Komisi VI : Harus ada Solusi Atasi Pertambangan Timah Ilegal
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Jumat, 28 Jun 2024
- visibility 101
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bangka,msinews.com-Komisi VI DPR RI melalului Panitia Kerja (Panja) mengingatkan masalah dilemah pertambangan timah ilegal di Provinsi Bangka Belitung.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP ,Aria Bima mengatakan, pihaknya sedang bekerja harus segera menemukan solusi mengatasi dilema pertambangan timah ilegal. Adapun,salah satunya salah satunya yang terjadi di Bangka Belitung. Solusi ini tentu untuk menekan kerugian negara dan menguntungkan masyarakat setempat.
“Saya kira Panja Timah harus menemukan solusi itu. Dan yang lebih penting lagi menjaga lingkungan (agar) Bangka ini tidak dieksplorasi dan dieksploitasi, tanpa menjaga keberlangsungannya,” kata Aria kepada wartawan parlemen.
Menurutnya, hal yang lebih penting lagi adalah menjaga lingkungan (agar) Bangka ini tidak dieksplorasi dan dieksploitasi, tanpa menjaga keberlangsungannya.
Dikatakan bahwa, saat melihat langsung pertambangan legal dan ilegal di Pulau Bangka, Aria menyampaikan, Panja Timah ingin memitigasi proses penambangan timah di Bangka ini. Proses penambangan legal yang dilakukan PT. Timah selalu ada pemulihan ekologinya pascapenambangan. Kolam besar bekas eksplorasi timah, misalnya, ada yang dimanfaatkan untuk penangkaran buaya atau ditanami kembali dengan tanaman mangrove. Sementara yang ilegal kian merusak ekologi setempat.
“Kunjungan ini untuk bisa melihat secara langsung dari hulunya. Proses penambangannya seperti apa, baik yang legal maupun yang ilegal. Kita mau memitigasi alur proses penambangan timah itu seperti apa. Kerugian negara yang Rp300 triliun lebih itu, kan, akumulasi dari kerugian termasuk kerugian masalah lingkungannya,” kata Aria.
Dikatakan bahwa, tambang-tambang ilegal yang beroperasi di sekitar area pertambangan milik PT. Timah jadi beban masalah pemerintah pusat dan daerah.
Adapun, masyarakat lokal yang dipekerjakan di pertambangan ilegal itu tak memahami soal legal dan ilegal itu.
“Maka, di sinilah butuh solusi jangka panjang yang holistik untuk menyelamatkan pendapatan negara, lingkungan, dan di sisi lain menyejahteralan masyarakat,” tutup Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. ** DM.
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar