Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » MSI NEWS » Budi Arie Sebut TikTok Turunkan 10 Juta Konten Hoaks Terkait Pemilu 2024

Budi Arie Sebut TikTok Turunkan 10 Juta Konten Hoaks Terkait Pemilu 2024

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 19 Mar 2024
  • visibility 218
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengumumkan bahwa platform media sosial TikTok telah berkontribusi signifikan dalam upaya pemberantasan konten hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga : Erick Thohir Ungkap Rencana Penggabungan BUMN Karya: Fokus pada Penyehatan dan Spesialisasi

“Tiktok sendiri sudah melapor ke kami selama pemilu ini dia sudah men-take down 10.8 juta (konten) hoaks. Ini yang secara mandiri tanpa kita minta,” kata Budi saat memberikan keterangan pers di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa 19/3/2024.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Menkominfo, proses penyaringan konten hoaks tersebut berlangsung sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024. Budi Arie Setiadi menyampaikan apresiasinya terhadap upaya TikTok dalam menangani konten hoaks secara mandiri tanpa permintaan langsung dari pihak pemerintah.

Selain TikTok, Menkominfo juga mencatat bahwa Google telah menghapus hampir 2 juta konten hoaks secara mandiri. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan swasta baik dalam maupun luar negeri untuk berpartisipasi aktif dalam memerangi penyebaran informasi palsu.

Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa konten hoaks yang diturunkan atau dihapus oleh pihaknya dianggap menyesatkan dan provokatif terhadap pihak-pihak tertentu. Informasi palsu tersebut dapat menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan dalam proses demokrasi.

Selama masa kampanye pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah berperan aktif dalam menyaring konten hoaks di media sosial. Sebanyak 1.971 berita palsu berhasil diturunkan oleh kementerian tersebut, sementara sisanya hanya diberi label “hoaks” karena dianggap tidak terlalu berbahaya.

Menurut Budi Arie Setiadi, mayoritas konten hoaks tersebar melalui buzzer media sosial yang memiliki afiliasi dengan kelompok tertentu. Namun, setelah proses penyaringan, situasi media sosial saat ini dinilai kondusif dan aman.

Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pengawasan terhadap konten hoaks akan terus dilakukan hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai dan presiden serta wakil presiden telah dilantik.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Total pemilih tetap (DPT) nasional mencapai 204.807.222 pemilih.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (nomor urut 3).

Pada pemilu legislatif, terdapat 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal yang bertarung. Partisipasi aktif dari masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta diharapkan dapat memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan transparan. (Ata)

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Zulkifli Hasan Ke Area Gunung Geulis Bisa Jadi Pintu Masuk Penyelesahan Kasus Tanah Summarecon Dengan Niko Mamesah

    Menteri Zulkifli Hasan Ke Area Gunung Geulis Bisa Jadi Pintu Masuk Penyelesahan Kasus Tanah Summarecon Dengan Niko Mamesah

    • calendar_month Jumat, 14 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 249
    • 0Komentar

    BOGOR – Pintu masuk penyelesaian kasus tanah ahli waris Niko Mamesah yang diduga diambil sepihak Summarecon Bogor bakal mulus dengan kedatangan Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Kunjungan sang Menteri beberapa hari itu dalam peninjauan area Gunung Geulis Bogor, dimana Lokasi itu terjadi alihfungsi lahan yang berakibat banjir meluas di Wilayah Bogor sampai ke Bekasi. Menteri Zulkifli […]

  • BNPB: Mitigasi Bencana Kegagalan Teknologi Industri Butuh Perubahan Paradigma dan Dokumen Darurat yang Taktis di Lapangan

    BNPB: Mitigasi Bencana Kegagalan Teknologi Industri Butuh Perubahan Paradigma dan Dokumen Darurat yang Taktis di Lapangan

    • calendar_month Kamis, 15 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 419
    • 0Komentar

    KOTA CILEGON – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kegagalan teknologi industri memerlukan pergeseran paradigma mendasar serta dokumen rencana kedaruratan yang ringkas dan taktis. Penegasan ini disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D., saat menjadi pemateri utama dalam Seminar Nasional Kesiapsiagaan Bencana Kegagalan Teknologi Industri di Kota Cilegon, Banten, […]

  • Pendaptaran CASN 2023

    Pendaftaran CASN 2023, Pesan BKN dan 3 Alternatif Kanalnya: 

    • calendar_month Jumat, 22 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jakarta – Pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah resmi membuka pada Rabu malam 20/9/2023. CPNS 2023 dan PPPK 2023 akan dibuka hingga 9 Oktober 202, Pendaftaran bisa dilakukan lewat laman sscasn.bkn.go.id Berdasarkan situs resmi SSCASN BKN, pelamar hanya dapat membuat akun SSCASN 1 kali untuk satu periode pendaftaran. […]

  • Putusan MK: Saatnya Benahi Tata Kelola Gizi Nasional, Bukan Sekadar MBG

    Putusan MK: Saatnya Benahi Tata Kelola Gizi Nasional, Bukan Sekadar MBG

    • calendar_month Jumat, 31 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 199
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Anggota Komisi XIII DPR RI (Bidang Hukum dan HAM),Dr. Rieke Diah Pitaloka menyoroti putusam Mahkamah Monstitusi (MK) terkait hasil pengukian UU No.17 Tahun 2025 tentang APBN. “Saya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun […]

  • Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

    Kasatgas PRR: Sumur Bor dan Sanitasi Penyintas Bencana Masih Perlu Diperbanyak

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 342
    • 0Komentar

      Msinews.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus menambah fasilitas sumur bor dan fasilitas sanitasi mandi, cuci kakus (MCK) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Februari, dari 72 MCK yang akan dibangun di Aceh, sebanyak 54 diantaranya telah selesai […]

  • Perpres 156 Tahun 2024 Menghadirkan Negara Dalam Perlindungan HAM

    Perpres 156 Tahun 2024 Menghadirkan Negara Dalam Perlindungan HAM

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 439
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS-Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 merupakan langkah strategis negara untuk memperkuat penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Karena itu, implementasi Perpres tersebut harus diwujudkan melalui perubahan nyata dalam tata kelola perlindungan HAM nasional, bukan […]

expand_less