Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

Mensos ;  Verifikasi Ketat Bansos Demi Keadilan Sosial, Libatkan BPS hingga PPATK

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
  • visibility 229
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI ) tengah menggarap sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat kriteria penerima bansos, dengan prioritas utama diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, sejalan dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“BPS akan menjadi acuan utama kami dalam menentukan kelayakan penerima. Mereka memiliki variabel lengkap, mulai dari pengeluaran individu, kondisi hunian, hingga pertanyaan mengenai ketahanan pangan sehari-hari. Berbagai indikator ini akan memberikan gambaran detil yang akurat,” kata Saifullah Yusuf kepada wartawan usai rapat koordinasi nasional (rakornas) dengan seluruh dinsos di Jakarta, pada Selasa 8 Juli 2025.

Ia mengungkapkan pemutakhiran data secara berkala oleh Badan Pusat Stastik (BPS) akan memastikan pemeringkatan yang lebih tepat sasaran untuk bansos.

Dijelaskan, pergeseran Alokasi, Dari Desil Tinggi ke Desil Rendah, Gus Ipul menjelaskan bahwa Kemensos akan mengalihkan alokasi bansos kepada kelompok masyarakat yang lebih berhak, yaitu mereka yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Artinya, sebagian kecil penerima bansos yang sebelumnya tergolong dalam inclusion error (sekitar 1,9% dari total penerima) dan berada di desil 6 hingga 10, akan dikeluarkan dari daftar.

“Alokasi bansos tidak akan berkurang, namun akan dialihkan kepada mereka yang secara ekonomi lebih rentan. Ini berarti dana yang semula diterima oleh kelompok desil 6-10 akan disalurkan kepada kelompok desil 1-4,” tegasnya.

Meski terjadi perubahan pada daftar penerima, Gus Ipul memastikan bahwa total alokasi anggaran untuk program bansos tidak mengalami perubahan.

Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako untuk 18,3 juta KPM, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional tetap mencakup lebih dari 96 juta jiwa.

Adapun, perubahan ini murni berdasarkan hasil pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data. Mekanisme Deteksi dan Dinamika Sosial Ekonomi, Kemensos juga telah menyiapkan sistem deteksi untuk mencegah potensi penerima ganda atau individu yang telah graduasi namun kembali masuk dalam daftar.

“Jika ada individu yang sebelumnya sudah mandiri namun tiba-tiba masuk lagi ke daftar penerima, sistem kami akan langsung mendeteksinya. Kami akan menelusuri penyebabnya, apakah ada kegagalan usaha atau perubahan kondisi ekonomi lainnya,” kata Gus Ipul.

Pemeriksaan silang akan dilakukan secara rutin setiap bulan, mengingat dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bisa berubah sewaktu-waktu.

“Kami memahami bahwa kondisi keluarga bisa berubah. Mungkin hari ini mereka mandiri, namun besok bisa saja mengalami masalah usaha yang menyebabkan mereka kembali masuk ke desil rendah,” jelasnya.

Fokus Pengumpulan Data untuk Triwulan Berikutnya, Terkait potensi penghematan anggaran negara dari penertiban data
inclusion error, Gus Ipul menyatakan bahwa Kemensos belum dapat memberikan angka pasti.

Saat ini, fokus utama adalah mengumpulkan data komprehensif dari berbagai sumber, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hasil cross-check internal, dan masukan dari masyarakat.

“Semua data ini akan kami kumpulkan dan serahkan kepada BPS untuk diolah. Hasil dari data inilah yang nantinya akan menjadi panduan utama kami dalam menyalurkan bansos pada triwulan berikutnya,” tutup Saifullah Yusuf .

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prof Zudan: Korpri Berkomitmen Selesaikan Masalah Birokrasi Melalui Rakernas 2023

    Prof Zudan: Korpri Berkomitmen Selesaikan Masalah Birokrasi Melalui Rakernas 2023

    • calendar_month Selasa, 3 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 225
    • 0Komentar

      JAKARTA,MSINEWS.COM – Komitmen untuk menjawab tantangan dan mengatasi hambatan dalam birokrasi menjadi fokus utama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri 2023 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa Korpri ingin turut berperan dalam memajukan Indonesia melalui […]

  • Ke Saudi, Menag Bawa Misi Presiden Prabowo untuk Peningkatan Kualitas Haji

    Ke Saudi, Menag Bawa Misi Presiden Prabowo untuk Peningkatan Kualitas Haji

    • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Tangerang, msinews.com-Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi untuk melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Ia mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan persiapan haji tahun ini dilakukan dengan optimal dan meningkat kualitasnya. “Harapan Presiden RI, Pak Probowo Subianto, ke depan haji selain murah juga harus lebih baik. Ini tantangan […]

  • Komite II DPD RI Dorong Stabilitas Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H

    Komite II DPD RI Dorong Stabilitas Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 H

    • calendar_month Rabu, 3 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Komite II DPD RI mengundang Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Badan Pangan Nasional hingga Direktur Utama Perum Bulog untuk mendorong stabilitas harga pangan jelang hari raya Idulfitri 1445 H. “Kenaikan harga bahan pokok ini dapat memberikan dampak negatif jika tidak tertangani dengan baik, bahkan dapat meningkatkan angka kemiskinan menjelang hari raya Idul Fitri,” kata Wakil […]

  • Airlangga Sebut Kenaikan Tarif PPN Dilanjutkan  Masa Pemerintahan Berikutnya

    Airlangga Sebut Kenaikan Tarif PPN Dilanjutkan Masa Pemerintahan Berikutnya

    • calendar_month Sabtu, 9 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan kepastian bahwa kebijakan yang telah ditetapkan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tetap dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Salah satu kebijakan yang akan dipertahankan adalah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Kebijakan kenaikan tarif PPN ini telah diberlakukan sejak tahun […]

  • Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Djoko Poerwanto Masuk Daftar Capim KPK

    Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Djoko Poerwanto Masuk Daftar Capim KPK

    • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 229
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Djoko Poerwanto salah satu dari empat perwira tinggi Polri lainnya yang masuk sebagai calon pemimpin (campim) dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. “Polri memberikan beberapa nama, yang mana dalam hal ini yang tentunya melalui seleksi dan memenuhi syarat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen […]

  • Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Ubah Paradigma Pembangunan untuk Perkuat Keadilan Ekologis

    Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Ubah Paradigma Pembangunan untuk Perkuat Keadilan Ekologis

    • calendar_month Jumat, 21 Agt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 178
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,PEKANBARU– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah mengubah paradigma pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis, serta manfaat pembangunan bagi lintas generasi. Perubahan cara pandang tersebut dinilai penting untuk mencegah benturan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi, masyarakat adat, dan kelestarian alam. Menurut […]

expand_less