Kepala BNPB Bersama Kasad Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah

PULANG PISAU – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kunjungan kerja Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (19/10).

Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan kondisi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau dan rapat koordinasi untuk memperkuat langkah penanganan bersama pemerintah daerah serta unsur terkait.

Kepala BNPB bersama rombongan bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana kusuma, Jakarta, menuju Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Setelah tiba di Lanud Syamsudin Noor, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Agenda kunjungan kerja diawali dengan peninjauan lokasi karhutla di Kabupaten Pulang Pisau pada pukul 12.45 WIB. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat kondisi aktual wilayah terdampak sekaligus memperoleh gambaran mengenai perkembangan penanganan dan kebutuhan dukungan operasional di lapangan.

Selanjutnya, Kepala BNPB bersama Kasad mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Kantor Bupati Pulang Pisau pada pukul 14.30 hingga 16.00 WIB. Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk mengevaluasi kondisi terkini, memperkuat sinergi antarlembaga, serta menyelaraskan langkah penanganan berdasarkan situasi dan kebutuhan daerah.

Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga instansi teknis lainnya. Koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah penanganan dilaksanakan secara terpadu, berdasarkan kondisi aktual di lapangan, serta didukung dengan data dan informasi yang akurat,” ujar Kristomei.

Ia menambahkan bahwa upaya pengendalian kebakaran perlu dilaksanakan secara cepat dan terukur dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dukungan pemerintah pusat juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah agar setiap langkah penanganan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan. Jika ada kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh daerah, kita akan koordinasikan agar dukungan dari pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat,” tambahnya.

Dalam penanganan karhutla, koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi unsur penting untuk mendukung efektivitas operasi. Kesamaan data, kejelasan komando, dan kesesuaian dukungan operasional diperlukan agar upaya pengendalian kebakaran dapat berjalan secara terpadu.

Kepala BNPB didampingi oleh Direktur Komando Pengendalian Operasi (Kordalops) Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekontruksi Perumahan (RRP) Brigjen Mochamad Arief Hidayat. Pendampingan jajaran BNPB ini mendukung penguatan koordinasi operasional serta identifikasi kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Melalui kunjungan kerja ini, BNPB bersama TNI dan seluruh unsur terkait terus mendorong penguatan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor, pemantauan kondisi lapangan, serta langkah operasional yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan daerah.**