Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Uncategorized » Komisi IX : Pemerintah Harus Permudah Kiriman Barang PMI untuk Keluarga saat Lebaran

Komisi IX : Pemerintah Harus Permudah Kiriman Barang PMI untuk Keluarga saat Lebaran

  • account_circle Media Sejahtera Indonesia
  • calendar_month Selasa, 9 Apr 2024
  • visibility 66
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,msinews.com- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pengiriman barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk keluarga di Indonesia dipermudah, terlebih pada momen Idulfitri 1445 Hijriah/2024.

“Mereka mengirim barang itu karena tidak bisa mudik lebaran dengan berbagai faktor di negara penempatan. Harapannya bisa mengirim barang agar keluarga yang di rumah bisa menikmati momen lebaran dengan bingkisan dari teman-teman PMI di luar negeri,”kata Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/4/2024).

Menurutnya, regulasi yang ada harus benar-benar memiliki ruh untuk memberikan kemudahan termasuk relaksasi dari sisi kepabean agar barang-barang para pahlawan devisa itu bisa mudah dikirim dan sampai ke keluarga masing-masing.

“Kami harap jangan lagi ada kesalahpahaman regulasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga padahal mereka yang sama-sama membuat regulasi tapi terjadi kesimpangsiuran di lapangan. Artinya ada persoalan di implementasi. Intinya tolong permudah masuknya barang-barang teman-teman PMI,” pungkasnya.

“Kami harap jangan lagi ada kesalahpahaman regulasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga padahal mereka yang sama-sama membuat regulasi tapi terjadi kesimpangsiuran di lapangan”.

Dikatakan bahwa dirinya telah menyuarakan aspirasi teman-teman PMI agar barang kiriman mereka dipermudah masuk dan aman sejak 2022.

Saat melakukan serap, kata Kurniasih , aspirasi kepada PMI di Hongkong pada 2022 silam, banyak yang mengeluhkan jika kiriman barang dari PMI tidak sampai, bahkan diacak-acak dan dimintai oknum di Indonesia sejumlah uang agar barangnya bisa sampai ke keluarga.

“Keluhan itu secara resmi sudah kami sampaikan ke BP2MI dan kementerian serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan masuknya barang PMI dari luar negeri ini harus memiliki spirit yang sama bahwa PMI itu pahlawan devisa, bukan orang yang bisa diperas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup politisi Partai Keadilan Sejahterah itu. ** Timred.

Penulis

Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nah Siap-siap, Pj Gubernur DKI Bakal Terapkan Kerja Dirumah Mulai September ini

    Nah Siap-siap, Pj Gubernur DKI Bakal Terapkan Kerja Dirumah Mulai September ini

    • calendar_month Senin, 14 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Jakarta, InfomsiNews–Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana bakal menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota pada September bulan depan. Menurutnya kebijakan yang segera diambil tersebut menyambut arahan Presiden Joko Widodo terkait polisi udara di sekitar Jadetabek. “Kayak work from home. Ini sebentar lagi sedang dihitung […]

  • Sebanyak 1,3 Juta Rekening Bansos Gagal Transfer, Kemensos Gandeng PPATK Selidiki Kendala Penyaluran

    Sebanyak 1,3 Juta Rekening Bansos Gagal Transfer, Kemensos Gandeng PPATK Selidiki Kendala Penyaluran

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 54
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menghadapi kendala dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) triwulan kedua tahun 2025 ini. Tercatat, sekitar 1,3 juta data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kegagalan transfer dana bansos. Menyikapi hal ini, Kemensos akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menelusuri akar permasalahan. […]

  • Kepala BGN, Dadan Hindayana ajak alumni IPB dukung program MBG

    Kepala BGN, Dadan Hindayana ajak alumni IPB dukung program MBG

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 65
    • 0Komentar

    JAKARTA,MSINEWS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengajak para alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dayan menyebutkan bahwa sepertiga penduduk Indonesia harus diberi makan bergizi setiap hari. Dalam keterang tertulis diterima dari Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Dadan mengatakan, dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). […]

  • PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    PT. Pos Indonesia Bantah Ada Kaitan Terima Investasi Uang Korupsi dari Rafael Alun

    • calendar_month Rabu, 2 Agt 2023
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Jakarta_Infomsi.News–PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan orange dan abu-abu itu. Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, […]

  • Peluncuran Layanan pencatatan Social Enterprise di AHU Online: Dukungan untuk Ekonomi Berkeadilan dan Keberlanjutan Sosial

    Peluncuran Layanan pencatatan Social Enterprise di AHU Online: Dukungan untuk Ekonomi Berkeadilan dan Keberlanjutan Sosial

    • calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta msinews.com– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada hari ini, meresmikan layanan pencatatan bagi social enterprise dalam sistem AHIJ Online. Peluncuran ini dinilai sebagai tonggak penting dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendukung kewirausahaan. Social enterprise […]

  • Tempo Diminta Klarifikasi Soal Dugaan Suap Kuota Haji Kepada Anggota DPR

    Tempo Diminta Klarifikasi Soal Dugaan Suap Kuota Haji Kepada Anggota DPR

    • calendar_month Senin, 29 Jul 2024
    • account_circle Media Sejahtera Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Jakarta,msinews.com-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memanggil redaksi Tempo terkait dugaan suap kuota haji kepada anggota dewan yang diberitakan majalah tersebut. Anggota MKD DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi hasil laporan yang menyebut DPR telah menerima suap dalam pembagian kuota haji 2024. “Jika memang benar, siapa […]

expand_less