Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Info Daerah » KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah 4 Orang, Buntut Kasus Karen

KPK Minta Ditjen Imigrasi Cegah 4 Orang, Buntut Kasus Karen

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 7 Nov 2023
  • visibility 211
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, MSINews – KPK minta Ditjen Imigrasi mencegah 4 orang terkait kasus dugaan gratifikasi di PT. Pertamina Persero, soal ini makin seksi dipublik. Empat orang tersebut yaitu, mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero, Chrisna Damayanto, Alvin Pradipta Adyota, Gunardi Wantjik, serta Frederick Aldo Gunardi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK minta Ditjen Imigrasi (Direktorat Jenderal) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah empat individu terkait kasus dugaan gratifikasi di PT Pertamina Persero.

“Keempat orang tersebut diduga terlibat kasus dugaan gratifikasi terkait tender pengadaan katalis di perusahaan. Salah satunya adalah pejabat di PT PTM (Pertamina) Persero,” kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/11/2023).

Baca juga : Gugatan Praperadilan Karen Agustiawan ditolak Pengadilan Jaksel 

Ali Fikri, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, mengatakan salah satu dari pihak yang terlibat adalah seorang pejabat di PT Pertamina Persero. Dia menjelaskan langkah pencegahan ini diambil untuk memastikan keempat individu tersebut tetap berada di Indonesia ketika tim penyidik memerlukan keterangan dari mereka.

“Pencegahan ini berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidik. KPK ingatkan agar para pihak dimaksud kooperatif hadir dalam setiap agenda pemanggilan tim penyidik,” ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali Fikri juga mengingatkan penting bagi para pihak yang terlibat untuk kooperatif hadir dalam setiap pemanggilan tim penyidik. Keempat orang yang dicegah termasuk mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina Persero, Chrisna Damayanto, serta Alvin Pradipta Adyota, Gunardi Wantjik, dan Frederick Aldo Gunardi.

Ali Fikri mengungkapkan KPK telah mengumpulkan bukti permulaan berupa penerimaan senilai belasan miliar rupiah dalam perkara ini. Namun, kata Ali identitas para tersangka belum diungkapkan, dan detail perkara serta pasal yang akan disangkakan akan diumumkan saat penyidikan dianggap cukup.

“Tentunya akan kami sampaikan saat dilakukan penangkapan maupun penahanan,” kata Ali.

Kembali sebelumnya, KPK telah mengungkap keterlibatan dua perusahaan Amerika Serikat (AS) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair/Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina selama tahun 2011-2021. Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca juga : MAKI Tanggapi Sewa Rumah Firli hingga Akan Lapor ke Dewas KPK

Kasus ini melibatkan perusahaan anak usaha Cheniere Inc, yaitu Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC dan Blackstone. CCL menjalin kerja sama pengadaan LNG dengan Pertamina menyusul proyeksi defisit gas alam di Indonesia. Blackstone juga terlibat dalam pembiayaan yang terkait dengan kasus ini.

“Ada hubungannya nanti dengan pembiayaan yang pihak lainnya,” kata Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur, pada wartawan

KPK menyimpulkan bahwa Karen Agustiawan, selaku Dirut PT Pertamina saat itu, melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan berbasis di Texas tanpa kajian dan analisis menyeluruh. Tindakannya tidak mendapat restu dari pemerintah selaku pemegang saham, karena tidak melaporkan pada Dewan Komisaris Pertamina dan tidak membahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Perusahaannya itu yang dari Amerika ada dua ya, salah satunya itu (Blackstone),” kata Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur bulan lalu, Sabtu (23/9/2023).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Taman RW 05/01 Kebon Sirih Akan Diresmikan Wali Kota Jakarta Pusat

    Taman RW 05/01 Kebon Sirih Akan Diresmikan Wali Kota Jakarta Pusat

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com– Sebuah Taman Kecil dan indah,terletak di Kantor RW.05/RT.01,Kelurahan Kebon Sirih, Menteng,Jakarta Pusat akan diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma,Rabu (15/5/2024) pagi. Adapun, Lokasi Taman ini terletak di Kompleks Lahan Milik PT MNC Grup Kebon Sirih Jakarta Pusat. Untuk menuju Taman ini melalui Gg.2 Jalan Jaksa Kebon Sirih. Memasuki pintu gerbang menuju taman […]

  • Material Vulkanik Gunung

    Material Vulkanik Gunung Karangetang Runtuh, Masyarakat Diminta Waspada

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 214
    • 0Komentar

    Manado, MSINews.com – Material vulkanik dari Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, mengalami runtuh pada Senin pukul 01.35 WITA, demikian yang diungkapkan oleh Ketua Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Karengetang, Yudia P Tatipang, di Manado, Selasa 2/4/2024. Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Karengetang, Yudia P Tatipang, menyatakan bahwa peristiwa ini bisa disebabkan oleh […]

    • calendar_month Senin, 9 Des 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 186
    • 0Komentar

      Caption Photo : (dari kiri – kanan) – Lie Hendy Lianto (Dirut PT Rukun Mitra Sejati / RMS), Ansor A Rifqi Al Mubarok (Sekjen GP Ansor), Menteri UMKM Maman Abdurrahman, H Noer Fajriensyah (Bendum GP Ansor) dan Addin Jauharudin (Ketua Umum GP Ansor) saat memberikan keterangan pers pada peluncuran Ansor Stokis, di Thamrin 10, […]

  • Standar Kerja Layak Era Digital akan Jadi Acuan Penguatan Regulasi Ketenagakerjaan

    Standar Kerja Layak Era Digital akan Jadi Acuan Penguatan Regulasi Ketenagakerjaan

    • calendar_month Sabtu, 27 Jun 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    MAJALENGKA,MSINEWS.COM– Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang kerja layak di era digital akan menjadi acuan dalam memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan perlindungan pekerja platform digital. Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di Majalengka, Jawa Barat, Jumat (26/6/2026). Dalam […]

  • Para Pakar Transportasi Menyampaikan Solusi Penjadwalan TransJ

    Para Pakar Transportasi Menyampaikan Solusi Penjadwalan TransJ

    • calendar_month Minggu, 8 Okt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 260
    • 0Komentar

      Jakarta, MSINews.com – Para Pakar Transportasi Trans Jakarta Menggunakan Simulasi Diskrit dengan Software ProModel untuk Mengurangi Waktu Tunggu. Permasalahan waktu tunggu dalam penggunaan layanan TransJakarta menjadi sorotan utama para pakar transportasi di ibu kota. Upaya mengatasi masalah ini, tim pakar transportasi Trans Jakarta telah merumuskan solusi inovatif berupa simulasi penjadwalan transportasi dengan menggunakan metode […]

  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Apresiasi Pemerintah Batasi Kenaikan PPN, Hanya Produk Ini

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi Langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Adapun, Keputusan tersebut diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 […]

expand_less