Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Kriminal » Gus Ipul Yakin PBNU Tak Terlibat Dalam Kasus Dugaan Aliran Dana Korupsi Kouta Haji

Gus Ipul Yakin PBNU Tak Terlibat Dalam Kasus Dugaan Aliran Dana Korupsi Kouta Haji

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
  • visibility 114
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

msinews.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meyakini bahwa PBNU tak terlibat dalam kasus dugaan aliran dana korupsi penentuan kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2023-2024 yang saat ini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Ipul menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah KPK, PBNU selama ini komitmen sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.

“PBNU mendukung sebagaimana presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, itu sudah disampaikan berulang kali,” ujar Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9).

Menurut Gus Ipul, PBNU menghormati upaya KPK yang sedang mengusut berbagai dugaan korupsi kepada siapapun.

Namun, Gus Ipul memastikan PBNU tidak terlibat dalam proses pembagian kuota haji di lingkungan Kemenag di era kepimpinan Yaqut Cholis Qoumas, maupun hal lain yang dikaitkan dengan dugaan aliran dana tersebut.

“Saya bisa pastikan bahwa PBNU tidak terlibat,” tegas Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menyampaikan jika ada pengurus PBNU yang diminta keterangan oleh KPK, maka pihaknya siap bersikap kooperatif.

“Jika ada pengurus yang memang diperlukan keterangannya, tentu kita sungguh-sungguh menghormati. Kita harapkan yang dimintai keterangan bisa memberikan penjelasan dengan baik, sebagai warga negara yang baik menghormati proses hukum,” ucapnya*.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Serap Aspirasi Daerah, DPD RI Soroti Ketahanan Pangan hingga Konflik Papua

    Serap Aspirasi Daerah, DPD RI Soroti Ketahanan Pangan hingga Konflik Papua

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 114
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM— Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyampaikan hasil penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) yang dihimpun sejak 24 April hingga 13 Mei 2026 pada Sidang Paripurna ke-10 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat pekan lalu. Adapun ,berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah meliputi pembangunan desa, distribusi energi […]

  • Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik

    Anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Geopolitik

    • calendar_month Senin, 22 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai bahwa,kondisi fundametal ekonomi Indonesia kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah. “Kondisi geopolitik terutama di wilayah Timur Tengah imbas adanya perang, bakal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global termasuk Indonesia. Terkait hal itu, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat […]

  • Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    Komisi IX DPR : Iuran BPJS Kesehatan Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Manado,msinews.com –Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati mengatakan bahwa, Kemenkes RI harus mencari solusi atas kendala kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut. Misalnya, dengan terbitnya Pertaruran Daerah (Perda) yang mengatur bahwa iuran BPJS Kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dalam satu keluarga. Pernyataan itu lantaran, tingkat Kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini dinilai masih minim. Hal itu lantaran […]

  • MK

    MK Jadwalkan Empat Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sidang Lanjutan PHPU Pilpres 2024

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, yang dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat, 5 April.. Baca juga : Sidang Lanjutan Perselisihan Hasil Pilpres 2024 di MK: Hotman Paris Tantang Tuduhan Korupsi Jokowi “Kepada para pihak, […]

  • Liga Champions: Real Madrid vs. Leipzig Berakhir Imbang 1-1

    Liga Champions: Real Madrid vs. Leipzig Berakhir Imbang 1-1

    • calendar_month Kamis, 7 Mar 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Spanyol, MSINews.com – Penyisihan Liga Champions antara Real Madrid dan RB Leipzig pada Kamis pagi pukul 03.00 WIB berakhir dengan skor imbang 1-1, menguntungkan tim tuan rumah berkat agregat 2-1. Sebelum pertandingan dimulai, Real Madrid yang diasuh oleh pelatih legendaris Carlo Ancelotti unggul dengan agregat 1-0, sementara RB Leipzig di bawah arahan pelatih Marco Rose […]

  • Ciptakan Pemilu Damai, Pengamat Politik Unpad: Penyelenggara Harus Tegas

    Ciptakan Pemilu Damai, Pengamat Politik Unpad: Penyelenggara Harus Tegas

    • calendar_month Jumat, 1 Des 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Jakarta, msinews.com – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar mengingatkan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP bersikap tegas demi menjaga marwah lembaganya. Selain itu, penyelenggara pemilu juga diminta tidak justru menjadi sumber konflik dan sumber perpecahan karena tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon. Baca juga ; Tri Risma Sebut […]

expand_less