Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Pembebasan Pilot Phillip Mark Mehrtens oleh TPNPB OPM, Libatkan Uskup Jayapura dan Sejumlah Tokoh, Ini Syaratnya

Pembebasan Pilot Phillip Mark Mehrtens oleh TPNPB OPM, Libatkan Uskup Jayapura dan Sejumlah Tokoh, Ini Syaratnya

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
  • visibility 149
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jayapura,msinews.com-OPM merilis berita tentang proses pembebasan pilot asal Selandia Baru Captain Phillip Mark Mehrtens yang oleh Tentara Nasional Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).

Melalui siaran pers tertulis tersebut bahwa nama Uskup Dioses Jayapura Mgr Dr Yanuarius Theofilus Matopai You masuk dalam proposal proses pembebasan pilot tersebut .

Sebagaimana diketahui, Pilot maskapai Susi Air tersebut disandera anggota TPNPB Komando Wilayah Pertahanan (Kodap) III Ndugama Derakma pimpinan Panglima Kodap III Brigjen Egianus Kogeya di di Lapngan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (7/2 2023) sekitar pukul 07:17 WIT.

Adapun, selain Uskup Matopai, para tim fasilitator berasal dari berbagai kalangan seperti di antaranya, Direktur Urusan Internasional WCC, Dewan Gereja Papua, International Human Rights Monitor, Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC), PNG Trust, Amnesty International Indonesia, Alisa Wahid (putri Gus Dur) ,tim fasilitator dari Nduga yang disetujui, dan perwakilan Pemerintah Selandia Baru.

Sementara tim lainnya seperti Reuters, Al Jazeera, BBC, jurnalis senior Papua Victor Mambor, Elisa Sekenyap, dan sejumlah jurnalis yang mendapat rekomendasi dalam proposal tersebut.

Kemudian, tim hukum seperti advokat Gustaf Kawer, Frederika Korain, Emanuel Gobai, Theo Hesegem, dan Frits Ramandey.

“Kami mendaftarkan nama-nama tim fasilitator dalam proposal ini guna menjadi perhatian oleh semua pihak dan dapat mengambil bagian. Ini adalah misi kemanusiaan yang harus dan wajib didukung oleh semua pihak, termasuk pihak-pihak yang kami tidak sebutkan nama mereka dalam proposal ini,” kata  Juru Bicara Komnas TPNPB Sebby Sambom dalam keterangan dilansir   Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Selasa (17/9/2024).

Lanjut Sebby , pihaknya membuka diri untuk aksi kemanusiaan itu demi membebaskan Mehrtens yang masih ditahan dalam keadaan selamat.

Ditegaskan, pembebasan Mehrtens merupakan sikap baik hati dari TPNPB Kodap III Ndugama Derakma di bawah pimpinan Egianus dan pasukannya, bukan karena kebaikan hati pemerintah.

“Simulasi proses pembebasan, Pemerintah Selandia Baru menyiapkan pesawat rute Selandia Baru – Papua Nugini – Jayapura. Pesawat tiba di Bandara Sentani dan parkir menunggu tim yang akan menjemput Mehrtens tiba dari Nduga,” terangnya.

Ia menambahkan, polisi dan tentara Selandia Baru harus masuk dan mengawal proses penjemputan Mehrtens bersama pesawat sipil asal Selandia Baru. Dalam hal ini, ujar Sebby, jika tidak ada pesawat dari Selandia Baru, pihaknya akan mencarter pesawat Air Niugini dari Papua Nugini. Semua wartawan menunggu di Bandara Sentani.

“Dua pesawat disiapkan untuk menjemput pilot. Pesawat diterbangkan dari Jayapura menuju bandara yang akan disetujui oleh Panglima TPNPB Kodap III Ndugama Derakma Brigjen Egianus Kogeya dan pasukannya. Setelah menjemput pilot di Nduga, pesawat akan kembali ke Bandara Sentani,” terang  Sebby.

Dalam proses ini, Mehrtens langsung pindah ke pesawat asal Selandia Baru atau Papua Nugini. Selanjutnya Pesawat akan  membawa pilot saat kembali harus melewati Papua Nugini dan melakukan konferensi pers di Jacksons International Airport, Port Moresby.

“Pilot pesawat yang akan diterbangkan ke Nduga untuk proses penjemputan diusulkan pilot harus orang asli Papua. Pilot akan diserahkan kepada dua orang dari dewan gereja sedunia, satu orang perwakilan UN, satu orang dari perwakilan keluarga Mehrtens. satu orang tokoh asal Nduga, dua orang wartawan senior nasional dan internasional akan menjadi saksi. Kemudian, dua orang tokoh HAM dari Indonesia , satu orang advokat,” katanya.

Masih menurut Sebby, lokasi pembebasan di Nduga akan diumumkan sebelum tiga hari pembebasan agar diketahui publik.

Uskup Dioses Jayapura Mgr Dr Yanuarius Theofilus Matopai You (Komsos Jayapura)

Syarat yang perlu diikuti oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru sebagai berikut :

Pertama, dalam proses penjemputan tidak boleh ada kamera drone dan pesawat terbang di wilayah Nduga selama waktu yang ditentukan.

Kedua, TPNPB meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Pemerintah Selandia Baru memantau semua proses secara transparan dan terbuka.

Ketiga, TPNPB meminta Pemerintah Indonesia membuka akses media dan pihak-pihak internasional terlibat dalam proses pembebasan ini.

Keempat, TPNPB meminta Pemerintah Selandia Baru mengikuti semua arahan TPNPB selama proses pembebasan dan tidak menekan Mehrtens. Namun, memberikan ruang untuk menyampaikan apa yang dia rasakan bersama pasukan TPNPB di Ndugama selama satu tahun tujuh bulan.

