Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

BGN Peringatkan SPPG yang Tolak Produk UMKM dalam Program MBG Akan Disanksi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
  • visibility 187
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Msinews.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menolak pasokan bahan pangan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, hingga nelayan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan setiap SPPG wajib menerima dan melibatkan produk UMKM serta hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Penolakan sepihak dinilai bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Menurut Nanik, para pelaku usaha kecil justru harus dirangkul, dibina, dan diarahkan agar mampu menjadi pemasok dapur MBG dengan kualitas yang baik, bukan disingkirkan oleh kepentingan bisnis tertentu.

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa,” kata Nanik dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan program MBG tidak hanya sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat.

“Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” terang Nanik.

BGN juga menegaskan tidak akan mentoleransi praktik pengutamaan pemasok besar yang berpotensi memonopoli distribusi bahan pangan ke dapur MBG dan menyingkirkan pelaku usaha kecil.

“Akan saya suspend. Sebab ini berarti anda melawan Peraturan Presiden,” tambah Nanik.

Nanik menekankan SPPG dan mitra wajib mengakomodasi serta membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar mampu memenuhi standar kualitas bahan pangan yang dibutuhkan dalam program MBG.

“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” tutur Nanik.*

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buntut Pembakaran Al-Quran, Denmark-Swedia Mulai Ada Kekhawatiran

    Buntut Pembakaran Al-Quran, Denmark-Swedia Mulai Ada Kekhawatiran

    • calendar_month Jumat, 4 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Jakarta, Infomsi.News–Buntut dari aksi pembakaran Al-Quran di Denmark dan Swedia, rupanya mumbuat kekhawatiran dari kedua negara tersebut. Pasalnya Denmark memperketat kontrol perbatasan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri dan mencegah orang yang tidak diinginkan memasuki negara itu. Mengutip Reuters, pengetatan dilakukan lantaran pihak berwenang khawatir akan ada serangan balas dendam setelah aktivis anti-Islam di Denmark dan […]

  • Kementerian Hukum Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang

    Kementerian Hukum Sediakan Lahan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

      Msinews.com – Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan lahan seluas 6,8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Tangerang, Banten. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (30/10/2025) . “Luas tanah itu kurang lebih secara keseluruhan ada 10 hektare, namun […]

  • Gelar Apel Siaga, Menko Polkam Tekankan Target Pemerintah Kendalikan Karhutla

    Gelar Apel Siaga, Menko Polkam Tekankan Target Pemerintah Kendalikan Karhutla

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Riau – Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, dan swasta, bersatu dan bergerak dalam satu komando dan satu tujuan yaitu menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga ke titik minimal, bahkan ke arah zero karhutla. “Sebagai langkah strategi dan penguatan, pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergotong royong, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi […]

  • Atasi Kemiskinan, Kemensos Ajak Kolaborasi Perguruan Tinggi di Jatim

    Atasi Kemiskinan, Kemensos Ajak Kolaborasi Perguruan Tinggi di Jatim

    • calendar_month Sabtu, 8 Feb 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Surabaya,msinews.com– Kementerian Sosial RI (Kemensos) mengajak Perguruan Tinggi di Jawa Timur berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Langkah ini tertuang pada pertemuan Kemensos dengan 12 rektor atau yang mewakili dari Forum Rektor Jatim dalam diskusi pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan desa di Kampus UNESA 2 pada Jumat (7/2/2025). Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo […]

  • Fraksi Golkar: RUU Kementerian Menjadi Dasar Presiden untuk Menyusun Kabinet

    Fraksi Golkar: RUU Kementerian Menjadi Dasar Presiden untuk Menyusun Kabinet

    • calendar_month Sabtu, 18 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Fraksi Partai Golkar DPR RI sepakat dengan Baleg dan DPR RI untuk menghapus batas atau jumlah jumlah kementerian negara di Kabinet, hal tersebut agar memberikan kebebasan presiden terpilih sebagai pemegang hak Konnstitusi dan preogratif sesuai ketentuan undang-undang (UU). “Karena itu saya sepakat bahwa yang terkait dengan jumlah menteri itu memang sebaiknya tidak perlu diatur […]

  • Dyah Roro Esti : Stok BBM Harus Aman Selama Mudik Lebaran 2024

    Dyah Roro Esti : Stok BBM Harus Aman Selama Mudik Lebaran 2024

    • calendar_month Selasa, 9 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi VII Dyah Roro Esti meminta Kementerian ESDM dan PT Pertamina untuk memastikan stok BBM aman dan terkendali pasca mudik lebaran idul fitri 2024/1445 H. Ia mengatakan bahwa BBM menjadi komoditas energi yang sangat dibutuhkan di tengah kebutuhan mobilitas orang yang meningkat ke beberapa titik menuju pulang kampung. “Tentu kita berharap karena tentu mobiulitas […]

expand_less