Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mensos Ajak Pemda se Jawa Barat Perkuat Sinergi Tindak Lanjuti DTSEN

Mensos Ajak Pemda se Jawa Barat Perkuat Sinergi Tindak Lanjuti DTSEN

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
  • visibility 146
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berdialog dengan perwakilan dari kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat guna mewujudkan data yang akurat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Dengan provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Gus Ipul di Aula Graha Pustaloka Dinas Perpustakan dan Kearsipan Jawa Barat, Selasa (11/11/2025).

Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan guna menyeragamkan persepsi dan langkah menindaklajuti DTSEN. Rapat dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (sekda), Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Perencanaan,

Pembangunan Penelitian dan Pembangunan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dari 27 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Gus Ipul mengungkapkan Jawa Barat dipilih menjadi lokasi Rapat Koordinasi karena memiliki jumlah penduduk yang besar dan angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Karenanya diperlukan penguatan kerja sama secara berkelanjutan, terutama menyangkut urusan data. Menurutnya, data sangatlah penting untuk menentukan pemberian intervensi dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

“Data inilah yang paling krusial, data inilah yang menentukan. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai di tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depannya,” jelasnya.

Meski jumlah penduduk dan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat cukup besar, Gus Ipul memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah yang bertekad kuat untuk membenahi data untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai upaya perbaikan tersebut, seluruh perwakilan yang hadir membahas konsolidasi data, mulai dari perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur, dan juga penataan Sumber Daya Manusia (SDM).

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik bertugas mengelola seluruh kriteria data, sementata Kementerian Sosial bertugas membantu pemutakhiran. Kementerian Sosial pun memberikan berbagai opsi pemutakhiran baik secara formal berjwnjanh dari RT/RW hingga ke pusat, maupun partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat bisa berperan dalam pemutakhiran dengan berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG ataupun menyampaikan keluhan secara langsung kepada Command Center Kementerian Sosial di nomor telefon (021) 171.

“Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat turut berpartisipasi,” kata Gus Ipul.

Tak cukup di situ, Gus Ipul juga akan mengerakkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di desa-desa bisa membantu pemutakhiran dan meningkatkan Kesejahteraan warga. Petugas puskesos akan menindaklanjuti keluhan masyarakat ke tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat selanjutnya.

“Seluruh masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai hal yang dihadapi, mulai dari Isaiah anak yang tidak bisa ditebus, mungkin mereka belum mendapatkan pekerjaan, merasa belum dapat bansos, bisa nanti lewat Puskesos-puskesos itu,” imbuhnya.

Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendukung sepenuhnya upaya Kementerian Sosial untuk pembenahan dan pemutakhiran data. Menurutnya, basis data yang bagus akan berdampak untuk menciptakan hasil yang bagus pula.

“Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus dan hasilnya pun bagus.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu area yang merasakan manfaat DTSEN. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Toto Toharuddin mengungkapkan peningkatan Kesejahteraan warga di Kab. Kuningan usai adanya pergantian penggunaan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi penggunaan DTSEN.

“Kuningan saat ini angka kemiskinannya turunnya cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat,” pungkasnya.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tito Karnavian Ungkap Strategi Peningkatan Investasi di Daerah

    Tito Karnavian Ungkap Strategi Peningkatan Investasi di Daerah

    • calendar_month Kamis, 7 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan strategi peningkatan investasi di daerah pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2023. Menurutnya, investasi di daerah tidak hanya bersumber dari pihak asing, melainkan juga dari tingkat nasional dan lokal. Sektor Swasta: Pilar Utama Peningkatan Investasi Tito Karnavian menekankan pertumbuhan ekonomi daerah tergantung pada […]

  • Program MBG di Karimun Kepulauan Riau Libatkan Ratusan Relawan

    Program MBG di Karimun Kepulauan Riau Libatkan Ratusan Relawan

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 131
    • 0Komentar

    msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 733 relawan sudah terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.   Mereka tersebar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi maupun menunggu peresmian.   “Rata-rata setiap SPPG menyerap sekitar 40 relawan. Walaupun disebut relawan, mereka juga menerima insentif atau gaji […]

  • K.H. Ma’ruf Amin Minta Diaspora Indonesia, Perkuat Nilai Kebangsaan

    K.H. Ma’ruf Amin Minta Diaspora Indonesia, Perkuat Nilai Kebangsaan

    • calendar_month Selasa, 19 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan arahan penting kepada diaspora Indonesia yang berada di Shanghai, Tiongkok. KH. Ma’ruf Amin mengajak diaspora Indonesia untuk menggali aspek-aspek positif di luar negeri sebagai bekal untuk membantu memperbaiki Indonesia ke depan. Baca Juga : Jokowi Tertawa Saat Ditanya Dia Pilih Sapa di 2024.  Hal ini tidak […]

  • Pemerintah dan DPR RI Didesak Segera Bahas dan Sahkan RUU PPRT 

    Pemerintah dan DPR RI Didesak Segera Bahas dan Sahkan RUU PPRT 

    • calendar_month Sabtu, 15 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di masa akhir periode kerja DPR RI 2019-2024 yang akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Tuntutan ini kembali disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional yang diperingati setiap […]

  • BGN Tidak Memaksa Sekolah yang Menolak MBG

    BGN Tidak Memaksa Sekolah yang Menolak MBG

    • calendar_month Minggu, 25 Jan 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Msinews.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, memastikan bahwa tidak boleh ada pemaksaan bagi sekolah mana pun untuk menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh memaksa sekolah agar para siswanya menjadi penerima manfaat MBG. “Para Kepala SPPG tidak boleh […]

  • KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    KPK Pantau Pejabat Pusat dan Daerah yang Belum Lapor LHKPN

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memantau pejabat pusat dan daerah tingkat Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, BUMN hingga BUMD yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, bahwa seluruh pejabat atau penyelenggara negara wajib patuh untuk menyampaikan laporan harta kekayaan asetnya melalui LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Misalnya […]

expand_less