Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
  • visibility 173
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta_InfomsiNews–Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah pihaknya mengintimidasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

“Enggak lah. Masa terintimidasi, wong itu tugasnya masing-masing, kok,” kata Yudo di Rumah Dinas Wakil Presiden, kutip CNNJakarta, Kamis 3/8/2023.

Yudo mengatakan bila ingin mengintervensi, pihaknya bisa saja mengerahkan satu batalion untuk menggeruduk markas KPK. Menurutnya, kedatangan personel TNI ke KPK itu untuk berkoordinasi dengan KPK.

Ia menjelaskan personel TNI yang mendatangi KPK pada Jumat (28/7) lalu merupakan prajurit yang mengerti hukum, mulai dari Komandan POM TNI, Kababinkum, hingga Jampidmil.

“Kalau saya intervensi itu memerintahkan batalion mana tak suruh geruduk ke situ, itu namanya intervensi,” ujarnya.

Lebih dari pada itu Yudo menyerahkan proses hukum kasus dugaan suap di Basarnas yang melibatkan perwira TNI aktif ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Ia memastikan proses hukum akan berjalan objektif di Puspom TNI.

Yudo juga meminta masyarakat tak menganggap TNI melindungi prajuritnya yang tersandung kasus hukum.

“Makanya saya minta pada masyarakat jangan punya perasaan seolah-olah diambil TNI, dilindungi, tidak. Undang-undangnya memang begitu. Jadi kami ini tunduk pada UU,” jelasnya

Berita sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku mendapatkan teror berupa pesan WhatsApp dan karangan bunga di tengah penanganan kasus dugaan suap di Basarnas.

Ghufron meminta publik paham soal situasi KPK saat ini yang tengah dilanda upaya pembunuhan karakter. Dia pun menyebut, ancaman mulai terjadi sejak Jumat (28/7) malam.

“Ketika kami dalam beberapa hari ini sedang banyak mendapat tantangan dan ancaman atau teror nyawa dan kekerasan, yang disampaikan ke WA maupun karangan bunga yang dikirim ke rumah rumah struktural dan pimpinan KPK karena memberantas korupsi,” kata Ghufron dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/7).

Diketahui Dua prajurit TNI aktif yakni Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Keduanya telah ditahan di instalasi tahanan militer Pusat Polisi Militer AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapolrestabes Harryo: Malam Tahun Baru, Dilarang Bakar Petasan!

    Kapolrestabes Harryo: Malam Tahun Baru, Dilarang Bakar Petasan!

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Palembang, msinews.com – Malam pergantian tahun baru 2025, masyarakat Kota Palembang diminta tidak membunyikan petasan. Kepala Polisi Resort Kota Besar (Poltabes) Palembang AKBP Dr Harryo Sugihhartono SIK MH, mengatakan bahwa larangan itu diberlakukan untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat. “Kebijakan ini kita berlakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Dr Harryo Sugihhartono, Rabu (27/11/2024). Suara petasan, […]

  • Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    Tito Karnavian Ungkap Percepatan Jadwal Pilkada 2024 Terlalu Berisiko

    • calendar_month Sabtu, 9 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa usulan  memajukan jadwal Pilkada 2024 berisiko, bagi penyelenggara pemilu. Pasalnya Pilkada serentak pada November 2024 itu sudah diatur dalam Pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkadaa. Kendati demikian Tito menjelaskan usulan percepatan Pilkada tersebut tergantung pada kesiapan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya lembaga itu dapat atensi pemilu […]

  • Adian Napitulu

    Adian Minta Pemerintah Atasi Bencana Kekeringan Daerah Bogor

    • calendar_month Senin, 4 Sep 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 136
    • 0Komentar

    Jakarta, Anggota DPR RI Adian Napitupulu meminta Pemerintah untuk dapat menanggulangi bencana kekeringan di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bogor. Politikus PDIP ini mengaku sudah berkeliling ke lebih dari tiga puluh desa dalam tiga pekan terakhir. Mulai dari Kecamatan Rumpin, Cariung hingga Jonggol, Jawa Barat. Hasilnya diketahui para warga setempat tengah mengalami kesulitan air bersih. “Oleh […]

  • Sambut Lebaran Idulfitri, Dishub Rembang Jemput Ratusan Pemudik di Jakarta

    Sambut Lebaran Idulfitri, Dishub Rembang Jemput Ratusan Pemudik di Jakarta

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Rembang,msinews.com-Luar biasa pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang yang benar-benar memperhatikan warganya di perantauan. Bentuk kepedulian itu ditunjukkan dengan Menjemput warga di daerahnya untuk Pulang Kampung atau Mudik di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hiriah/2024. Adapun program penjemputan pulang kampung itu mulai direalisasikan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Rembang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rembang mulai […]

  • Kemenag Terindikasi Melanggar Kesepakatan Soal Pembagian Kuota Haji 2024

    Kemenag Terindikasi Melanggar Kesepakatan Soal Pembagian Kuota Haji 2024

    • calendar_month Senin, 24 Jun 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Ketua Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH Tahun 1445H/202, M. Abdul Wachid menegaskan bahwa Kementerian Agama RI telah melanggar kesepakatan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI dan juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 mengenai BPIH Tahun 1445H/2024. Dia menjelaskan, kuota haji Indonesia tahun 2024 dari Arab Saudi awalnya sebanyak 221.000 […]

  • Jokowi

    Jokowi Dorong Optimalisasi Dana Desa, pada Kungker ke Serang

    • calendar_month Senin, 8 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Presiden Joko Widodo Dorong, hingga mengadakan pertemuan dengan kepala desa se-Kabupaten Serang di Desa Margagiri, Banten. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi menekankan pentingnya mengelola dana desa untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di setiap desa. Baca juga : Pengamat Ungkap Prabowo Tak Sembarang Buka Data Konfidensial Kemhan “Saya harapkan uang, anggaran yang […]

expand_less