Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » MA RI dan Dewan Agung Qatar Perpanjang Kerjasama Peradilan

MA RI dan Dewan Agung Qatar Perpanjang Kerjasama Peradilan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
  • visibility 114
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Doha, MSINews.com – MA RI (Mahkamah Agung) dan Dewan Peradilan Agung Qatar mengukuhkan kembali hubungan kerjasama mereka dengan menandatangani perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Yang Mulia Prof. Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar.

Dalam sambutannya, Syeikh Dr. Hassan menyampaikan selamat datang kepada delegasi MA RI dan mencatat bahwa kerja sama antara Qatar dan Indonesia telah terjalin lama, termasuk dalam ranah peradilan. Ia mengingatkan bahwa beberapa kali pelaksanaan Laporan Tahunan MA RI dihadiri oleh delegasi Qatar, mencerminkan komitmen kuat terhadap kerjasama bilateral.

Baca Juga : Perampasan Lahan 115 H, DPR RI Menilai Pelanggaran Hukum

Sebagai bukti lebih lanjut, pada bulan Mei 2023, sebanyak 15 hakim Peradilan Agama Indonesia diundang untuk mengikuti diklat di bidang ekonomi Syariah, hukum keluarga, dan peradilan elektronik di Qatar.

Dr. Hasan menyatakan, Kerjasama antara Indonesia dan Qatar, terutama dalam bidang peradilan, telah terjalin sejak lama. Kami berharap agar kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa depan.

Ketua MA RI, Prof. Syarifuddin, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan pelayanan yang luar biasa dari Dewan Peradilan Agung Qatar selama kunjungan delegasi Mahkamah Agung RI. Sejak kedatangan di Bandar Udara Internasional Hamad, delegasi merasa dilayani dengan baik, mencerminkan tingginya tingkat keramahan Qatar.

“Pada saat kedatangan kami, kami disambut oleh pihak Dewan Peradilan Qatar, termasuk Dr. Umar Ghanim, Direktur Bagian Kerjasama Luar Negeri Qatar, dan Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Kami juga telah diberi kesempatan untuk mengunjungi Museum Nasional Qatar dan Qatar International Expo,” kata Syarifuddin.

Beliau juga mengungkapkan rasa terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada 15 hakim Peradilan Agama Indonesia yang mengikuti diklat di Qatar. Dalam konteks ini, Syarifuddin menggarisbawahi keinginan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kemajuan Qatar dalam penerapan teknologi informasi di pengadilan.

“Negara Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar dengan wilayah yang luas dan jumlah perkara yang terus meningkat. Oleh karena itu, MA RI dan badan peradilan di bawahnya perlu didukung oleh teknologi informasi untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan,” ujarnya.

Baca Juga : KPK Panggil Anggota DPR Terkait Suap Proyek Kereta Api

Sejak MoU pertama kali ditandatangani pada tahun 2016, kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Dewan Peradilan Agung Qatar terus diperpanjang sebagai wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas peradilan di kedua negara.

Delegasi Mahkamah Agung RI tiba di Bandar Udara Internasional Hammad di Doha, Qatar, pada Minggu, 26 November 2023, pukul 04.45 waktu setempat. Perpanjangan MoU ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih lanjut bagi kedua belah pihak dalam masa yang akan datang.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Keterangan Kejati Terkait OTT Kadisnakertrans Sumsel

    Keterangan Kejati Terkait OTT Kadisnakertrans Sumsel

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan Vanny Yulia Eka Sari, S.H, M.H mengemukakan perihal terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu atas perintah, izin, dan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Selatan. Vany pada Minggu (10/01) […]

  • Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh Capai 8%, Ini Kata Pengamat

    Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh Capai 8%, Ini Kata Pengamat

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com-Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Rosdiana Sijabat mendukung rencana calon presiden (capres) terpilih Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan di masa pemerintahannya. Menurutnya untuk mencapai target tersebut tidak mudah melihat tantangan domestik maupun luar negeri yang secara geopolitik internasional masih […]

  • Pernyataan Sikap PADMA Indonesia soal Kasus Warga Sumba di Pasar Tente Bima

    Pernyataan Sikap PADMA Indonesia soal Kasus Warga Sumba di Pasar Tente Bima

    • calendar_month Minggu, 19 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Keinginan kuat pengungsi asal Sumba yang mayoritas asal Sumba Barat Daya pasca kejadian di Bima mau pulang kembali ke Sumba wajib menjadi perhatian Pj Gubernur NTT dan PJ Bupati Sumba Barat dan Sumba Barat Daya bukan dibiarkan tanpa aksi nyata. Demikian kata Ketua Dewan Penasihat PADMA Indoneaia, Gabriel Goa merespon peristiwa yang terjadi di Pasar […]

  • Gus Ipul Pastikan Calon Siswa Sekolah Rakyat Harus dari Keluarga Miskin

    Gus Ipul Pastikan Calon Siswa Sekolah Rakyat Harus dari Keluarga Miskin

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Padang — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan calon siswa sekolah rakyat haruslah mereka yang berasal dari desil satu arau mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka […]

  • KPU Ungkap Jadwal Jadwal Pilkada Serentak 2024 Bisa Berubah, Ada Apa?

    KPU Ungkap Jadwal Jadwal Pilkada Serentak 2024 Bisa Berubah, Ada Apa?

    • calendar_month Kamis, 18 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memberikan pernyataan bahwa jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, yang semula direncanakan pada 27 November, bisa mengalami perubahan apabila terjadi revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Hasyim menegaskan KPU akan melakukan penyesuaian sesuai dengan revisi yang mungkin terjadi. Baca juga : Karen Hadapi Persidangan Kasus Korupsi […]

  • Ketua MAKI Soroti Absennya Ketua KPK

    Boyamin Tanggapi Putusan Praperadilan Firli Bahuri VS Polda Metro Jaya

    • calendar_month Rabu, 20 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menanggapi terkait putusan Praperadilan Firli Bahuri lawan Polda Metro Jaya. “Saya mengapresiasi dan menghormati putusan tersebut. Keputusan ini sesuai dengan rasa keadilan, dan permasalahan seharusnya dituntaskan di sidang pokok perkara,” kata Boyamin pada MSINews, Selasa 19/12/2023. Baca juga : Polda Metro Jaya Optimis Menang […]

expand_less