Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Laporan Etik Ketua KPK, Dewas Sebut Masih Dipelajari

Laporan Etik Ketua KPK, Dewas Sebut Masih Dipelajari

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Senin, 9 Okt 2023
  • visibility 166
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Laporan Pelanggan Etik

Jakarta, MSINews.com – Laporan etik kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, oleh sebuah kelompok mahasiswa yang dikenal Komite Mahasiswa Peduli Hukum. Laporan diajukan Jumat, 6/10/2023, dengan tuduhan pelanggaran etik yang terkait dengan pertemuan Firli dengan pihak yang menjadi perkaranya di KPK.

Laporan muncul setelah beredarnya foto foto pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Informasi bahwa Firli Bahuri telah melakukan pertemuan tertutup dengan pihak yang sedang menjadi perkaranya di KPK.

“Dewas masih mempelajari pengaduan yang masuk  dari laporkan Komite Mahasiswa Peduli Hukum,” kata anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, pada wak media, Senin (9/10/2023).

Baca juga : Kritik Bonyamin Terhadap UU KPK, Pasal 65 Ancaman 5 tahun

Syamsuddin mengatakan Dewas KPK masih menelaah laporan tersebut. Bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli tengah dikumpulkan.

“Sema laporan sedang kumpulkan mulai bahan dan keterangan,” ujarnya.

Sebelumnya, kelompok mahasiswa tersebut menilai bahwa tindakan ini menciptakan potensi konflik kepentingan dan merusak integritas lembaga antikorupsi tersebut.

Komite Mahasiswa Peduli Hukum Febrianes menegaskan bahwa pertemuan semacam itu bisa merongrong kepercayaan publik terhadap independensi KPK dalam menangani kasus korupsi.

Mereka mengklaim bahwa tindakan ini mencurigakan dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas Firli sebagai pemimpin KPK.

Lebih dari itu, Febrianes, mengatakan laporannya ke Firli merujuk pada Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021. Aturan itu mengatur larangan tiap insan KPK bertemu dengan pihak yang berperkara di KPK.

“Pasal 4 mengatakan tiap insan komisi KPK dilarang mengadakan pertemuan langsung atau tidak langsung dengan tersangka terdakwa terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK,” kata Febrianes saat dihubungi, Jumat (6/10).

Baca juga : SDR Desak Kejagung RI Selidiki Korupsi, Pengusaha Asal Lampung 

Sementara Firli Bahuri juga telah menagapi adanya foto pertemuannya dengan SYL di lapangan bulu tangkis. Firli mengaku pertemuan itu terjadi pada Maret 2022.

Dia awalnya mengatakan proses penyelidikan kasus korupsi di Kementan yang dimulai pada Januari 2023.

“Pertemuan di lapangan bulutangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, Saudara Syahrul Yasin Limpo, terjadi sebelum periode tersebut, tepatnya yaitu sekitar pada tanggal 2 Maret 2022, dan itu pun beramai-ramai di tempat terbuka,” kata Firli kepada wartawan, Senin (9/10/2023).

Firli menekankan status SYL dalam momen pertemuan tersebut belum menjadi pihak beperkara di KPK. Dia pun mengaku pertemuan itu bukan atas inisiasinya.

“Maka, dalam waktu tersebut, status Saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang beperkara di KPK. Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya,” jelas Firli.

Laporan terhadap Firli Bahuri telah memicu perdebatan dikalangan masyarakat dan dunia politik. Banyak yang menginginkan penyelidikan yang transparan dan mendalam terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut.

Sementara itu, ada pula yang mendukung Firli dan menilai laporan ini sebagai upaya politis untuk mengganggu kerja KPK.

Situasi ini akan terus dipantau dan diinvestigasi oleh pihak berwenang. KPK sendiri diharapkan akan menjalankan proses internal untuk mengklarifikasi keadaan ini.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadiri WWF ke-10, Puan Tegaskan Komitmen Kuat Parlemen Terhadap Agenda Air

    Hadiri WWF ke-10, Puan Tegaskan Komitmen Kuat Parlemen Terhadap Agenda Air

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Nusa Dua, msinews.com-Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pembukaan World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia ke-10 di mana Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah. Ia pun menegaskan komitmen parlemen yang siap mendukung setiap agenda mengenai ketahanan air. Pembukaan World Water Forum (WWF) ke-10 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai […]

  • Pembangunan Infrastruktur di IKN Terlealisasi Capai 21,8 Persen, dari Realisasi Anggaran 2023 Rp29,5 T

    Pembangunan Infrastruktur di IKN Terlealisasi Capai 21,8 Persen, dari Realisasi Anggaran 2023 Rp29,5 T

    • calendar_month Sabtu, 30 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 173
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Kementerian Keungan Republik Indonesia (Kemenke RI) membeberkan bahwa pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2023 ini, telah terlealisasi hingga mencapai 21,8 persen Proses Pembangunan infrastruktur dan non insfrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN)yang terletak di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah mencapai 21,8 persen itu, menghabiskan biaya anggaran sebanyak […]

  • Kemensos : Calon Siswa Sekolah Rakyat Akan Cek Kesehatan Gratis pada 7 Juli 2025

    Kemensos : Calon Siswa Sekolah Rakyat Akan Cek Kesehatan Gratis pada 7 Juli 2025

    • calendar_month Jumat, 4 Jul 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Jelang memulai masa orientasi dan pembelajaran, para calon siswa Sekolah Rakyat akan menjalani cek kesehatan gratis pada 7 Juli 2025 mendatang, untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit menular. Secara teknis, pengecekan kesehatan akan dilakukan Kemensos selaku penanggungjawab Sekolah Rakyat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. “Rencananya nanti tanggal 7 Juli kita akan […]

  • Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

    Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Jakarta_InfomsiNews–Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah pihaknya mengintimidasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. “Enggak lah. Masa terintimidasi, wong itu tugasnya masing-masing, kok,” kata Yudo di Rumah Dinas Wakil Presiden, kutip CNNJakarta, Kamis 3/8/2023. Yudo mengatakan bila ingin mengintervensi, pihaknya bisa saja mengerahkan satu batalion untuk […]

  • Sandiaga Uno : Koalisi Solid dan Fokus Pada Hasil Pemilu

    Sandiaga Uno : Koalisi Solid dan Fokus Pada Hasil Pemilu

    • calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com –  Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan bahwa koalisi pemenangan masih sangat solid. Menurut Sandiaga, TPN telah menggelar sejumlah pertemuan rutin yang membuktikan kesolidan koalisi tersebut. Baca juga : Fenomena Gempa di Kalimantan: Ini Penjelasan Analisis Ahli “Situasi di dalam koalisi Ganjar-Mahfud masih sangat solid, baru-baru ini […]

  • Komisi I DPR : PDN Kemenkominfo Harus Terapkan Standar Keamanan Siber

    Komisi I DPR : PDN Kemenkominfo Harus Terapkan Standar Keamanan Siber

    • calendar_month Jumat, 15 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Jakarta,Infomsi.org-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengatakan, Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Kemenkominfo RI, harus menerapkan standar keamanan yang ketat bagi ekosistem siber di Indonesia. Menurutnya, kebocoran data lewat siber sering terjadi di Tanah Air. Untuk itu, PDN diserukan mampu mengidentifikasi kebocoran secara preventif. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisi I DPR […]

expand_less