Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » Penentuan Nomor Urut Capres-Cawapres, DPR: Usulan Sah Saja

Penentuan Nomor Urut Capres-Cawapres, DPR: Usulan Sah Saja

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 7 Nov 2023
  • visibility 265
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews.com – Penentuan nomor urut Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada pemilihan 2024 mendatang menjadi perbincangan hangat. Usulan untuk tidak mengundi nomor urut ini diajukan oleh Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, dan mendapat persetujuan dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Merespon wacana ini, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menganggap usulan tersebut masih dalam tahap wacana. Dia menekankan setiap langkah yang diambil harus tetap mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagai sebuah usulan,  itu tentu sah- sah saja. Dengan catatan, sepanjang tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Guspardi, di Jakarta, terbitkan, Selasa 7/11/2023.

Baca juga : Kisah Inspiratif Ade Lukman, Merawat Ibu Karena Depresi 

Guspardi mengingatkan bahwa Pasal 235 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur penentuan nomor urut Pasangan Calon dilakukan melalui undian dalam sidang pleno KPU terbuka, satu hari setelah penetapan dan pengumuman calon presiden dan wakil presiden.

“Ya sudah dengan demikian, proses ini diatur secara jelas dalam hukum,” ujarnya.

Politisi Partai Amanar Nasional (PAN) ini juga menjelaskan bahwa KPU akan lebih dulu menetapkan pasangan Capres dan Cawapres sidang pleno KPU tertutup, dan kemudian penentuan nomor urut akan dilakukan secara undian dalam sidang pleno KPU terbuka.

Hi GG menilai bahwa usulan untuk merombak sistem penentuan nomor urut adalah masalah teknis. Bagaimana cara pengundiannya harus dipertimbangkan dengan seksama, dan metodenya perlu disepakati bersama.

“Bisa jadi cara pengundiannya yang perlu diatur. Apakah metodenya, itu yang perlu disepakati,” tandasnya.

Baca juga : Bantuan Kemensos di Purwakarta, Warga Ucap ‘Semoga Dibalas Allah’

Oleh karena itu, Guspardi Gaus menyarankan agar wacana ini sebaiknya dibahas dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Dia menyebut penting untuk memastikan langkah-langkah diambil tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Intinya sepanjang tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perudang-undangan” pungkasnya.

Untuk diketahui usulan ini membuka pintu diskusi yang lebih luas tentang perubahan dalam sistem penentuan nomor urut Capres dan Cawapres, tetapi pada akhirnya, keputusan yang diambil harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku, menjaga transparansi, dan menjamin keadilan dalam proses pemilihan presiden 2024 mendatang.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Ahli AMIN : Tindakan Diskriminatif KPU Terkait Pendaftaran Prabowo-Gibran

    Tim Ahli AMIN : Tindakan Diskriminatif KPU Terkait Pendaftaran Prabowo-Gibran

    • calendar_month Senin, 1 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menyisakan sejumlah sorotan terkait penerimaan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tim Ahli pasangan capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Eka Cahya, menyoroti hal ini dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada […]

  • DPR Dukung KPK Jemput Paksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bila Mangkir Lagi

    DPR Dukung KPK Jemput Paksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati Bila Mangkir Lagi

    • calendar_month Sabtu, 15 Mar 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 236
    • 0Komentar

    MSINEWS.COM-Eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tak hadir pemanggilan pertama oleh KPK, terkait sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alisindo Energi (IAE) pada periode 2017-2021. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa […]

  • Pj Bupati Sandi Fahlepi Tinjau Lokasi Terdampak Illegal Drilling di Sungai Lilin

    Pj Bupati Sandi Fahlepi Tinjau Lokasi Terdampak Illegal Drilling di Sungai Lilin

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Sungai Lilin, msinews.com – penambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin menimbulkan beragam dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak terburuk terjadi di Kecamatan Sungai Lilin pada 23 Juni 2024, ketika semburan dari salah satu sumur minyak ilegal mencemari sungai di Dusun Parung, Desa Sri Gunung. Sekitar seminggu kemudian, tepatnya pada 28 Juni 2024, sumur […]

  • Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    Kunker ke Ambon, Komisi III DPR Soroti Lambannya Penanganan Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 234
    • 0Komentar

    Ambon,msinews.com-Jumlah daftar perkara di Kejati Maluku sangat banyak. Mulai dari kasus dana Covid-19, proyek air bersih di Pulau Haruku. Tak hanya itu, ada kasus dugaan korupsi 140 ruko di kawassan Pasar Mardika Kota Ambon. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Alhabsyi saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon bersama Komisi III DPR, Rabu, […]

  • Kemnaker dan PT IWIP Jalin Kerja Sama Perkuat Kompetensi SDM Pengolahan Logam Berat

    Kemnaker dan PT IWIP Jalin Kerja Sama Perkuat Kompetensi SDM Pengolahan Logam Berat

    • calendar_month Senin, 2 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Halteng — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, khususnya pada sektor industri pengolahan logam berat. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi dan Presiden Direktur PT IWIP Kevin […]

  • Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 26 Oktober 2026

    Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 26 Oktober 2026

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 417
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan hingga Senin (26/10) pukul 07.00 WIB, kejadian bencana hidrometeorologi basah telah melanda wilayah Pulau Sumatera dan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Timur. Banjir terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (23/10) sekitar pukul 18.00 WIB […]

expand_less