Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

Catat! Semua Anggota Komisi XI DPR Penerima CSR BI-OJK Berpotensi Jadi Tersangka

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 12 Des 2025
  • visibility 145
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikaan sinyal peringatan yang dapat mengguncang gedung Senayan DPR RI.

Bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR RI periode 2019 sampai 2024 yang ikut menerima dan menikmati dana program CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi tersangka.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, menyatakan peluang pengembangan kasus CSR BI- OJK terbuka luas, siaapa pun dia sebagai anggota Komisi XI yang tidak menyalurkan anggaran tersebut sebagaimana mestinya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum.

“Semua anggota Komisi XI yang menerima dana dari BI dan OJK harus mempertanggungjawabkan secara hukum seperti dua orang anggota Komisi XI yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Johanis, di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan ini memperkuat langkah KPK dalam mengurai kasus yang sebelumnya telah menjerat dua politisi, yakni Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) dan Satori (Fraksi Nasdem).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana CSR dari BI dan OJK.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa meskipun penyidik saat ini fokus pada pemberkasan perkara Heri dan Satori, ruang untuk pengembangan penyidikan sangat terbuka.

Penelusuran aliran dana akan bergantung pada temuan baru dari saksi dan dinamika persidangan.

“Termasuk juga penyidik tentu sudah mendalami dari saksi-saksi yang sebelumnya sudah dipanggil, baik dari pihak BI–OJK maupun dari kawan-kawan di Komisi XI,” ujar Budi.

Sinyal bahwa dana CSR mengalir ke banyak anggota parlemen bukan sekadar asumsi. Pernyataan Satori semakin memperkuat arah penyidikan.

Dalam kesempatan sebelumnya, ia secara terbuka mengakui bahwa program tersebut diterima oleh seluruh anggota Komisi XI untuk kegiatan sosialisasi di daerah pemilihan masing-masing.

“Programnya untuk sosialisasi di dapil, Semuanya sih, semua anggota Komisi XI programnya itu dapat,” kata Satori di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (27/12/2024).

Seperti diketahui sebelumnya, KPK resmi mengumumkan status tersangka yakni Heri Gunawan dan Satori pada Agustus lalu.

“KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu HG dan ST sebagai Anggota Komisi XI DPR RI 2019–2024,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (7/8/2025).

Keduanya dijerat Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta TPPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

Dengan pernyataan KPK ini, bayang-bayang status tersangka tampaknya bukan lagi kemungkinan kecil bagi anggota Komisi XI DPR RI lainnya.

Arah angin penyidikan KPK menunjukka gelombang berikutnya bisa jauh lebih besar dari dua nama yang sudah jadi tersangka.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • ITC Dorong Figur Yang Tidak Bermasalah Hukum Maju di Pilkada

    ITC Dorong Figur Yang Tidak Bermasalah Hukum Maju di Pilkada

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 98
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pendiri Forum Indonesia Timur Club (ITC), Freni Lutruntuhluy memberi dorongan kepada bakal calon kepala daerah yang tidak pernah bermasalah hukum untuk maju di pilkada serentak akhir tahun 2024 mendatang. Pernyataan itu seiring Forum ITC menilai belakangan ini makin tinggi kasus-kasus hukum yang dialami banyak kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. “Misi kita […]

  • Taman Miniatur Sriwijaya, REVITALISASI DAN REAKTUALISASI

    Taman Miniatur Sriwijaya, REVITALISASI DAN REAKTUALISASI

    • calendar_month Sabtu, 8 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Oleh: Dr. A. Erwan Suryanegara, M.Sn. Penggiat Kebudayaan “Ombai Akas sikam kok haga mulang, mouli maranai haga rincak-rincakan.” Mengutif satu lirik dari Lagu Daerah di Sumatra Selatan, yang artinya lebih-kurang: Nenek Kakek kami sudah akan pulang, gadis dan bujang akan berpesta. Sebagai pembuka untuk membicarakan GAGASAN KEBUDAYAAN…ini paradigmanya harus investasi bukan BEP, ya mega proyek, butuh minimal lahan awal […]

  • Respons Isu Global, Kemenko Polkam Perkuat Forum Kerukunan Beragama dan Tokoh Agama

    Respons Isu Global, Kemenko Polkam Perkuat Forum Kerukunan Beragama dan Tokoh Agama

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Medan,msinews.com- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menegaskan pentingnya merawat kerukunan antar umat beragama guna terciptanya stabilitas politik dan keamanan di tengah ancaman tantangan geopolitik global. “Setiap perbedaan agama, suku, dan ras mesti dilindungi dan dijamin keberlanjutannya. Pada saat yang sama, setiap upaya yang […]

  • MK

    MK Jadwalkan Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat, 5 April.. Baca juga : Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 di MK: Hotman Paris Tantang Tuduhan Korupsi Jokowi “Kepada para pihak, […]

  • Ketua DPD PDIP Provinsi Pegunungan Speiyan Bidana.

    Ketua DPD PDIP Papua Pegunungan: Kedaulatan Pangan Terus Dikejar

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Pegunungan, Spei Yan Bidana, menyampaikan Kedaulatan Pangan untuk kesejahteraan rakyatnya parlut dikejar. Disampaikan Speiyan Bidana dalam rangkaian agenda Rencana Kerja Nasional (Rakernas) VI  PDIP, tema ‘Kedaulatan Pangan untuk kesejahteraan rakyat dimulai, Jum’at 29/9/2023. Bersamaan hari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Speiyan Bidana menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan rakyat untuk […]

  • Mensos : Pendamping PKH Harus Ubah Paradigma, dari Perlindungan ke Pemberdayaan

    Mensos : Pendamping PKH Harus Ubah Paradigma, dari Perlindungan ke Pemberdayaan

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Bandar Lampung,msinews — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya mengubah paradigma bagi para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dari perlindungan dan jaminan sosial menjadi pemberdayaan. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam pertemuan dengan para pendamping PKH di Bandar Lampung, Senin (12/5/2025). Kita harus mengubah paradigma, bantuan sosial (bansos) itu sementara, berdaya itu […]

expand_less