Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

Sebut Bencana Banjir di Sumatera karena Faktor Cuaca, DPR ; Menko PMK Tak Paham Akar Kerusakan Lingkungan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
  • visibility 254
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MSINEWS.COM- Anggota DPR Fraks Golkar Firman Soebagyo mengkritik pernyataan Menko PMK, Pratikno yang menyatakan bahwa bencana alam terjadi di Sumatera disebabkan oleh cuaca dan akan dilakukan modifikasi cuaca.

Firman menilai pernyataan tersebut tidak tepat karena tidak memahami akar masalah dari bencana yang terjadi, yaitu kerusakan lingkungan dan hutan akibat kebijakan pemerintah yang lemah.

Tampak Kayu Glondongan Bernomor warna merah yang hanyut saat banjir badang dan longsor di Sumatera Utara,Sumatera Barat/istimewa

“Pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian masalah yang sebenarnya, yaitu kerusakan lingkungan dan hutan, bukan membuat pernyataan yang tidak membantu,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).

Anggota DPR Fraks Golkar Firman Soebagyo

Legislator dapil Jateng III ini juga mengingatkan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang jelas untuk menangani masalah perusakan hutan dan lingkungan, dan Satgas Perusakan Hutan telah dibentuk untuk menangani masalah ini.

Oleh karena itu, Firman berharap Menteri PMK dapat mendukung upaya pemerintah dalam menangani masalah ini dan tidak membuat pernyataan yang dapat memperburuk situasi.

Menko PMK, Pratikno

“Kritik ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR RI tentang bagaimana menangani masalah lingkungan dan bencana alam,” tegas anggota Komisi IV DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menegaskan pemerintah sudah menyiapkan modifikasi cuaca untuk daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Modifikasi cuaca kalau diperlukan, tetap siap,” ucap Pratikno (*)

 

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Kheli

    Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Pemda MBD Stop Pencitraan, Warga Sakit Ke Timor Leste dan Kurangnya Tenaga Didik di Kheli

    • calendar_month Kamis, 4 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Aktivis GMKI, dan juga Jurnalis Senior Freni Lutruntuhluy meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk STOP PENCITRAAN. Ia menilai pemda setempat lebih banyak melakukan pencitraan di sosial media daripada melihat kebutuhan masyarakat yang lebih urgen. Frenni menyebut beberapa hal yang sangat penting yang harus dilakukan misalnya, ketika anggota masyarakat setempat sakit mereka […]

  • Kritik Keras DPRD Jakarta Terhadap Pembangunan Krematorium Minta Segera Dihentikan

    Kritik Keras DPRD Jakarta Terhadap Pembangunan Krematorium Minta Segera Dihentikan

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 316
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pembangunan krematorium dan rumah duka di kawasan Menceng, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, mendapat kritik keras dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), para Anggota DPRD mendesak agar proyek tersebut segera dihentikan. Ketua Komisi A, Inggard Joshua menyampaikan, bahwa pembangunan krematorium ini belum memenuhi […]

  • Ketua MPR Dukung Prabowo-Gibran Lakukan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementrian Keuangan

    Ketua MPR Dukung Prabowo-Gibran Lakukan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementrian Keuangan

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua MPR RI,Dr.Bambang Soesatyo,SE.,SH.,MBA mendukung rencana pasangan Capres terpilih Prabowo-Gibran yang akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI. Nantinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan lepas dari Kemenkeu. Sebagai penggantinya akan dibentuk BPN yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. “Pembentukan BPN […]

  • Tim Hukum

    Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud Resmi Dibentuk untuk Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

    • calendar_month Senin, 19 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Jakarta, MSInews.com – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud secara resmi telah membentuk tim hukum guna mengusut dan mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Pembentukan tim hukum ini bertujuan untuk memperkarakan pemilu,” ujar Mahfud MD dikutip, Senin, 16/2/2024. Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menambahkan pembentukan tim hukum ini dilakukan […]

  • Wagub Hellyana ; Provinsi Bangka Belitung Butuh Harmoni, Bukan Dominasi 

    Wagub Hellyana ; Provinsi Bangka Belitung Butuh Harmoni, Bukan Dominasi 

    • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 235
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Dalam keterangan pers yang diterima media ini, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, mengaku fungsi dan perannya ”dilemahkan secara sistematis”. Karena itu, politisi Partai Persatuan Pemabngunan (PPP) ini merasa keberatan dan blak-blakan menyuarakan keresahannya kepada publik. Menurutnya, dugaan pelemahan sistematis terhadap peran dan kewenangannya dalam struktur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,ia menegaskan,  bahwa […]

  • Said Abdullah Soroti RUU DKJ: Ancaman Terhadap Demokrasi

    Said Abdullah Soroti RUU DKJ: Ancaman Terhadap Demokrasi

    • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 265
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengkritisi naskah RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), khususnya terkait penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden dengan mempertimbangkan usulan DPRD Jakarta. Said menganggap gagasan ini sebagai langkah mundur, merujuk pada masa ketika Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara dan telah menerapkan proses demokrasi yang baik. […]

expand_less