Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Senator Aceh Minta Kementan Perhatikan Kelangkaan Pupuk

Senator Aceh Minta Kementan Perhatikan Kelangkaan Pupuk

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
  • visibility 164
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com-Permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh menjadi perhatian dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI yang juga mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Untuk itu dia mendesak Kementerian Pertanian untuk menjadi lebih komunikatif dalam menangani isu ini.

“Saya lihat saat ini ada tantangan serius terkait kelangkaan pupuk subsidi di Aceh, karena adanya kelangkaan dapat mempengaruhi sektor pertanian yang sangat vital bagi Aceh dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya mendesak Kementerian Pertanian untuk menjadi lebih terbuka dan komunikatif dalam menjelaskan langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi masalah ini,” kata Puteh dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Dikatakan bahwa isu kelangkaan pupuk subsidi telah menjadi perhatian utama di Aceh dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Pupuk subsidi sangat penting untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan, tetapi kelangkaannya dapat menghambat produktivitas petani dan berdampak negatif pada ketersediaan pangan.

Dalam pandangannya, penting bagi Kementerian Pertanian untuk lebih transparan dan berkomunikasi dengan baik kepada publik terkait upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi. Komunikasi yang baik akan membantu meredakan kekhawatiran masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini.

“Pada dasarnya Kementerian Pertanian telah memberikan tanggapan terhadap kelangkaan pupuk subsidi. Pihak setempat dinilai telah mengambil langkah-langkah yang dini dalam mengatasi kelangkaan ini.” ujarnya.

Meskidemikian, Puteh memberikan beberapa solusi potensial untuk mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di Aceh. Beberapa solusi yang diutamakan adalah pengawasan dalam ketersediaan stok pupuk, pendistribusian pupuk ke berbagai wilayah, dan memperhatikan penerima manfaatnya yang harus transparan bagi masyarakat.

“Saya juga meminta pentingnya kerjasama antara Kementan, petani, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan distribusi pupuk dan memastikan ketersediaan yang memadai,” kata Wakil Ketua Komite II DPD RI tersebut.

Prof Puteh juga menyoroti transparansi dalam proses penyaluran pupuk subsidi, karena menurutnya hal ini adalah langkah kunci yang akan membantu mengurangi peluang penyaluran pupuk kepada pihak yang tidak berhak.

Prof. Abdullah Puteh berharap solusi ini dapat menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut dan tindakan konkret dalam menangani kelangkaan pupuk subsidi di Aceh. ** Dommy.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKB Minta Pembahasan RUU PPRT Tuntas Tahun Ini

    PKB Minta Pembahasan RUU PPRT Tuntas Tahun Ini

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah berjalan 21 tahun. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mendukung UU PPRT segera disahkan. “Kami berkomitmen untuk secepatnya menyelesaikan RUU PPRT karena pembahasannya sudah berlangsung lama. Di sisi lain banyak fakta yang menunjukkan para pekerja rumah tangga, masih sangat minim perlindungan dan rentan menjadi […]

  • Polres PALI Ringkus Warga Asal Jabar Diduga Edarkan Uang Palsu

    Polres PALI Ringkus Warga Asal Jabar Diduga Edarkan Uang Palsu

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Tanah Abang, PALI, msinews.com – Seorang warga asal Sumedang, Jawa Barat (Jabar) bekerja sebagai supir batubara, harus berurusan dengan aparat hukum di Polres PALI, Polda Sumatra Selatan. Pasalnya, lelaki berinisial DTK (47) diduga terlibat dalam peredaran uang palsu di wilayah hukum kabupaten bermotor “Bumi Serepat Serasan”. Dalam Press Conference di Mapolres PALI, Kapolres PALI AKBP […]

  • Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Djoko Poerwanto Masuk Daftar Capim KPK

    Kapolda Kalteng, Irjen Pol. Djoko Poerwanto Masuk Daftar Capim KPK

    • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Djoko Poerwanto salah satu dari empat perwira tinggi Polri lainnya yang masuk sebagai calon pemimpin (campim) dan dewan pengawas KPK periode 2024-2029. “Polri memberikan beberapa nama, yang mana dalam hal ini yang tentunya melalui seleksi dan memenuhi syarat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen […]

  • Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pemulihan Permanen

    Satgas PRR Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pemulihan Permanen

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 90
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk menyinkronkan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen agar dapat mengambil peran dalam pemulihan permanen pada sektor-sektor yang belum ditangani kementerian/lembaga (K/L) melalui Rencana Induk (Renduk) Pascabencana Sumatera. Tito menekankan Renduk merupakan acuan utama pemulihan […]

  • Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Ambon,msinews.com-Jumlah daftar perkara di Kejati Maluku sangat banyak. Mulai dari kasus dana Covid-19, proyek air bersih di Pulau Haruku. Tak hanya itu, ada kasus dugaan korupsi 140 ruko di kawassan Pasar Mardika Kota Ambon. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon bersama Komisi III DPR, Rabu, […]

  • PPATK Temukan Aliran Dana Rp.195 M dari Luar Negeri ke Parpol

    PPATK Temukan Aliran Dana Rp.195 M dari Luar Negeri ke Parpol

    • calendar_month Kamis, 11 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan peningkatan signifikan dalam transaksi luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang Pemilu tahun 2024. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan bahwa transaksi tersebut meningkat dari 8.270 pada tahun 2022 menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. Baca juga : Ketua MPR : […]

expand_less