merepotkan

    • calendar_month Minggu, 20 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 333
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsNews–Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali dikritik karena mengandung pasal karet. Kritik terhadap UU ITE kali ini disampaikan oleh bakal capres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Anies menilai pasal-pasal dalam UU ITE harus dihapus lantaran merepotkan. “Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang […]

expand_less