Kolaborasi Kementerian PKP dan Swasta Jadi Solusi Penyediaan Hunian Layak Bagi MBR
- account_circle Media Sejahtera Indonesia
- calendar_month Senin, 6 Apr 2026
- visibility 97
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Msinews.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai pembangunan rumah susun berbasis kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi solusi strategis dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.
Maruarar mencontohkan model kolaborasi yang diterapkan pada Rusun Cinta Kasih Tzu Chi di Cengkareng, Jakarta. Ia menyebut pola tersebut menunjukkan pemanfaatan aset negara yang dikelola secara profesional untuk kepentingan masyarakat.
“Ini contoh nyata bagaimana negara dan swasta bisa bekerja bersama. Tanah negara dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sementara pengelolaannya dilakukan secara profesional agar kualitas hunian tetap terjaga dan berkelanjutan,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin 6 April 2026.
Menurut dia, rusun tersebut dapat menjadi percontohan pembangunan hunian berbasis ekosistem terintegrasi. Ia menilai keberadaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang publik, serta dukungan ekonomi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan hunian berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi rusun ini sebagai percontohan yang ideal. Di sini tidak hanya ada hunian, tetapi juga ekosistem yang lengkap mulai dari fasilitas pendidikan dari TK hingga SMA/SMK, rumah sakit, taman bermain, hingga pujasera UMKM warga. Ini yang kita butuhkan, hunian yang terintegrasi dengan kehidupan dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menyatakan komitmen mendukung percepatan penyediaan perumahan nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
Ia menyebut model hunian serupa akan didorong untuk direplikasi di sejumlah wilayah prioritas.
“Kami siap mendukung Program 3 Juta Rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kami akan melakukan pemetaan (mapping) dan menyusun daftar lokasi potensial untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian PKP,” ujar Dony.
Pemerintah terus mendorong pembangunan hunian vertikal yang memanfaatkan aset negara dengan pengelolaan profesional oleh pihak swasta guna meningkatkan kualitas layanan serta keberlanjutan pengelolaan perumahan bagi masyarakat.*
Penulis Media Sejahtera Indonesia
Laju Informasi Pengetahuan Masyarakat Indonesia yang Transpran, Adil dan Maju Guna Pembagunanan NKRI Lebih Baik
Saat ini belum ada komentar