Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi

PPID Sharing Ulik Komunikasi di Era Keterbukaan Informasi

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
  • visibility 268
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA,MSINEWS.COM – Informasi merupakan aset strategis organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat. Hal ini beriringan dengan keterbukaan informasi yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas komunikasi publik. Semakin terbuka sebuah organisasi, maka semakin besar tanggung jawabnya untuk membangun komunikasi yang jujur, jelas, dan kredibel.

Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang strategis agar informasi yang diterima masyarakat tidak bias, akurat, dapat dipahami, dan dipercaya.

“Kita sebagai ASN bagaian dari pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat. Karna salah satu tugas kita adalah melayani publik untuk itu kita harus menciptakan kepercayaan publik. Untuk itu, informasi yang disampaikan itu harus terbuka dan terukur. Terukur sudah di atur dalam perundang-undangan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam PPID Sharing 2026 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menteri Rini menuturkan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum semata. Keterbukaan informasi merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan. Rini mengajak para ASN, untuk membangun kualitas informasi yang akurat, dengan pendekatan teknologi, dan penguatan kapasitas aparatur.

Untuk diketahui, ketika informasi tersedia secara terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami proses pemerintahan dengan lebih baik, memberikan masukan yang konstruktif, serta ikut mengawasi jalannya kebijakan publik. Dalam membangun keterbukaan informasi tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan agar informasi publik tidak hanya tersedia, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat dan membangun kepercayaan masyarakat. Ada empat langkah yang menurut yang perlu diperkuat.

Pertama, peningkatan kualitas informasi. Kemudian, penggunaan teknologi informasi. Transformasi digital membuka banyak peluang bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan lebih cepat. Selanjutnya, peningkatan kapasitas aparatur negara. Keempat, membangun hubungan yang baik dengan media dan berbagai pemangku kepentingan.

Selanjutnya, Rini menguraikan, setiap ASN memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi publik yang berkualitas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ASN harus menjadi penyedia informasi yang akurat, dengan memastikan informasi yang disampaikan benar, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, ASN harus menjadi komunikator publik yang bertanggung jawab, ASN tidak boleh sembarangan memberikan informasi, tidak boleh bohong, dan akurat. Penyampaian kebijakan juga harus jelas, etis dan mudah dipahami oleh masyarakat. ASN juga berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat.

“Kalau kita terbuka, kita juga bisa membangun partisipasi publik kepada masyarakat. Kita punya lapor.go.id, untuk seluruh instansi pemerintah bisa mengikuti seperti apa dikeluhkan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, PPID dan atasan PPID memiliki peran penting sebagai pengelola keterbukaan informasi publik untuk memastikan informasi publik tersedia, mudah diakses, dikelola secara cepat dan tepat, serta disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Lebih lanjut disampaikan setiap representasi ASN pemerintah merupakan di mata masyarakat.

“Tugas ASN adalah melayani masyarakat jadi tentunya layanan kepada masyarakat harus diutamakan jadi kalau misalkan memberikan informasi kepada masyarakat itu harus betul-betul akurat sehingga bisa lebih membangun kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai pembeei layanan,” ungkap Menteri Rini.

Sebagai informasi, PPID Sharing 2026 Kementerian PANRB menghadirkan para Praktisi Komunikasi yaitu Becky Tumewu dan Wahyu Wiwoho yang membagikan perspektif, pengalaman, serta strategi komunikasi di era keterbukaan informasi. Becky Tumewu mengungkapkan siapapun yang ada di pemerintahan saat ini, atau sebagai seorang leader, diharapkan bisa berkomunikasi dengan lebih bertanggung jawab.

“Jadi satu, komunikasi harus jelas. Harus benar-benar berdasarkan suatu kebenaran. Kedua, tadi juga harus ada empatinya, dan yang ketiga fast response,” ujarnya.

Sementara itu, Wahyu Wiwoho mengatakan informasi publik pada dasarnya merupakan amanat Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam keterbukaan informasi, lanjutnya, transparansi, keterbukaan merupakan hal yang wajib.

“Karena kuncinya memang itu saja dua. Selama kita bisa transparan atau terbuka dan cepat, goalnya ada kepercayaan (trust) yang terbangun. Kalau sudah responsif dan terbuka, pasti trust itu akan terbangun,” tuturnya.  (Humas Menpanrb).

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM

    • calendar_month Senin, 29 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Salah satu langkah strategis untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam waktu dekat akan memberikan sertifikasi bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi bisnis dan perlindungan HAM pekerja. Direktur Kerja Sama HAM, Kementerian Hukum […]

  • Presiden akan Resmikan 26 Proyek stategis di 18 Daerah ģyeks Strategis Kelistrikan

    Presiden akan Resmikan 26 Proyek stategis di 18 Daerah ģyeks Strategis Kelistrikan

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 220
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan secara serentak 26 proyek strategis ketenagalistrikan yang tersebar di 18 provinsi yang ada di Indonesia hari ini, Senin (20/1/2025). Ei Salah satu proyek strategis yang akan diresmikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. “Hari ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan kunjungan kerja ke […]

  • Pertemuan Mendag dengan Menteri Majid, Bahas Ekspor Indonesia ke Arab Saudi

    Pertemuan Mendag dengan Menteri Majid, Bahas Ekspor Indonesia ke Arab Saudi

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 221
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Menteri Perdagangan atau Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan, hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi terjalin sangat baik dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Kerja sama perdagangan Indonesia terus diintensifkan dengan para pengusaha besar Arab Saudi. Selain bertemu di Jakarta, beberapa bulan lalu juga dilakukan pertemuan top 10 pengusaha besar Arab Saudi dan Indonesia untuk […]

  • Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor di Ambon Tahap I dan II

    Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor di Ambon Tahap I dan II

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak cepat merespons bencana tanah longsor yang melanda Kota Ambon, Maluku, pada Minggu (8/6/2025). Bencana ini mengakibatkan 80 warga terdampak, dengan satu korban sempat tertimbun namun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mengetahui bencana ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga langsung perintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA), […]

  • Presiden Prabowo Kembali ke Aceh Tamiang

    Presiden Prabowo Kembali ke Aceh Tamiang

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 342
    • 0Komentar

    Msinews.com – Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah Menteri, Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah pejabat kembali melakukan kunjungan kerja meninjau wilayah terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Jum’at (12/12/2025). Kedatangan Presiden untuk melihat perkembangan penanganan bencana terutama di wilayah yang sebelumnya masih terisolir seperti Aceh Tamiang. “Ibu-ibu, anak-anak ku sekalian, terimakasih saya hari […]

  • Wakil LPEM FEB UI, Gelar Diskusi, Target cari Solusi Kolaboratif

    Wakil LPEM FEB UI, Gelar Diskusi, Target cari Solusi Kolaboratif

    • calendar_month Selasa, 23 Jan 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Jakarta, MSINews.com – Wakil Kepala LPEM FEB UI, Dr. Mohamad Dian Revindo, dan Dr. Hera Susanti memimpin forum diskusi inspiratif di Shanghai Advanced Institute of Finance (SAIF), Jiao Tong University, China. Acara ini tidak hanya menjadi platform untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga menandai awal kerja sama erat antara FEB Universitas Indonesia dan SAIF. Baca juga […]

expand_less