Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kemendagri Bahas Isu Strategis Kepemiluan Bersama Pakar

Kemendagri Bahas Isu Strategis Kepemiluan Bersama Pakar

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Jumat, 24 Jan 2025
  • visibility 254
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Diskusi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri pada Kamis (23/1/2025) itu dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan menghadirkan sejumlah pakar kepemiluan dari berbagai bidang.

Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya diskusi berbasis ilmiah dan partisipasi publik sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Ia menyebut diskusi ini sebagai kick-off dari rangkaian pertemuan berikutnya yang akan melibatkan daerah.

“Saya akan memandu agar waktu berjalan efektif, karena kita membutuhkan betul—mungkin ini bukan pertemuan yang pertama, nanti akan ada serangkaian FGD, dan kita ingin sekali agar teman-teman di daerah juga bisa terlibat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bima menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu didalami, di antaranya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada yang masih menyisakan pertanyaan, apakah akan berada di bawah payung omnibus law politik atau cukup fokus pada dua UU tersebut. Selain itu, isu mengenai presidential threshold serta implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan semua partai politik mencalonkan presiden turut menjadi perhatian.

Isu berikutnya yakni soal manfaat dan tantangan Pilkada langsung dibandingkan dengan Pilkada melalui DPRD, khususnya terkait biaya politik yang tinggi. Selain itu, ada pula isu tentang keserentakan Pemilu dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik yang perlu dielaborasi.

“Kita ingin kita agar bisa fokus ke isu-isu utama, tapi kalau nanti ada tambahan, silakan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia optimistis bahwa FGD ini dapat menjadi sarana untuk menggali dan memetakan permasalahan utama yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.

“Salah satu tujuan dari kegiatan ini yakni mengeksplorasi bentuk model demokrasi dan sistem kepemiluan yang ideal, sesuai dengan nilai-nilai budaya, karakteristik masyarakat Indonesia, dan tuntutan globalisasi,” jelas Yusharto.

FGD ini menghadirkan sejumlah pakar kepemiluan, di antaranya Dewan Penasihat Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Saiful Mujani, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy N.S. Umboh, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Philips J. Vermonte.

Selain itu, turut hadir Founder Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Charta Politika Paulus Julius Yunarto Wijaya, Peneliti CSIS Arya Fernandes, Dosen Fakultas Hukum UI Titi Anggraini, The Asia Foundation Mochamad Mustafa, Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bonggas Adhi Chandra, serta Akademisi Universitas Nasional Australia Marcus Mietzner.

Hasil dari diskusi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem kepemiluan di Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan hukum yang berkembang. ** Puspen Kemendagri.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

    Kubu TNI Bantah Ancam KPK: Kalau Intervensi Saya Kirim Pasukan

    • calendar_month Kamis, 3 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 268
    • 0Komentar

    Jakarta_InfomsiNews–Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah pihaknya mengintimidasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. “Enggak lah. Masa terintimidasi, wong itu tugasnya masing-masing, kok,” kata Yudo di Rumah Dinas Wakil Presiden, kutip CNNJakarta, Kamis 3/8/2023. Yudo mengatakan bila ingin mengintervensi, pihaknya bisa saja mengerahkan satu batalion untuk […]

  • Ma’ruf Amin dan KASAD Dudung Resmikan Masjid Syarif Abdurachman Cirebon.

    Ma’ruf Amin dan KASAD Dudung Resmikan Masjid Syarif Abdurachman Cirebon.

    • calendar_month Jumat, 25 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews-Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin didampingi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meresmikan Masjid Syarif Abdurachman yang terletak di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (25/8/2023). Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bahagianya atas pembangunan masjid yang digagas […]

  • BNPB dan ORI Perkuat Monitoring Pelayanan Kebencanaan NTT dan Sumatra

    BNPB dan ORI Perkuat Monitoring Pelayanan Kebencanaan NTT dan Sumatra

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM-BNPB dan Ombudsman RI memperkuat koordinasi serta monitoring pelayanan publik dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan pemulihan pascabencana banjir di Sumatra. Pertemuan strategis tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gunung Rinjani, Gedung Graha BNPB, Jakarta, pada hari Rabu (2/9/2026) dihadiri Ppinan Ombusman RI,Robert Endi Jaweng dan pihak BNPB diwakili oleh Sekretaris Umum, Ristian. […]

  • BGN Kembali Aktivasi 953 SPPG Baru di 34 Provinsi, Sasar 1,5 Juta Penerima Manfaat

    BGN Kembali Aktivasi 953 SPPG Baru di 34 Provinsi, Sasar 1,5 Juta Penerima Manfaat

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 78
    • 0Komentar

    JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Aktivasi tersebut diproyeksikan dapat memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa penambahan jumlah dapur MBG tidak semata-mata berorientasi pada perluasan cakupan […]

  • UP PKB Pulogadung

    UP PKB Pulogadung Raih Penghargaan Pengujian Motor Terbaik

    • calendar_month Jumat, 10 Nov 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Pulogadung, MSINews.com – Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung meraih penghargaan prestisius sebagai penyelenggara pengujian kendaraan bermotor terbaik I diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Acara pemberian penghargaan yang berlangsung di Mason Pine Hotel, Bandung, pada Rabu (8/11/2023) ini menjadi momentum bersejarah bagi UP PKB Pulogadung. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, […]

  • AHP Sebut, Penyaluran PIP di Flores, Alor dan Lembata Tepat Sasaran

    AHP Sebut, Penyaluran PIP di Flores, Alor dan Lembata Tepat Sasaran

    • calendar_month Rabu, 17 Apr 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Lembata,msinews.com-Pendistribusian dan Program Indonesia Pintar (PIP) di wilayah Flores, Lembata dan Alor,NTT sudah mencapai 95 persen tepat sasaran. Hal itu disampaikan oleh  Anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira. Anggota Komisi X DPR RI dari Partain PDI Perjuangan itu menyebut, ukuran tepat sasaran itu dapat dilihat dari tidak adanya pengembalian anggaran ke kas negara sebab timnya […]

expand_less