“Dalam hal ini TPNPB juga meminta kepada Pemerintah Selandia Baru bahwa bisa mengirim surat diplomatik kepada Pemerintah Indonesia agar Pemerintah Indonesia bisa mendukung proposal pembebasan pilot yang diumumkan ini,” kata Sebby.

Kelima, TPNPB meminta Pemerintah Indonesia tidak melakukan operasi militer selama proses pembebasan berlangsung dan membuka koridor aman dan menarik militer non organik dari wilayah Nduga. Apabila Pemerintah Indonesia tidak patuhi, maka pihaknya akan membatalkan proses pembebasan di waktu yang tidak ditentukan hingga ada niat baik oleh kedua negara.

Keenamn, TPNPB berharap demi kemanusiaan harus membuka diri dan bekerja sama membebaskan pilot kepada keluarganya, karena penahanan ini bukanlah agenda TPNPB namun ini adalah bagian dari musibah.

Ketujuh, pihak TPNPB meminta kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini melalui Departemen Imigrasi dan Luar Negeri membantu kemudahan perizinan pesawat carteran yang landing di Bandara Sentani Papua.
Begitu juga saat transit di Jacksons International Airport, Port Moresby karena ini adalah misi kemanusiaan yang harus didukung oleh semua pihak.

Selain itu, TPNPB juga meminta militer dan polisi Indonesia berjiwa besar dan ikut menjaga keamanan dalam proses pembebasan Mehrtens. Pasalnya, TPNPB juga berjiwa besar dan bersedia membebaskan pilot demi kemanusiaan.

Dalam proses pembebasan Dewan Gereja Sedunia menjadi fasilitator didukung Dewan Gereja Papua. Semua proses pembiayaan akan ditanggung penuh oleh semua tim fasilitator dari sumber yang halal. Terima kasih atas dukungan serta kerja sama yang baik, semoga Tuhan leluhur bangsa-bangsa di dunia melindungi kita semua. Amen,” kata Sebby. ** 

Sumber : Siaran Pers/ Editor : timred. 

Proses Pembebasan Pilot

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Laporan Etik Ketua KPK, Dewas Sebut Masih Dipelajari

    Laporan Etik Ketua KPK, Dewas Sebut Masih Dipelajari

    • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Laporan etik kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, oleh sebuah kelompok mahasiswa yang dikenal Komite Mahasiswa Peduli Hukum. Laporan diajukan Jumat, 6/10/2023, dengan tuduhan pelanggaran etik yang terkait dengan pertemuan Firli dengan pihak yang menjadi perkaranya di KPK. Laporan muncul setelah beredarnya foto foto pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul […]

  • DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    DPR ; Pengalihan Pulau Aceh ke Sumut Harus Lewat UU, Bukan Sekedar Keputusan Menteri

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo, menegaskan bahwa pengalihan empat pulau dari wilayah Provinsi Aceh ke Sumatera Utara tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan menteri. Menurutnya, perubahan batas wilayah provinsi merupakan ranah kewenangan legislatif dan harus ditempuh melalui mekanisme pembentukan undang-undang. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang […]

  • Gus Imin Sebut Kritik sebagai Vitamin untuk Kemajuan Bangsa

    Gus Imin Sebut Kritik sebagai Vitamin untuk Kemajuan Bangsa

    • calendar_month Kamis, 10 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebutkan bahwa kritik sebagai bagian penting dalam proses pembangunan bangsa di era demokrasi seperti sekarang. Pasalnya demokrasi menuntut partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan bangsa. “Demokrasi menjadi syarat agar semua rakyat terlibat. Jadi kalau ada jangan bingung. Kritik itu vitamin. […]

  • Ribuan Umat Buddha Berbagai Negara Baca Tipitaka di Borobudur, Perdalam Pemahaman Dhamma

    Ribuan Umat Buddha Berbagai Negara Baca Tipitaka di Borobudur, Perdalam Pemahaman Dhamma

    • calendar_month Jumat, 24 Jul 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 359
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM,BALI-Suasana khidmat menyelimuti Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, saat ribuan umat Buddha memulai rangkaian Indonesia Tipitaka Chanting (ITC) 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sangha Theravada Indonesia (STI) bekerja sama dengan Keluarga Buddhis Theravada Indonesia (KBTI), diikuti para Bhikkhu dari mancanegara, samanera, atthasilani, serta upasaka-upasika yang menjalankan Atthasila. Dalam sambutan pembukaan, Dirjen Bimas Buddha Kemenag Supriyadi […]

  • Komisi I DPR Siapkan Standar Pengamanan Pemeliharaan Alutsista di Daerah Padat Penduduk

    Komisi I DPR Siapkan Standar Pengamanan Pemeliharaan Alutsista di Daerah Padat Penduduk

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengingatkan soal standar pengamanan alutsista dan meminta pendataan kerugian warga akibat insiden ini. Hal tersebut berkaitan dengan Ledakan di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya belum lama ini terjadi. “TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan pemeliharaan dan perawatan alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk […]

  • Dirut Pupuk Diganti, Erick Tohir Minta Industri Pupuk Melebar ke Petrokimia

    Dirut Pupuk Diganti, Erick Tohir Minta Industri Pupuk Melebar ke Petrokimia

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi–Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia menggantikan Bakir Pasaman yang telah menjabat sejak 2020. Dalam sebuah perombakan kepemipinan tersebut Erick menginginkan Pupuk Indonesia melebarkan sayap usahanya ke bisnis petrokimia. Pupuk Indonesia diharapkan dapat memproduksi green amonia dan juga blue amonia yang bisa menjadi BBM. […]

expand_less